Mampukah Program Sejuta Akseptor Menjadi Solusi Permasalahan Keluarga?

By Kanti Rahmillah, M.Si
(Pemerhati Permasalahan Anak dan Keluarga)

Untuk mengantisipasi terjadinya “Baby Boom” di era pandemi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah melakukan pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia. Melalui momentum peringatan Harganas (Hari Keluarga Nasional) ke27 ini, BKKBN telah sukses meraih Rekor Muri (Rekor Musium Indonesia) atas keberhasilannya melakukan pelayanan sejuta lebih akseptor KB di seluruh Indonesia dalam satu hari.

Hasil capaian quick count diumumkan dalam siaran langsung peringatan Hari Keluarga Nasional ke-27 Bangga Indonesia di Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada Senin malam (29/06). Hingga pukul 22.00 WIB, angka yang diperoleh Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor adalah sebesar 1.355.294. Quick count akan terus berlanjut sampai 30 Juni 2020 hingga seluruh data akseptor yang terlayani masuk ke server data BKKBN. (cnn.com 2/07/2020)

Jabar adalah provonsi terbanyak dalam pelayanan program tersebut. Total akseptor KB yang dilayani mencapai 466.304 dan angka tersebut masih terus bertambah mengingat data dari daerah belum masuk semua. Misal saja kabupaten Purwakarta yang mendapatkan target sebanyak 8.664 akseptor dari BKKBN Jabar, realisasinya jauh diatas target yaitu 12.892 akseptor KB yang telah dilayani. (Republika.co.id 2/07/2020)
Gerakan Sejuta Akseptor telah sukses diselenggarakan di tengah pandemi. Namun, mampukah gerakan tersebut menyentuh esensi dari problematika? Benarkah sejuta akseptor akan mampu mendorong ketahanan keluarga hingga menghasilkan SDM yang mampu memajukan bangsa?

Pembagian Akseptor Tak Sentuh Akar Problema

Jika kita menelaah kembali tema Harganas tahun ini yaitu “Melalui Keluarga kita wujudkan Sumber Daya Manusia unggul menuju Indonesia maju”. Maka ketika ingin menjadikan keluarga sebagai institusi pencetak manusia unggul, yang pertama harus dibenahi adalah keluarganya. Setelah tercipta keluarga yang harmonis, barulah dari sana akan terlahir generasi unggul yang akan melanjutkan kepemimpinan.

Namun sungguh sayang, perceraian kian hari semakin tinggi angkanya. Sedangkan keretakan keluarga menurut departemen agama, faktor tertingginya adalah permasalahan ekonomi. Artinya, cek cok yang terjadi antara suami dan istri didominasi oleh persoalan ekonomi.

Sedangkan ekonomi keluarga erat kaitannya dengan ekonomi bangsa. Tingginya pengangguran yang menyebabkan kemiskinan dan kelaparan telah menjadi problem besar mayoritas keluarga Indonesia.

Namun sunggguh sayang, negara seakan acuh terhadap ekonomi masyarakat. Para penguasanya sibuk mengurusi para konglomerat. Lihat saja bagaiman kebijakan dipermudahnya TKA (tenaga kerja asing) masuk dalam kondisi tingkat pengangguran yang tinggi. Belum lagi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat seperti listrik, air, dan gas semakin mencekik, lantaran subsidi dicabut.

Dan seabrek kebijakan yang kontraproduktif terhadap kemaslahatan masyarakat, telah menyebabkan kesengsaran masyarakat semakin berlipat. Belum lagi akibat kemiskinan, para ibu harus keluar rumah ikut membantu ekonomi keluarga. Hasilnya, generasi haus belaian seorang ibu. Bagaimana bisa keluarga model seperti ini menghasilkan manusia yang berkualitas?

Ditambah kehidupan sekuler yang mengakibatkan keluarga tak paham agama. Padahal, agama adalah satu-satunya pegangan agar keluarga bisa selamat dari cobaan kehidupan. Maka dari itu pembagian akseptor KB sungguh tak menyentuh akar permasalahan.

Islam Kokohkan Ketahanan Keluarga

Islam mempunyai solusi atas ketahanan keluarga, yaitu bukan dengan mengotak-ngatik jumlah anak. Akan tetapi Islam dengan ajarannya yang paripurna akan mampu mendorong kepala keluarga untuk tak pantang menyerah dalam hal menafkahi anak dan istrinya.
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma’ruf). (Q.S Al Baqoroh 33)

Ayat ini sungguh menjelaskan pada kita bahwa yang berkewajiban dalam mencari nafkah adalah ayah. Dan Allah SWT. pun memberikan pahala yang melimpah atas usaha sang ayah dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Adapun ibu, memiliki peran sebagai ummun wa robatul baiti. Seorang ibu dan manager rumah tangga. Sang ibu akan fokus pada ranah domestik. Tidak dibebani dengan urusan nafkah.

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (QS al-Ahzaab:33).
Allah SWT menyuruh para ibu Dirumah, bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Karena ada kewajiban ibu yang lain, seperti dakwah dan menuntut ilmu yang mengharuskan sang ibu keluar untuk menuntaskannya.

Namun, yang dimaksud ayat di atas adalah pembagian peran ibu dan ayah. Ibu lah yang mengurusi rumah agar rumah menjadi hangat dan mampu melahirkan individu yang unggul.

Karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ibu adalah sebuah madrasah (tempat pendidikan) yang akan menghantarkan pada lahirnya generasi penerus bangsa.
Dari sinilah ketahanan keluarga akan tercipta. Lalu dari keluarga yang harmonis dan sistem kehidupan yang islami, akan lahir individu unggul dambaan bangsa.

Oleh karena itu, pembagian akseptor KB hanya akan menambah beban anggaran dan tidak menyelesaikan permasalahan keluarga. Padahal jika anggarannya dialihkan untuk pemulihan ekonomi rakyat atau dialokasikan pada pelayanan kesehatan yang layak, tentunya akan lebih bermanfaat. (*)