Mampukah PPKM Darurat dan Vaksinasi Selesaikan Pandemi?

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si

Indonesia akhirnya menyalip India atas penambahan kasus harian Corona dan berada di peringkat kedua dunia setelah Brasil. Menurut Worldometer pada Jumat (9/7), penambahan kasus infeksi harian Covid-19 di Indonesia kemarin mencapai 38.391 orang. Sehingga total kasus menjadi 2.417.788 orang.

Angka kematian harian akibat Covid-19 pun mengalahkan India. Tercatat angka kematian harian Indonesia bertambah 852 orang. Sehingga total kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 63.760.

Realitas di atas telah membenarkan prediksi para pakar bahwa tsunami Corona yang melanda India di awal tahun lalu akan terjadi di Indonesia, jika Indonesia tak bebenah total dalam penanggulangannya.

PPKM Darurat dan Vaksinasi Masal

Menjawab realitas tsunami Covid-19 yang sedang menggila, pemerintah dalam penanggulangannya telah menetapkan setidaknya 2 instrumen. Yaitu kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dan Vaksinasi masal.

PPKM Darurat mulai berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Keputusan ini diambil untuk mencegah penyebaran covid-19 yang semakin menjadi, seiring dengan munculnya berbagai varian baru yang disebut-sebut cepat menular. (cnbcindonesia.com, 2/7/2021)

Selain PPKM Darurat, Pemerintah pun tengah menggencarkan program vaksinasi masal, 1 juta suntikan per hari di bulan Juli dan 2 juta suntikan per hari di Bulan Agustus. Target capaian vaksinasi bulan Juli 43,7 juta suntikan. (kompas.com, 30/6/2021)

Jokowi menyampaikan bahwa program vaksinasi bertujuan agar tercapai sebuah kekebalan komunal (herd immunity). Saat 70 % penduduk sudah divaksinasi, maka kekebalan komunal akan tercipta. Maka dari itu Pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta warga atau 70 persen dari populasi dalam upaya mewujudkan kekebalan komunal.

Namun demikian, mampukah PPKM Darurat dan Vaksinasi Masal menyelesaikan persoalan pandemi?

Purwakarta

Kebijakan PPKM Darurat diterapkan di 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali. Asesmen ini dinilai berdasarkan faktor laju penularan dan kapasitas respon di suatu daerah sesuai rekomendasi WHO.

Jabar sendiri, selaku provinsi kedua terbesar kasus Covid-19 setelah Jakarta, memberlakukan PPKM di seluruh kabupatennya. Adapun Purwakarta sebagai kota Industri bersama dengan Karawang dan Bekasi masuk pada level 4. Pasalnya, klaster industri termasuk peringkat atas dalam penyebaran covid-19 di Indonesia.

Hanya satu kecamatan di Purwakarta yang tidak berzona merah. Data terakhir yang diambil dari covid19.purwakarta.go.id, pada 7/7/2021 kasus positif mencapai 10.132 dan kasus meninggal sebanyak 381.

Adapun kecamatan dengan kasus tertinggi adalah kecamatan Purwakarta dengan lebih dari 300 kasus. Setelahnya kecamatan bungur sari yang nyaris mencapai 150 kasus. Ini baru yang terdata, jumlah aktualnya diperkirakan jauh lebih besar. Lantaran tingkat kesadaran masyarakatnya yang masih rendah.

PPKM Darurat Besar Kemungkinan Gagal

Terdapat 14 poin aturan PPKM yang mengatur aktivitas masyarakat. Pengetatan aktivitasnya antara lain mencakup 100 persen WFH untuk sektor nonesensial, 50 persen WFO untuk sektor esensial, 100 persen WFO untuk sektor kritikal. Kegiatan belajar mengajar 100 persen dilakukan daring. Swalayan, toko, pasar, dibatasi hingga jam 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Mal ditutup, restoran hanya melayani take away atau delivery. Pelaksanaan konstruksi 100 persen beroperasi, tempat ibadah ditutup, fasilitas umum seperti taman, tempat wisata ditutup. Kegiatan sosial masyarakat ditutup, transportasi umum  maksimal 70 persen. Resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 persen dan memakai masker di luar rumah. (tempo.co, 2/7/2021)

Namun demikian, banyak pakar yang menyangsikan kebijakan ini akan berhasil. Pasalnya, dari mulai PSBB, PSBM, PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro dan kini PPKM Darurat. Kesemuanya sama saja hanya berganti istilah.

