Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kejadian Covid-19 di Indonesia

Oleh: Sarwendah

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) 

Covid 19 telah membawa dampak yang signifikan pada kehidupan manusia di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah demi keberlangsungan hidup masyarakat luas. Dalam penerapannya masyarakat seringkali bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Padahal segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu memperhatikan hak-hak yang berlaku di masyarakat mengikuti peraturan perundangan yang ada. Mulai dari work from home, hingga lockdown diambil sebagai langkah pemerintah memutus rantai penularan wabah virus korona.

Berbagai macam upaya dengan menerbitkan undang-undang yang digunakan sebagai dasar dalam penanganan virus Corona membuat masyarakat haruslah memahami betul apa saja yang tidak boleh dilakukan. Tetap mematuhi arahan pemerintah, seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, serta menjaga asupan nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dapat membantu memperkuat sistem imun yang akan melawan virus Corona memasuki tubuh dan menyerang bagian-bagian tubuh yang terdapat penyakit serius terutama pada sistem pernapasan.

Covid-19 merupakan virus yang ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 waktu itu. diperkirakan virus tersebut berasal dari pasar tradisional Wuhan. Virus ini menyebar sangat cepat dari satu orang ke orang lain, penyebarannya melalui cairan yang keluar dari seseorang yang bersin maupun batuk dan biasa disebut sebagai droplet.

Covid-19 telah terkonfirmasi di berbagai negara di seluruh dunia, terkonfirmasi hingga 18 Januari 2021 95 juta penduduk dunia terinfeksi Covid-19, Indonesia menduduki peringkat 20 besar. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia berasal dari 2 orang warga di kota Depok. Setelah kasus pertama tersebut, kasus lain menyusul dan terus bertambah.

Banyaknya lonjakan kasus penyebaran virus ini, menyebabkan pemerintah kewalahan dalam menangani virus yang menyebar hampis di seluruh kalangan masyarakat. Awalnya tidak pernah mengira bahwa virus ini dapat menyerang negara yang beriklom tropis seperti Indonesia yang katanya virus Corona tidak tahan berlama-lama dengan panasnya sinar matahari.

Masyarakat awalnya tidak terlalu serius dalam menanggapi virus Corona yang memasuki Indonesia. Kemudian hal ini mulai ramai diperbincangkan karena ada satu atau dua orang nasyarakat yang terpapar virus Covid-19 setelah berkomunikasi dengan Warga Negara Asing. Dapat kita simpulkan bahwa dia belum memahami betul mengenai apa itu virus Corona serta bagaimana virus itu dapat menular dan cara penanggulangannya.

Pandemi dapat dicegah dengan meminimalisir interaksi antar individu, menjaga sistem imun dengan memakan makanan bergizi dan juga istirahat yang cukup. Menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan, mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker saat diluar rumah serta menjaga jarak minimal 1 meter yang berlaku di berbagai tempat dan fasilitas umum.

Pencegahan seperti itu dapat dikatakan berhasil apabila dilakukan dengan baik dan semaksimal mungkin. Menghilangkan rasa jenuh serta terfokuskan pada pentingnya menjaga lebih baik dari pada mengobati merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam setiap masyarakat. Hal yang terkadang abai yaitu memakai masker yang kurang tepat, dimana pemakaian masker haruslah yang memiliki lapisan yang cukup tebal untuk mengahalu virus masuk kedalam tubuh melalui organ pernapasan.

Masker yang digunakan harus selalu diperhatikan pula kebersihannya. Jangan lupa untuk selalu mengganti masker yang sekali pakai dengan menggunting masker tersebut agar tidak dipergunakan dengan tidak baik oleh orang lain. Untuk masker kain usahakan ganti masker dengan masker yang telah dicuci bersih agar virus ataupun debu yang menempel dapat hilang dari permukaan masker.

