Demokrasi di Tengah Pandemi, Dimanakah Hati Nurani?

Oleh : Umniyatul Ummah

Ibu Rumah Tangga, Pegiat Dakwah

Usai sudah perhelatan demokrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu, namun ada hal lain yang masih menjadi sebuah kekhawatiran. Yaitu digelarnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung di kurang lebih 261 kabupaten kota di Indonesia. Dimana hal itu berlangsung saat kondisi negeri ini sedang bertarung melawan virus Covid-19. Yang tampaknya masih enggan beranjak dari bumi tercinta ini.

Bahkan tidak sedikit pihak yang memprediksi Pilkada kemarin akan menjadi klaster-klaster baru ledakan kasus Covid-19 jika tidak diterapkan protokol kesehatan secara ketat.

Meskipun sebagian masyarakat telah memahami akan pentingnya menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketika berinteraksi dengan orang lain namun kedisiplinan dalam menjalankan hal tersebut masih disangsikan. Karena saat ini kerap kita jumpai masih banyak yang mengabaikannya bahkan menganggap virus tersebut sudah tidak berbahaya lagi.

Di Jawa Barat sendiri pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19 menilai penerapan protokol kesehatan pada Plkada tersebut cukup terkendali, dimana masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta pihak penyelenggara sudah menerapkan protokol tersebut hingga akhir pemungutan suara. Namun Satgas tetap mewaspadai potensi kerumunan yang akan terjadi pada tahap selanjutnya seperti pada proses penghitungan suara.

Untuk itu pihaknya melakukan antisipasi dengan menyiapkan pusat isolasi tambahan, mengingat kapasitas tempat tidur isolasi untuk pasien terpapar Covid-19 telah melebihi batas yang ditentukan WHO. Antisipasi ini selain dipersiapkan untuk tambahan kasus baru pasca Pemilu juga untuk antisipasi libur panjang akhir tahun yang biasanya masyarakat berkunjung ke tempat wisata maupun pulang kampung. Bisa dibayangkan akan berapa banyak masyarakat yang begitu dites hasilnya reaktif bahkan terdeteksi virus Covid-19 tersebut.(pikiranrakyat.com (Jum’at 11/12/20)

Berangkat dari fakta di atas, tak seharusnya pemerintah memaksakan diri untuk tetap menggelar Pilkada. Namun realitasnya pemerintah justru tak mengurungkan niatnya untuk menunda ataupun membatalkannya. Meskipun himbauan untuk taat protokol kesehatan kerap disampaikan namun virus yang sangat kecil tersebut dapat dengan mudah menyebar dan pada akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia.

Didapati fakta di salah satu kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Serang, Banten terdapat peningkatan jumlah terkonfirmasi Covid-19. Juru bicara Satgas Ati Pramuji menyatakan daerahnya saat ini menjadi zona merah, dikarenakan dampak dari dominasi kasus positif dari klaster Pilkada. Baik saat pencoblosan maupun sebelumnya selama proses menuju Pilkada. (tirto.id (Senin, 14/12/20).

Masih dari laman yang sama, pada hari pemilihan Satgas Covid-19 Serang, mencatat ada 1.047 kasus terkonfirmasi. Kemudian angkanya bertambah 190 sehingga menjadi 1.237 kasus. Seminggu sebelum pencoblosan ada 956 kasus, lalu bertambah 91 pada hari pencoblosan. Fakta tersebut hanya salah satu contoh saja dan kemungkinan di tempat lain pun tidak jauh berbeda.

Jika ditelisik lebih mendalam Pilkada serentak yang baru saja usai digelar terlebih di tengah pandemi ini, sangat sarat kepentingan. Selain untuk memilih kepala daerah manfaat yang lainnya adalah  karena Pilkada adalah sebuah momentum untuk memanaskan mesin politik menuju pemilu 2024. Sebagaimana biasanya setiap partai politik akan mendorong kadernya secara habis-habisan agar dapat menduduki kursi kepala daerah. Dan dapat dipastikan semakin banyak kader yang sukses menduduki kursi kepala daerah maka jalan untuk menyongsong pemilu 2024 akan lebih mudah.

Kebijakan yang terkesan memaksa dan cenderung mengesampingkan kesehatan serta nyawa manusia, bukan hal yang baru dalam negara yang mengemban sistem kapitalisme demokrasi. Mengagungkan manfaat dan kepentingan menjadi tolak ukur suatu perbuatan, sedangkan kemaslahatan umum dan menjaga nyawa manusia belum menjadi prioritas utama.