Selain itu, kebijakan ini pun dinilai tidak efektif dalam mengatasi wabah, serba nanggung dan tidak konsisten. Buktinya hingga kini wabah semakin mencekam dan ekonomi kian suram.

Seperti apa yang paparkan oleh Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman bahwa PPKM Darurat tidak akan efektif. Kerancuan dengan adanya zonasi-zonasi esensial dan tidak esensial ini saja akan menimbulkan multitafsir. Sehingga tidak akan mampu menjawab persoalan wabah yang semakin kritis.

Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor. Bahkan proyek strategis nasional, objek vital nasional, konstruksi, dimasukan sebagai sektor kritikal yang membolehkan 100 persen WFO. (kompas.com, 3/7/2021)

Seperti yang disebutkan dalam aturan PPKM, sektor esensial yang boleh tetap berjalan hampir kesemuanya adalah sektor ekonomi. Dan sektor ekonomi yang dimaksud pun bukanlah ekonomi untuk rakyat. Tapi ekonomi pemilik modal yang mampu menekan penguasa untuk mengkategorikan industrinya sebagai industri yang esensial. Sedangkan UMKM?

Apalagi kementrian perindustrian telah mengatakan akan mempermudah penetapan Kawasan industri berstatus objek vital nasional bidang industri. Akhirnya akan semakin rancu mana yang boleh WFH dan WFO. Apalagi pengawasan yang minim sehingga mobilitas masyarakat tak signifikan berkurang.

Ditambah perilaku masyarakat yang sudah jenuh dengan berbagai kebijakan pemerintah yang sedari awal memang tak menguntungkan rakyat. Oleh karenanya, kebijakan ini besar kemungkinan gagal menyelesaikan pandemi. Bahkan bisa jadi kondisinya semakin parah lantaran masyarakat semakin merasa terdzolimi.

Rakyat Makin Sengsara

Direktur Utama Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memperkirakan Adanya PPKM Darurat akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi kuartal III terkontraksi lebih dalam dan itu memicu terjadinya PHK masal. Kebijakan ini pun menurutnya akan memukul UMKM yang sudah mulai bangkit, kembali terpuruk dengan adanya kebijakan tersebut.

Lantas, bagaimana nasib rakyat korban PHK dan UMKM yang sangat terdampak dengan adanya PPKM Darurat ini? Sudahlah pembeli semakin sedikit, ditambah denda yang melangit bagi mereka yang melanggar.

Saat pemerintah mengatakan rumah adalah tempat teraman bagi kita semua untuk saat ini. Hal demikian tidak berlaku bagi rakyat kecil yang upahnya harian. Justru jika diam di rumah, mereka akan mati kelaparan. Karena Jika tidak keluar untuk bekerja atau berjualan, mereka tak akan mendapatkan uang untuk makan.

Sungguh nahas menjadi rakyat kecil. Keluar rumah mendapat ancaman kematian karena wabah. Diam di rumah pun terancam kematian karena kelaparan. Bukankah kebijakan ini sangat merugikan ekonomi rakyat?

Walaupun pemerintah telah memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) kepada 3 juta pelaku UMKM sebesar 1,2 juta per bulan. Namun, lagi-lagi semua itu bukanlah solusi. Karena selain nominalnya yang sangat kecil, pelaku UMKM di Indonesia menurut OJK tercatat lebih dari 65 Juta di tahun 2021.

Lalu, jika hanya 3 juta yang diberikan bantuan, 62 juta sisanya bagaimana? Dan Ini baru masalah kebijakan yang serba nanggung dan terkesan asal-asalan. Belum lagi bicara kesalahan data dan korupsi yang akan selalu hadir dalam pelaksanaanya. Kasus korupsi Banson Mensos Juliari Batubara dan jutaan data fiktif penerima bansos adalah bukti tak terelakan.

Maka jelaslah kebijakan yang dibuat jauh dari kepentingan rakyat. Inilah yang merusak kepercayaan rakyat pada penguasa. Sehingga apapun yang dikatakan penguasa, akan mental tak didengar.

Vaksinasi Massal Butuh Kebijakan Makro yang Bebas Kepentingan

Begitupun dengan program vaksinasi. Permasalahan terbesarnya bukan pada pengadaan dan distribusi vaksin itu sendiri. Tapi pada kesadaran masyarakat tentang vaksin. Banyak warga yang masih ragu untuk divaksinasi dengan alasan keamanan vaksin, efikasi dan kehalalan vaksin itu sendiri. Di tambah hoax yang berkelindan bersama derasnya arus informasi.

