Korupsi Susah Diatasi, Sistem Mati Hati

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, upaya tersebut menyasar pejabat Kementerian Sosial RI.

“Betul, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai dengan Sabtu tanggal 5 Desember 2020 jam 02.00 dini hari KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap PPK pada Program Bansos di Kemensos RI,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (5/12/20202).

Firli menuturkan kasus dugaan rasuah yang menjerat pejabat Kementerian Sosial RI terkait dengan bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 (CNN Indonesia.com, 5/12/2020).

“Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemic covid19,” ucap Firli.

Kembali pejabat kementerian tersandung kasus korupsi, ini membuktikan, bahwa gurita korupsi belum lepas sepenuhnya meskipun presiden Joko Widodo sudah menyerukan gerakan revolusi mental yang menjadi jargonnya di tahun 2014.

“Revolusi Mental” menurut Joko Widodo artinya warga Indonesia harus mengenal karakter orisinal bangsa, yaitu santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Dia mengatakan, karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya dapat membuat rakyat sejahtera.

“Tapi saya juga ndak tahu kenapa, sedikit demi sedikit (karakter) itu berubah dan kita ndak sadar. Yang lebih parah lagi ndak ada yang nge-rem. Yang seperti itulah yang merusak mental,” ujar Jokowi.

Perubahan karakter bangsa tersebut, kata Jokowi, merupakan akar dari munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidaksiplinan. Kondisi itu dibiarkan selama bertahun-tahun dan pada akhirnya hadir di setiap sendi bangsa ( kompas.com, 17/10/2014).

Ada dua hal yang sangat signifikan dari pernyataan beliau 6 tahun silam, pertama karakter bangsa ini ada yang merubah dan kedua tidak ada yang menghentikan (nge-rem) perubahan itu sehingga bertambah parah.

Karakter bangsa sangat dipengaruhi oleh ideologi atau arah pandang bangsa tersebut. Kita tahu, sejarah Indonesia selain merangkum budaya Hindu Budha juga Islam dan yang terakhir cukup lama, hingga masuknya penjajahan barat atas Indonesia. Yaitu Portugis (1509 – 1595) dengan menjarah hasil kekayaan bumi Maluku.

Sejak itulah karakter bangsa berangsur-angsur melemah, lamanya usia penjajahan dan melemahnya dakwah kepada Islam faktor penyebab utamanya. Terlebih setelah Indonesia merdeka negara ini mengambil demokrasi sebagai sistem politik dan kapitalisme sebagai sistem ekonominya. Keduanya semakin sukses membawa Indonesia makin terpuruk.

Apa yang disebutkan presiden Jokowi seperti korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidaksiplinan makin subur sebab telah menjadi gaya hidup. Hampir tak ada yang berpikiran bahwa birokrasi mudah, cepat, sederhana dan gratis adalah solusi terbaik bagi setiap persoalan kecuali mereka mengganggap pelayanan itu sebagai manfaat atau komoditas.

Hingga muncul Pomeo ” Tak ada makan siang gratis” ini menunjukkan seberapa parah mental rakyat negeri ini. Semua dihitung untung rugi, tak lagi bisa dibedakan mana yang kewajiban dan hak. Dimana fungsi negara sebagai pelayan atau negara sebagai pedagang.

Kerusakan yang diakibatkan berkoalisinya demokrasi dan kapitalisme merembet tak hanya persoalan ekonomi, namun juga sosial kemasyarakatan, kriminal, ekonomi dan pendidikan. Artinya kerusakannya sudah taraf struktural. Dari penguasa hingga rakyat grass root. Lantas, mungkinkan sejahtera diraih jika terus dipertahankan?

Yang ada adalah kerusakan yang terus menerus, bahkan hingga tak lagi memanusiakan manusia, sebab jiwa yang fitrahnya suka kebaikan dirubah oleh sistem menjadi lebih jahat dari iblis. Maka perlu adanya revolusi mental yang hakiki, yaitu merubah mindset secara benar dan menyeluruh.

Bahwa kita manusia fitrahnya adalah diatur oleh sang Pencipta. Itu harus menjadi dasar pemikiran setiap orang, sehingga bisa menempatkan segala hal pada tempatnya. Terlebih bagi seorang Muslim, menerima rasuah (suap) adalah hal yang haram, terlebih karena ia pejabat.

Rasulullah saw bersabda, “Hadiah untuk pekerja (pegawai) itu adalah ghulul (khianat).” (HR. Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani). Dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda, “Hadiah untuk pemimpin itu adalah ghulul (khianat).” (HR Thabrani dan Baihaqi).

Hal ini karena ada petugas pengumpul zakat yang datang kepada Rasulullah kemudian memberikan sesuatu kepada Rasulullah seraya berkata, ini hadiah untuk paduka dan yang ini hadiah untukku”. Rasulullah sangat marah melihat hal itu, hingga berkata” Apakah jika kau sedang duduk-duduk di rumah ayah dan ibumu hadiah itu akan datang?”.

Ketakwaan inilah yang sebenarnya yang lahir dari landasan pemikiran kita hamba Allah dan Allah-lah saja Sang Pengatur. Dimana kedua sistem yang berkuasa hari ini tak mampu menghadirkannya.  Sistem kapitalisme dan demokrasi berasal dari otak manusia yang bertindak sekular ( memisahkan agama dari kehidupan). Maka sudah tepat bukan jika revolusi mental itu kita artikan kembali kepada pengaturan Islam? Wallahu a’ lam bish showab.