Buruh Selayaknya Mendapat Perhatian Khusus Selama Masa Korona

Oleh: Husni Abubakar

(Aktivis Sosial)

Saat ini hampir seluruh negara dunia terpapar virus corona atau covid -19 sejak pertama munculnya di Wuhan, China Desember 2019 lalu, tidak terkecuali negara Indonesia. Semakin luasnya daerah yang terdampak covid-19 akhirnya mendesak pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, mulai dari social distancing, lock down di beberapa daerah dan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dengan adanya kebijakan- kebijakan tersebut tentu membuat pola rutinitas yang juga berbeda, mulai dari belajar via daring, bekerja dari rumah dan lain semacamnya.

Dengan adanya kebijakan- kebijakan semacam itu pun membawa dampak negatif pada aspek ekonomi, aktivitas perekonomian menjadi menurun, banyak perusahaan- perusahaan yang mengurangi aktivitas dan operasinya. Bahkan sejumlah perusahaan ditutup sementara dan tidak sedikit pula yang gulung tikar, hal ini tentunya berimbas pada para pekerja yang ada.

Pemberhentian status kerja oleh perusahaan marak terjadi, banting setir para pencari rupiah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. Pemerintah menganjurkan untuk bekerja dan beraktivitas dari rumah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona desease 2019 ( Covid 19 ) ini. Namun di lain sisi banyak pula yang harus tetap mencari rupiah agar bisa bertahan hidup, karena pada faktanya pemerintah belum bisa menjamin kelangsungan hidup warganya. Beberapa program bantuan yang di luncurkan nyatanya masih belum merata dirasakan oleh masyarakat.

Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) banyak dilakukan oleh beberapa instansi, akibatnya jumlah pengangguran kini semakin meningkat. Melalui Kementrian Ketenagakerjaan tercatat jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan ditengah pandemi Covid -19 sejauh ini mencapai 2,9 juta. Hal yang miris terjadi jika dipandang dari sisi pekerja, tanpa mendapatkan penghasilan karena dirumahkan ditambah keharusan memenuhi kebutuhan selama ramadhan hingga menjelang hari raya Idul Fitri mendatang. Para pekerja urban yang biasa nya menjadikan momentum ramadhan dan hari raya menjadi momen yang ditunggu, tradisi mudik yang biasa dilakukan untuk melepas rindu bertemu sanak famili kini dilarang oleh pemerintah dengan alasan pemutusan mata rantai covid- 19.

Hal yang menjadi keprihatinan penulis ialah ditengah permasalahan ekonomi yang memburuk seolah belum menjadi perhatian serius oleh pemangku kebijakan. Bahkan pada beberapa sumber kita temukan narasi bahwa selama masa pandemi tetap terdapat pemanfaatan keuntungan bagi penguasa dengan adanya kebijakan di sektor pariwisata untuk mendatangkan wisatawan- wisatawan asing. Padahal diketahui bahwa tidak sedikit di negara mereka orang yang terjangkit virus mematikan ini. Regulasi yang dibuat diatas layaknya hanya formalitas belaka. Mengurung rakyatnya tanpa jaminan kelayakan hidup dan menerima pendatang dari luar negeri.

Kabar mengejutkan kembali terjadi, saat banyak nya pekerja lokal yang diberhentikan dan dirumahkan, pemerintah kini mendatangkan tenaga asing untuk bekerja di Indonesia. Dilansir dari Warta Ekonomi, pemerintah telah membatasi masyarakat Indonesia yang akan bepergian kedaerah dengan menetapkan larangan mudik untuk semua kalangan, tetapi ternyata di Sulawesi Tenggara ( Sultra ) terdapat izin masuk 500 tenaga kerja asing ( TKA ) asal China untuk bekerja di Perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), kabupaten Konawe. Kementrian Ketenagakerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan 500 TKA tersebut.

Momentum hari buruh tanggal 1 Mei kemarin menjadi tambahan duka seluruh buruh di tanah air. Seharusnya hari buruh dijadikan sebagai refleksi bersama khususnya bagi para penguasa, bahwa masih banyak buruh yang hidup dibawah tali kemiskinan dengan kehidupan yang tidak layak. Peningkatan kualitas hidup bagi rakyat negara adalah tanggung jawab pemerintah, oleh sebab itu hal inilah yang harus betul- betul dipikirkan oleh pemerintah. Pemerintah sepertinya lupa atau pura- pura sengaja tidak ingat bahwa ada amanat konstitusi yang harus ditunaikan.

Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat dijelaskan bahwa negara harus hadir sebagai Agen Of Guardian bagi seluruh tumpah darah Indonesia dengan berasaskan pada quality of life, peace, and social justice. Dalam ayat lain pun disebutkan pada pasal 33 Ayat ( 3 ) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Hal itulah yang harus betul- betul diperhatikan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan dengan legitimasi penuh kekuasaan tata kelola pemerintahan di negara Indonesia. (*)