Kacang Kedelai Naik Melejit

Oleh: Rita

Ibu Rumah Tangga

Kacang kedelai merupakan bahan pokok dari tahu dan tempe. Siapa yang tidak kenal tahu dan tempe yang menjadi makanan yg biasa dikonsumsi mayoritas masyarakat Indonesia. Selain harganya murah, kandungan gizinya pun tak kalah dengan makanan lain. Sayangnya,sejak 31 Desember 2020 hingga hari ini, harga tahu dan tempe kian mahal, bahkan hilang dari pasaran.

Dikarenakan produsen tahu dan tempe melakukan mogok kerja, yang disebabkan tingginya harga kedelai impor. Imbasnya keuntungan para pengrajin tahu dan tempe menurun. Kelangkaan stok kedelai dipasaran pun berpengaruh pada penjual makanan berbahan dasar tahu dan tempe. Seperti penjual gorengan dan pedagang warteg.
Meski tempe murah tetapi kandungan gizi tempe yang terdapat pada tempe tidaklah murahan kandungan gizi tempe sangatlah lengkap, dan tempe juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Jika tempe menjadi barang mahal, apa yang tersisa buat rakyat yang susah mengakses daging atau makanan mewah lainnya. Jika terjadi kelangkaan dalam jangka panjang, mahalnya tempe atau berakibat pada problem keluarga. Seperti meningkatnya angka kelaparan, kemiskinan, gizi buruk dan sejumlah masalah kesehatan lainnya, sehingga akan mempengaruhi pemenuhan kualitas gizi keluarga.

Impor pangan, biang dari kenaikan harga kelangkaan pangan bisa muncul sebagai akibat minimnya ketersediaan bahan pangan dipasaran. Ketika stok pangan menipis,maka harganya akan melambung tinggi saat itu, biasanya pemerintah akan mengeluarkan kebijakan impor untuk menutupi kekurangan bahan pangan yang beredar dipasaran. Tidak adanya upaya Indonesia untuk swasembada pangan menjadikan sebagai negara yang bergantung pada impor. Jika harga kedelai ini impor melambung maka itu juga berimbas pada kemampuan Indonesia mengimpornya. Hal ini akan berdampak pada stok kedelai nasional. Inilah akibat dari terlalu bergantung pada komoditas impor, sementara potensi negeri yang luar biasa ini di abaikan.

Meski selama Pandemi ekspor komoditas pertanian pada Januari hingga Maret 2020 meningkat sebesar 15,95 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019 lalu, akan tetapi Indonesia justru mengimpor bahan pangan lain, seperti kedelai, bawang putih, dan beras.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor komoditas pertanian sepanjang triwulan I 2020 mencapai US$ 910 juta, adapun komoditas ekspor pertanian terbesar adalah kopi dengan nilai ekspor sebesar US$ 200.653,60ribu. Komoditas pertanian terbesar kedua adalah tanaman obat, aromatik, dan rempah. Sementara buah-buahan tahunan menjadi komoditas terbesar ketiga dengan nilai ekspor sebesar US$ 140.228,90ribu.(katadata,2/11/2020)
Anehnya, satu sisi ekspor dan satu sisi lain impor. Yang diimpor justru bahan pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan stok pangan dengan memberdayakan potensi pertanian di negeri ini. Pemerintah lebih memilih cara instan untuk memasok pangan yaitu kebijakan impor.
Fakta yang terjadi menjadi bukti bahwa cengkraman kapitalisme dan keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti WTO menjadikannya tidak mandiri, selalu bergantung pada pangan luar negeri.

Meneladani politik Agraria Nabi Saw. Pangan adalah masalah krusial karena, negara tidak boleh bergantung pada negara lain. Negara harusnya memberi subsidi besar bagi para petani agar mereka dapat memproduksi pangan, biaya produksi ringan dan keuntungan bisa besar. Bahasan tentang pangan pasti berkaitan erat dengan lahan pertanian, alat produksi, dan petani itu sendiri, petani tanpa tanah, maka kehidupan petani akan tenggelam.
Faktanya bisa kita lihat hari ini betapa banyak lahan – lahan kosong bertuan, tapi tidak dikelola. Sementara banyak diantara petani justru tidak memiliki lahan akibat penggusuran proyek besar negara.
Politik pangan di sistem Islam, ketergantungan pangan negara terhadap negara lain akan mengakibatkan negara mudah dijajah dan dikuasai. Jika negara mau menerapkan sistem Islam diantara kebijakan yang akan diambil, pertama hentikan impor, berdayakan sektor pertanian, sejak menjamurnya sektor industri pertanian seolah dipandang sebelah mata. Lahan pertanian kian digusur karena disulap menjadi bisnis real estate dan profesi petani pun kian langka seiring penggusuran lahan sawah milik petani.
Akibatnya, Indonesia banyak kehilangan lahan pertanian yang sejatinya sangat cukup mewujudkan swasembada pangan. Berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2007). Yang didasarkan pada hasil pemetaan sumberdaya lahan tingkat tinjau, dari total daratan Indonesia seluas 188,2 juta ha, lahan berpotensi atau sesuai untuk pertanian seluas 94juta ha, yaitu 25,4juta ha, untuk pertanian lahan basah (sawah) dan 68,6 juta ha untuk lahan kering.
Didasarkan kondisi biofisik sumber daya lahan, luas lahan yang yang sesuai untuk pengembangan kedelai di 17 provinsi mencapai 17,7 juta ha, terdiri atas lahan berpotensi tinggi 5,3 juta ha, berpotensi sedang 3,1 juta ha,dan berpotensi rendah 9,3 juta ha. Dengan lahan seluas ini, sebenarnya tidak perlu ada kebijakan kedelai impor.
Kedua, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan dengan penyebarluasan dan teknologi budidaya terbaru dikalangan para petani, membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk serta sarana produksi pertanian lainnya.
Negara harus memberikan modal bagi siapa saja yang tidak mampu, negara juga harus memberikan akses air secara gratis kepada para petani, sebab air adalah milik umum. Selain itu air merupakan faktor penting bagi irigasi pertanian.
Ketiga, kebijakan distribusi pangan yang adil dan merata. Islam melarang penimbunan barang dan permainan harga dipasar. Dengan larangan itu, stabilitas harga pangan akan terjaga, selain itu negara akan memastikan tidak adanya kelangkaan barang akibat dari menimbun barang. Kebijakan distribusi pangan dilakukan dengan melihat setiap kebutuhan pangan perkepala. Dengan begitu akan diketahui berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi negara untuk setiap keluarga.
Dengan mengambil alih kebijakan pangan dalam sistem Islam, kemandirian pangan dalam sistem Islam akan terwujud.