Padahal pemerintah sudah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM berdasarkan uji klinik fase 3 baik dari Indonesia, Turki maupun Brazil. Begitupun terkait dengan kehalalan, MUI pada tanggal 11 Januari 2021 juga telah mengeluarkan vaksin Covid Sinovac halal dan suci. MUI sendiri yang datang ke Beijing melihat pabriknya dan bahan-bahan yang dipakai.

Seharusnya dengan dua hal diatas yaitu EUA dari BPOM dan Sertifikat Halal MUI, masyarakat sudah tidak usah ragu lagi. Namun, kepercayaan publik yang sudah terlanjur menurun pada pemerintah, membuat semua itu mental. Inilah fenomena publict distrust, saat kepercayaan public rusak pada para penguasanya, akibat ulah penguasanya sendiri.

Terkait efikasi dari vaksin itu sendiri, Ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo menyampaikan bahwa vaksinasi dalam rantai pengendalian wabah merupakan tahap terakhir. Ibarat rumah bocor, maka kita harus menyediakan ember untuk menampungnya agar air tidak kemana-mana. Vaksinasi adalah embernya.

Tujuan vaksin yang utama adalah melindungi mereka yang rentan seperti komorbid (penyakit penyerta) dan juga lansia. Jika mereka yang rentan terpapar covid-19, maka besar kemungkinan akan bergelaja berat dan itu membutuhkan penanganan medis. Sedangkan Rumah Sakit, tenaga kesehatan dan fasilitas medis terbatas. Adanya vaksin meringankan gejala pasien.

Penumpukan pasien akan menyebabkan meningkatnya angka kematian. Lihatlah kini rumah sakit mulai kewalahan menerima pasien. Pasien Covid yang bergejala sesak nafas sekitar 20 persen dan itu terjadi dalam waktu bersamaan. Negara-negara besar yang memiliki fasilitas Kesehatan terbaik di dunia pun kolaps saat banyak pasien antri untuk di tangani sedangkan semua terbatas.

Dilansir dari Jawapos.com, 7/7/2021 ,angka kematian pasien covid-19 di Indonesia melonjak hingga 1040 dalam satu hari. Kematian yang tinggi seiring dengan angka ketersediaan tempat tidur (BOR) di RS yang semakin penuh dan juga krisis oksigen.

Namun solusi vaksin tanpa disertai dengan solusi fundamentalnya, tentu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Solusi hulu nya adalah kebijakan pemerintah yang handal dalam menanggulangi pandemi. Tidak boleh ada kepentingan lain selain kepentingan keselamatan nyawa masyarakat.

Harus ada kebijakan makro pemerintah yang benar-benar pro rakyat dan konsisten, serta merujuk pada saran pakar, bukan saran para pemilk modal.

Pandemi Ditunggangi Banyak Kepentingan

Kebijakan yang seringkali mengecewakan masyarakat, seolah menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat memang ditunggangi banyak kepentingan. Misalnya saja kepentingan bisnis sektor Kesehatan seperti vaksinasi. Padahal, vaksinasi sedang berlomba dengan menjalarnya virus ke tengah masyarakat.

Namun hegemoni negara-negara maju penghasil vaksin membuat distribusi vaksin pada negara berkembang tersendat. Ditambah hak paten vaksin yang memperlambat produksi, padahal negara-negara berkembang sangat membutuhkannya.

Selain itu ada kepentingan politik. Lihatlah bagaimana pandemi melahirkan sejumlah undang-undang yang telah nyata mendzolimi rakyat. Dari mulai Perpu Corona yang disebutkan Amin Rais berpotensi besar terjadinya korupsi seperti BLBI dan Century.

Undang-undang Minerba yang memfasilitasi korporasi untuk semakin mengeruk SDA milik rakyat. Undang-undang Omnibus Law yang memantik kemarahan masyarakat dengan gelombang demontrasi besar-besaran.

Belum lagi jika kita berbicara pejabat pemburu rente yang selalu hadir dalam setiap implementasi kebijakan baik pusat maupun daerah. Lihatlah dana bansos yang jelas-jelas diperuntukan bagi rakyat kesusahan malah dikorupsi. Pandemi pun dimanfaatkan untuk melemahkan instutusi KPK, agar korupsi berjamaah semakin mulus tak terganggu.

Terlebih jika kita berbicara mudhorotnya pada kaum muslim, pandemi dijadikan dalih untuk mengkriminaslisasi ulama. Kasus HRS yang divonis 4 tahun penjara dengan alasan yang seperti dibuat-buat. Namun pada saat yang sama, pejabat dan lingkarannya bebas tak tersentuh hukum walau nyata melanggar prokes.