Bagi masyarakat yang sudah terlanjur terpapar virus Corona dan memiliki gejala seperti sulit bernapas, hilangnya indra penciuman atau perasa, demam tinggi, dll harap segera melakukan SWAB tes, Rapid tes, atau pengecekan apapun yang sudah terverivikasi oleh pemerintah guna mengetahui diri apakah positif terkena virus Covid-19 atau tidak. Untuk yang sudah positif, diharapkan diisolasi di rumah sakit atau secara mandiri dimana bagi orang-orang yang didalam rumah selalu menggunakan masker agar tidak menjangkiti orang lain dan tetap beroptimis sembuh dengan diiringi berbagai macam bentuk pemulihan.

Pemerintah pada awal kedatangan virus ini bisa dibilang lamban, karena virus saat itu belum terkonfirmasi menginfeksi warga negara Indonesia. Setelah virus ini terkonfirmasi-pun, pemerintah masih memiliki aturan yang terkesan longgar. Setelah angka terus bertambah, baru pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, antara lain :

  1. Social Distancing, kebijakan pertama yang diambil pemerintah yaitu dengan melakukan social distancing, dengan demikian masyarakat masih dapat beraktivitas seperti biasa, namun dengan pertimbangan pembatasan jarak interaksi antara satu dengan yang lain.
  2. Namun angka penderita Covid-19 tidak menemui titik terang, sehingga pemerintah mengambil langkah untuk memerintahkan semua orang beraktivitas dari rumah atau work from home (WFH). Cara tersebut dinilai efektif, karena semua orang berproduktifitas melalui daring, baik mereka yang bekerja serta mereka yang belajar.
  3. Selanjutnya beberapa kota mengambil langkah tegas dengan melakukan lockdown, sehingga segala bentuk aktivitas antar kota dibatasi pada beberapa sektor, aktivitas dalam kota menjadi lumpuh dengan beberapa kecualian untuk mereka yang memang sedang memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli bahan makanan atau lain sebagainya.

Adapun beberapa peraturan perundangan yang diambil dalam membuat kebijakan antara lain :

  1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
  2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  3. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Peraturan yang dibuat pemerintah tentunya memiliki tujuan agar masyarakat sadar bahwa virus Corona sangatlah berdampak buruk kepada kesehatan masyarakat. Apabila banyak yang tidak mematuhi peraturan tentu saja kasus penyebaran virus ini akan terus melonjak tinggi. Seperti saat keluar rumah tidak memakai masker, jarang mencuci tangan dan kurang menjaga kebersihan diri, tidak menjaga jarak saat berada di keramaian, serta minimnya pengetahuan mengenai bahaya virus Covid-19. Berbagai masalah yang diakibatkan melanggar peraturan perundang-undangan tersebut yaitu berupa sanksi teguran lisan seperti cemoohan dari masyarakat sekitar atau biasa disebut sanksi sosial, teguran tertulis seperti surat peringatan dari pemerintah setempat, kerja sosial yang merupakan kegiatan positif guna membangun perkembangan wilayah tertentu seperti kerja bakti, denda administratif yaitu pemberian denda secara materi bagi para pelanggar yang nantinya denda tersebut akan digunakan dalam pengembangan negara, serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha bagi perusahaan yang terkena atau terpapar virus Corona terutama bagi para pekerja yang kesehatannya harus tetap stabil. Menurut dosen Psikologi UGM, Diana Setiyawati perubahan sikap atau perilaku pada setiap orang tergantung kepada presepsi yang ada pada dirinya sendiri. Seperti ada beberapa orang yang merasa dirinya beresiko dan rentan terhadap penularan virus ini pastinya ia akan memproteksi dirinya dan mematuhi protokol kesehatan, namun apabila ia menganggap pandemi ini tidak serius maka ia tidak terlalu terpaku pada protokol kesehatan.