Memaksakan Pilkada di tengah pandemi seperti ini, semakin menunjukan bahwa demokrasi mengesampingkan rasa kemanusiaan, hanya mementingkan kekuasaan dan abai terhadap pandemi yang sudah menghilangkan ribuan nyawa manusia. Demokrasi yang merupakan turunan dari kapitalisme sejatinya sudah cacat dari lahirnya. Jargon dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat kenyataannya hanya ilusi semata.

Tokoh pengusung demokrasi yang terkenal dari Yunani yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles juga pada akhirnya tidak yakin pemikirannya dapat berjalan dan dipraktekkan dengan baik. Sebab bagaimana mungkin keputusan yang sangat penting diserahkan kepada suara mayoritas yang tidak memiliki kemampuan berpikir sama satu dengan lainnya. Ibarat menyamakan suara seorang filosof dengan seorang petani yang buta huruf.

Betapa demokrasi lebih membenarkan pikiran orang-orang awam dari pada orang yang berilmu. Para penguasa telah memanipulasi demokrasi atau pemikiran orang awam demi keberlangsungan kekuasaan mereka. Semua itu dilakukan tanpa harus mengacu pada substansi dan kebenaran yang sesungguhnya.

Berbeda dengan Islam yang sangat menghargai nyawa manusia. Islam selain sebagai agama juga merupakan sistem hidup yang berasal dari Sang Khalik Al Mudabbir untuk makhluk-Nya agar tidak keliru ketika menapaki jalan kehidupan di dunia. Aturannya yang rinci dari yang pokok hingga cabang begitu sempurna karena telah tertuang di dalam kitab dan sunnah-Nya. Termasuk bagaimana Islam sangat menjaga nyawa manusia. Allah Swt. berfirman yang artinya:

“…Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang muslim maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia semuanya…”(TQS al-Maidah {5}: 32)

Selain itu, pemilihan pemimpin suatu wilayah di dalam sistem pemerintahan Islam (khilafah), juga berbeda dengan sistem demokrasi. Kepala negara (khalifah) akan mengangkat seorang wali (setingkat gubernur) sebagai penguasa di wilayahnya (provinsi). Kemudian wilayah tersebut akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian (imalah) dan dipimpin oleh seorang amil atau hakim. Sebagaimana Rasulullah saw. telah mengangkat Mu’adz bin Jabal untuk menjadi wali di wilayah. Kemudian mengangkat Ziyad bin Walid untuk wilayah Hadramaut dan Abu Musa al-Asy’ari di wilayah Zabid dan ‘Adn. Mereka dipilih karena memiliki kecakapan, kemampuan dalam mengurus pemerintahan, berilmu dan juga ketakwaannya yang tidak diragukan lagi. Karena wali diangkat oleh kepala negara maka pemberhentiannya pun merupakan hak kepala negara jika dipandang perlu atau karena adanya pengaduan dari penduduk wilayah setempat terkait kebijakan.

Proses pengangkatan seperti itu sudah berjalan sejak zaman Rasulullah saw. dan para pemimpin setelahnya, begitu praktis dan efektif dari segi waktu maupun biaya yang demikian hemat. Pemimpin negara yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan yang ada dalam sistem pemerintahan Islam telah melahirkan pemimpin maupun pejabat di bawahnya sebagai orang yang amanah di dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebagai penguasa yang memimpin dan bertanggung jawab di wilayahnya menyadari betul fungsi dan tugasnya untuk mengurusi urusan rakyat dengan sungguh-sungguh, menjaga dan melindungi rakyat dari segala ancaman, seperti kelaparan, kemiskinan ataupun dari berbagai macam penyakit berbahaya termasuk wabah virus Covid-19.

Tidak seperti di alam demokrasi yang mengesampingkan keselamatan rakyat demi kepentingan pribadi penguasa maupun kelompoknya. Padahal seorang pemimpin nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban ketika mengurus rakyat yang dipimpinnya. Nabi saw. bersabda yang artinya:

Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Dalam hadis yang lain:

Sesungguhnya al imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan kekuasaan-Nya.” (HR al-Bukhari Muslim).

 Oleh karena itu sudah saatnya kita mencampakan sistem batil kapitalisme demokrasi yang tak bernurani, dan menggantikannya dengan sistem Islam yang Maha Sempurna yang akan mengangkat dan memuliakan seluruh umat manusia.

Wallahu a’lam bi ash-shawab.