Inilah yang menyebabkan ketidakpercayaan umat semakin besar pada penguasa. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kesejahteraan yang tak pernah dikecap, memutus hubungan rakyat dan penguasa.

Islam punya solusi

Maka dari itu, akar permasalahan tak terselesaikannya persoalan pandemi, bukanlah sebatas vaksinasi yang belum mencapai 70 persen. Bukan pula karena kebijakan PPKM Darurat yang serba nanggung. Namun akar masalahnya adalah ketidakpercayaan umat pada penguasa yang telah mengakar belukar.

Ketidakpercayaan lahir dari buruknya pengurusan penguasa pada rakyat. Dan buruknya pengurusan penguasa tak bisa dilepaskan dari tata kelola negaranya yang bersistemkan demokrasi. Demokrasi lah yang menghilangkan peran pencipta untuk mengatur kehidupan bernegara. Demokrasi pula lah yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan penguasa korup dan kebijakan yang mendzolimi.

Sungguh, kunci terselesaikannya pandemi saat ini adalah mengembalikan kepercayaan umat pada penguasa. Agar penguasa dan umat bahu membahu bekerjasama dalam menyelesaikan pandemi. Namun penguasa yang cinta pada rakyatnya, bekerja hanya untuk melayani rakyatnya, hanya akan kita temui dalam masyarakat islam yang kehidupannya dinaungi sistem buatan pencipta manusia, Khilafah Islamiyah.

Islam Menangani Wabah

Adapun cara Islam dalam menyelesaikan masalah wabah yaitu dengan mengunci wilayah yang terkena wabah.

“Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar rumah.” (HR Muslim)

Kebijakan ini serupa dengan kebijakan lockdown atau karantina wilayah yang memang mengunci satu wilayah agar pergerakan wabah tak keluar dari wilayah tersebut. Konsekuensinya, seluruh kebutuhan pokok umat dipenuhi negara dan wabah pun akan cepat mereda.

Penguncian wilayah untuk saat ini, menurut Ustadz Ismail Yusanto tidak bisa diterapkan. Karena realitas saat ini, wabah sudah tak terkendali. Kita sudah tidak bisa memisahkan mana daerah yang terkena wabah dan mana yang tidak.

Solusi lainnya dalam islam adalah vaksinasi. Dalam Tulisan Profesor Ahmad Rusydan Utomo, PhD, yang berjudul “Kebijakan Islam dalam Menangani Wabah Penyakit, 2020”. Khalifah pernah menerapkan penggunaan vaksin kepada masyarakat, saat wabah smallpox (cacar air) melanda Khilafah Utsmani di abad ke 19.

Tahun 1846, Sultan memerintahkan disediakannya fasilitas kesehatan untuk melakukan vaksinasi terhadap seluruh anak-anak warga muslim dan nonmuslim. Namun, wabah smallpox kembali terjadi di tahun 1850 akibat banyaknya orang tua yang tidak membawa anak-anak mereka untuk diberikan vaksin. Padahal Sultan telah menyiapkan banyak faskes, dokter dan professional kesehatan.

Sultan pun merespons dengan cepat, dengan mengatakan bahwa tindakan para orang tua yang lalai mengantar anak-anak mereka ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi, telah melanggar syariat dan hak anak. Sikap tegas Khalifah menjadikan warganya mengikuti anjurannya. Akhirnya, wabah tersebut dapat teratasi dengan tindakan tegas dan cepat Khalifah terhadap kondisi masyarakatnya.

Kebijakan Khalifah yang berdiri sendiri tanpa campur tangan asing, telah menghantarkan pada kebijakannya yang selalu ada maslahat bagi umat. Gelontoran dana begitu besar kepada para peneliti, untuk bisa cepat menemukan vaksin yang aman dan efektif. Daulah tidak mengandalkan vaksin dari negara lain, apalagi negara kafir harbi.

Kebijakannya yang memang berfokus pada umat, akan serta merta menjadikan umat percaya pada pemerintah, semua kebijakannya adalah yang terbaik bagi warganya. Berbeda dengan sistem sekuler kapitalis yang selalu saja memproduksi kebijakan yang menzalimi umat. Menjadikan pemimpinnya justru mendapatkan kebencian bukan kepercayaan.

Maka dari itu, agar kita bisa menyelesaikan permasalahan pandemi ini, tak ada cara lain selain berjuang mengembalikan kehidupan Islam. Agar penguasanya adalah pemimpin yang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan permasalahan umat. [MNews/Gz]