Beberapa keterkaitan masalah dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 mengenai protokol kesehatan ini yaitu :

  1. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 pasal 9, dimana masyarakat memiliki kewajiban dalam menjunjung tinggi kesehatan di lingkungan masyarakat  baik kepada diri sendiri maupun masyarakat luas. Maka sudah dapat dipastikan siapaun dan apapun latar belakang masyarakat sudah sepatutnya menjalankan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan serta memberhentikan laju penyebaran virus Corona. Hal ini belum terimplementasikan dengan baik, dikarenakan masih banyak warga yang abai terhadap kesehatan diri bahkan orang lain.
  2. Tenaga kesehatan juga memiliki hak dalam memeriksa dan mengatasi wilayah daerah yang berpotensi sebagai kasus tertinggi dan banyaknya penularan virus yang terjadi. Seperti kita lihat bahwa para tenaga medis sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai garda terdepan dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Maka UU Nomor 36 Tahun 2009 pasal 157 ayat 2 sudah terlaksana dengan baik.
  3. UU Nomor 36 tahun 2009 pasal 166 juga menjabarkan bahwa setiap pengusaha harus bertanggung jawab dalam menanggulangi para pekerja yang terkena dampak virus Covid-19. Mulai dari proses pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan juga pemulihan. Dari peraturan tersebut, beberapa pemimpin perusahaan ada yang mematuhi dan ada pula yang belum mematuhinya. Seperti terdapat beberapa kegiatan dalam suatu perusahaan terlihat tidak memakai masker dengan benar serta tidak tersedianya handsanitaizer atau tempat untuk mencuci tangan.
  4. Dilihat berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 pasal 15 dimana pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan lingkungan yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Dengan mensterilisasi beberapa wilayah yang terkena status zona merah atau bahaya, pemerintah segera menetralkan kondisi dengan menyemprotkan disinfektan disekitar wilayah tersebut sehingga penanggulangan sudah cukup terlaksana dan sesuai dengan standar nasional.
  5. Perilaku hidup sehat, menjaga, meningkatkan, dan ikut serta dalam jaminan kesehatan sosial merupakan kewajiban setiap masyarakat dimana kebijakan yang juga mendasari UU Nomor 36 tahun 2009 pasal 11-13. Demi mendapatkan hak untuk hidup sehat maka sudah selayaknya masyarakat menjalankan kewajiban yang tertera pada peraturan yang sudah ditetapkan tersebut. Jika dilihat dari abainya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan maka peraturan tersebut belum diberlakukan dengan baik.
  6. Kewajiban masyarakat dalam melakukan pencegahan penularan baik itu penderita dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat yang terdapat pada UU nomor 36 tahun 2009. Dimana hal tersebut belum dilakukan secara maksimal, terkendala akibat masalah ekonomi terutama pada masyarakat menengah kebawah kesulitan dalam memenuhi nutrisi kehidupannya demi terpenuhinya kesehatan dirinya.
  7. Pembatasan jam operasional pada tempat atau fasilitas umum menjadi salah satu hal yang perlu dilaksanakan, dikarenakan penularan yang rentan dapat dipicu dari keramaian. Sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2009 pasal 18 dimana pemerintah akan memberikan sanksi tegas apabila peraturan tersebut dilanggar guna mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga kesehatan.
  8. UU nomor 36 tahun 2009 bab 15 menjabarkan mengenai pembiayaan kesehatan dan besarannya sudah ditentukan merupakan upaya pemerintah seperti memberikan vaksin secara percuma atau gratis kepada masyarakat Indonesia agar daya tahan atau sistem imun mereka kebal terhadap virus Covid-19 dan dapat melindungi diri sendiri serta orang lain. Hal ini sudah dibuktikan dengan beberapa masyarakat yang sudah diberikan suntikan vaksin secara gratis di pelayanan kesehatan terdekat.
  9. Ketersediaan akses mengenai informasi mengenai virus Corona haruslah difasilitasi oleh pemerintah agar terealisasikannya UU nomor 36 tahun 2009 pasal 17 teserbut. Dimana pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat demi mengubah paham yang salah mengenai penyebaran virus ini dan membuat mereka lebih tanggap terhadap sebab dan akibat terpaparnya virus Corona. Beberapa Satgas sudah memberikan sosialisasi tentang virus ini baik di media massa ataupun di media sosial. Namun sosialisasi yang diberikan haruslah lebih mendalam guna mengubah pola pikir masyarakat yang beberapa masih menganggap virus ini tidak berbahaya dan malas dalam melaksanakan protokol kesehatan menjadi individu yang tanggap dalam mentaati peraturan pemerintah.
  10. Kita seharusnya bersyukur sebagai masyarakat yang ikut ambil bagian dalam mempercepat laju perkembangan kestabilitas kesehatan bangsa Indonesia yang tertulis dalam UU nomor 36 tahun 2009 pasal 174. Namun, masyarakat terkadang masih menutup mata akan pentingnya hal tersebut dengan menganggap sepele virus Covid-19.
  11. Mengenai UU nomor 36 tahun 2009 pasal 180 bahwa pemerintah memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Dengan hal ini para petugas medis sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, berjuang digaris depan. Pemerintah pun haruslah memberikan penghargaan yang tinggi bagi para relawan medis yang sampai saat ini masih tetap berjuang.
  12. Masyarakat sering kali lebih memilih menjaga diri dengan mengkonsumsi obat-obatan tradisional hal ini tentunya sah-sah saja apabila selalu dibawah pantauan pemerintah demi mengawasi keamanan masyarakat dan sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2009 pasal 61. Hal ini sduah diberlakukan oleh pemerintah dengan mensosialisasikan bahan-bahan tradisional apa saja yang dapat meminimalisir penyebaran virus Covid-19 seperti jahe dan rempah-rempah lainnya yang dapat menghangatkan serta menjaga imnuitas tubuh.

