Kelangkaan Pupuk dan Kebutuhan pada Sistem Islam

Oleh: Rima, S.P.
(Alumni Fakultas Pertanian)

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan primer yang akan menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa. Produksi bahan pangan tidak bisa dilepaskan dari terpenuhinya salah satu faktor produksi secara maksimal yaitu ketersediaan pupuk.

Kelangkaan pupuk akan menyebabkan menurunnya tingkat produksi pertanian, gairah dan semangat para petani melemah yang berujung kepada munculnya serangkaian problem di tengah masyarakat.

Mengutip penyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengatakan bahwa stok pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan permintaan sehingga jika masih ada informasi kelangkaan, maka laporkan saja. Beliaupun menjelaskan bahwa petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi hanyalah yang terdaftar di sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dengan keharusan melalui rangkaian seleksi. Adapun mekanisme distribusi pupuk melalui lima lini pengontrolan mulai dari tingkat Menteri hingga agen/masyarakat. ( Antara news.com)

Meski terkesan ada penyangkalan atau setidaknya pemakluman dari Mentan tentang kelangkaan pupuk, namun fakta dan informasi di lapangan menunjukkan adanya kelangkaan tersebut.

Prosentase penerima pupuk subsidi yang jauh dari jumlah yang petani yang membutukan disertai kerumitan dalam memperolehnya, serta harga yang cukup tinggi, tak ayal membuat para petani kecewa dan tidak bersemangat. Terlebih lagi, kebanyakan petani hanya lulusan sekolah dasar yang minim kemampuan digital sehingga proses digitalisasi untuk mendaftar menjadi penerima subsidi pupuk dirasa menyulitkan mereka. Belum lagi, PT Pupuk sebagai penyedia pupuk yang ditunjuk oleh pemerintah, orietasinya tidak sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat namun lebih kepada profitable.

Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada para petani adalah wajar dalam sistem pemerintahan yang menerapkan sistem kapitalisme neo-liberal. Pemerintah hanya bertindak sebagai regulator dimana keterlibatan para pengusaha dan korporasi lebih berperan dalam mengelola dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, tentu tidak lepas dari perolehan keuntungan. Pada akhirnya, harapan mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani hanyalah mimpi jika tetap bertahan dengan paradigma sistem kapitalisme neo-liberal. Saatnya mengganti paradigma rusak dengan paradigma yang lahir dari Sang Maha Pencipta yaitu paradigma Islam kaffah yang terwujud dalam sebuah negara khilafah.

Paradigma Islam adalah Ketaqwaan kepada Allah SWT

Hubungan rakyat dan pemimpin dalam Islam adalah hubungan amanah pengurusan hidup yang akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil hisab. Baik rakyat maupun pemimpin akan melaksanakan seluruh amanah yang ada di pundaknya semata-mata karena ketaqwaan kepada Allah SWT. Inilah paradigma dasar yang akan melandasi aktifitas negara Islam dalam mengelola dan mengurus seluruh kepentingan rakyatnya.

Sistem Islam Menetapkan Pemimpin adalah Pelayan Masyarakat

Prinsip penting pengaturan dan pelayanan publik dalam Islam adalah pemerintah harus menjalankan fungsinya yang telah ditetapkan Allah Swt dan Rasulullah Saw yaitu sebagai pelayan/pengurus dan pelindung bagi rakyat. Sebab Rasulullah saw. bersabda,

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari).

Fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah yang menjalankan sistem Khilafah tidak boleh berorientasi kepada bisnis (profit), dan tidak juga menyerahkan pengurusan publik kepada korporasi. Khilafah bertanggung jawab mendorong produksi pertanian berjalan maksimal dengan mekanisme yang mudah dan cepat. Khilafah akan memberikan bantuan secara integratif baik berupa lahan juga sarana prasarana yang dibutuhkan demi terlaksananya proses produksi yang maksimal.

Kemampuan khilafah dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap rakyatnya didukung oleh sistem anggaran belanja negara terbaik yaitu Baitul Maal.

Inilah mekanisme khilafah dalam mendukung terlaksananya proses produksi pertanian sehingga akan membuat para petani semangat dalam berproduksi karena di samping mereka ada negara yang akan sungguh-sungguh melayani seluruh kebutuhannya.

Relasi antara pemerintah dengan rakyat ini telah terwujud pada masa Kekhilafahan Islam di masa lalu dan mampu mencapai kemajuan pertanian yang gemilang dan produktivitas yang tinggi.

Khilafah mampu mewujudkan ketahanan pangan seluruh warga negaranya per individu bahkan seringkali produksi pangan melebihi kebutuhan dalam negerinya dan mampu menjadi negara eksportir pangan serta penyuplai bantuan pangan ke berbagai negara.

Allohu a’lam bishawab