Klaster Jumbo Mengintai Pilkada Serentak

Oleh : Vitriastuti S.Si.

Ditengah lonjakan covid di Indonesia pemerintah ngotot untuk melaksanakan pilkada serentak pada 9 desember 2020. Padahal data per harian covid meningkat tajam dan hal tersebut dapat mengintai calon pasangan, petugas KPU, bahkan masyarakat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020.

“Prihatin 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang diantaranya meninggal dunia,” cuitnya melalui akun media sosial twitter @hamdanzoelva, “100 penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi [Covid-19]. Betapa besar pengorbanan untuk demokrasi,” ujarnya (Bisnis.com).

Dilihat dari fakta diatas maka keputusan untuk mengadakan pilkada menuai pro dan kontra. Pihak pro memiliki dalih, jika tidak memaksakan diri untuk melaksanakan pilkada maka akan ada kekosongan pemerintahan. Selain itu dana tahap persiapan sudah banyak yang dibelanjakan dan dengan dana tambahan SOP protocol kesehatan pun akan dilaksanakan.

Lantas dari pihak yang kontra, berpendapat bahwa resiko yang akan terjadi setelah pilkada sangatlah besar. Akan terjadi klaster jumbo yang mengancam kesehatan masyarakat setelah pilkada ini berlangsung. Karena bagaimana pun menjalankan protocol kesehatan, akan ada banyak titik kumpul baik saat persiapan, kampanye, saat pencoblosan, ataupun saat perhitungan suara.

Selain itu jumlah orang yang tidak memilih (golput) akan sangat besar, dengan alasan mereka takut terpapar korona. Potensi kecurangan akan semakin rawan terjadi, ditengah pandemi seperti ini banyak warga yang mengalami kesulitan hidup dan ini akan dimanfaatkan untuk membeli suara.

Hal – hal tersebut tidak membuat pemerintah menunda atau membatalkan pilkada serentak 2020. Maka layakkah pengorbanan besar diberikan untuk demokrasi? Demokrasi yang sejatinya tak pernah melahirkan pemimpin yang amanah serta menyejahterakan rakyat.

Karena terdapat rangkaian peristiwa yang memang sangat terkait. Sudah bukan rahasia lagi jika pemilu menguras biaya yang mahal, kontestasi politik ini mengharuskan adanya mahar. Jika tidak punya mahar maka pihak sponsor akan mendanainya dan berkepentingan terhadap calon tertentu untuk memudahkan kepentingan mereka.

Maka pemerintahan seperti apa yang dihasilkan dari proses pemilihan dengan mengabaikan keselamatan jiwa manusia. Penguasa negeri ini makin memperjelas posisinya di hadapan rakyat, bahwa mereka berkuasa untuk semata-mata mengamankan jalannya sistem demokrasi. Nyawa rakyatnya sendiri diabaikan, demi kursi yang diduduki penguasa dan didanai para kapitalis.

Lantas bagaimana pandangan Islam terkait pemilihan pemimpin yang hasilkan pemimpin amanah dan jauh dari aroma kepentingan kapitalis? Dalam islam rakyat akan membaitat khalifah dan menjadikan Al Quran dan As Sunnah sebagai sumber hukum.

Khalifah memilih wali atau gubernur yang tentu saja sudah memenuhi syarat-syarat sebagai penguasa. Syarat-syarat tersebut yaitu harus seorang laki-laki, merdeka, muslim, balig, berakal, adil, dan mampu.

Dengan demikian, pemilihan wali tidak akan membutuhkan biaya mahal karena dapat dilaksanakan secara hemat, efektif dan efisien, serta mengutamakan keselamatan rakyat.
Suasana yang terdapat dalam sistem Islam menjadikan penyelenggaraan aparatur negara dapat berjalan dengan amanah. Kinerja pemimpin daerah akan senantiasa dikontrol Khalifah atau orang-orang yang ditunjuk Khalifah.

Fungsi pemimpin dalam Islam adalah mengurusi rakyatnya secara sungguh-sungguh dan melindungi rakyat, baik dari ancaman kelaparan, kemiskinan, termasuk penyakit berbahaya.

Maka berkorban untuk demokrasi adalah hal yang sia-sia, karena bagi seorang muslim Allah sudah memberikan aturan yang sangat luar biasa. Aturan dalam segala apek kehidupan yang harus kita terapkan dalam sistem Islam.

Wallahu ‘alam