Beberapa pihak masyarakat belum memenuhi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Masih banyak masyarakat yang melanggar seperti tidak mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak, serta menjaga kebersihan diri dan mengtamakan nutrisi yang masuk kedalam tubuh. Banyaknya masyarakat yang melanggar dengan alasan bahwa sosialisasi mengenai virus Corona kurang pada setiap wilayah. Pemerintah sudah cukup baik dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 yang sudah semakin tersebar luas di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Beberapa upaya dengan menerbitkan beberapa aturan atau kebijakan demi membuat masyarakat yang tertib perlu kerjasama yang baik dengan masyarakat itu sendiri.

UU Nomor 36 Tahun 2009 yang berisi banyak pasal sudah menjelaskan secara detail mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Pemberian sanksi yang kurang tegas merupakan salah satu hal yang perlu ditingkatkan guna meminimalisir pelanggar yang dapat merugikan diri sendiri serta orang lain.

Beberapa bantuan pemerintah sudah diberlakukan seperti kartu Prakerja, bantuan sembako, bantuan kuota gratis bagi para pelajar, dll demi menanggulangi masalah ekonomi yang dikeluhkan apabila diberlakukan PSBB dibeberapa wilayah di Indonesia. Tinggal bagaimana upaya masyarakat demi menyudahi pandemic Covid-19 yang sudah hampir berbulan-bulan menggerogoti negara Indonesia. Tetap mematuhi protokol kesehatan merupakan usaha yang sangat berarti demi mengurangi penularan virus Covid-19 dan membantu para pahlawan di garda depan yang sedang berjuang memulihkan masyarakat yang terpapar virus mematikan ini.

Perlu diketahui bahwa pelanggaran kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan Covid bukan tanpa alasan. Hal tersebut sudah semestinya menjadi tugas seluruh lapisan masyarakat bukan hanya pemerintah saja untuk mau bersinergi memerangi penyebaran Covid di Indonesia dengan harapan agar semua aktivitas dan segala bentuk kegiatan akan sesegera mungkin dilakukan dan pulih kembali.