Memasyarakatkan Program BPJS Kesehatan

Oleh: Rolajuardi Effieldrik Tampubolon

Mahasiswa Universitas Negeri Medan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bari setiap orang. Berbagai aktivitas bisa dilakukan dengan baik jika kita dalam keadaan sehat. Sebaliknya, ketika kita sakit, banyak pekerjaan akan tertunda. Dalam bernegara, tingkat kesehatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara tersebut.  Kalau SDM tidak sehat, maka kemajuan negara tidak akan terwujud.

Mengingat kesehatan adalah hal prioritas, setiap negara berusaha membuat berbagai program kesehatan kepada penduduknya. Di Indonesia sendiri, setiap warga negara berhak atas layanan kesehatan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Selain itu ada Pasal 34 ayat (3) yang menekankan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan: kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Berbagai program jaminan kesehatan terus berganti guna memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program yang saat ini sedang berjalan adalah Jaminan Kesehatan yang termaktub dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan hingga 1 Agustus 2018, total peserta mencapai 200,28 juta jiwa. Peserta BPJS Kesehatan amtara lain terdiri dari 92,4 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), 29 juta peserta penerima upah pekerja mandiri, 5,09 juta peserta mandiri bukan pekerja, serta peserta PNS, BUMN, dan BUMD (CNN Indonesia, 16/8/18).

Meskipun dilaporkan sering mengalami defisit, namun jumlah pendapatan iuran JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan cukup besar sepanjang tahun 2017, yakni mencapai Rp 74,25 triliun. Kalau diakumulasikan, jumlah total iuran yang berhasil didapat selama kurun waktu empat tahun  terakhir telah mencapai Rp 235,06 triliun.

Bisa dikatakan cukup banyak masyarakat disiplin dalam membayar iuran yang ditetapkan. Seperti yang diketahui bersama ada empat kategori peserta. Pertama, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dimana iurannya akan ditanggung pemerintah daerah melalui dinas sosial. Kedua, kelas 1 dengan iuran Rp 80.000 per orang per bulan dimana peserta akan mendapatkan kamar kelas 1 untuk dirawat dan biayanya akan ditanggung BPJS Kesehatan.

Ketiga, kelas 2 dengan iuran sebesar Rp51.000 per orang per bulan dimana fasilitas yang diberikan juga sesuai dengan haknya. Peserta boleh mengajukan naik kelas ruang rawat inap ke kelas 1, namun peserta akan dikenakan biaya selisih dari yang menjadi tanggung BPJS Kesehatan. keempat, kelas 3 dengan iuran sebesar Rp25.500 per orang per bulan. Bagi masyarakat yang tidak mampu di kelas ini, maka layak mendaftar menjadi peserta PBI.

Kasus Pasien

Logikanya, dengan pendapatan iuran dari peserta BPJS Kesehatan yang cukup besar tersebut, pelayanan yang diberikan harusnya bisa lebih baik dan penangannya lebih cepat. Rumah Sakit selaku mitra penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus lebih tanggap terhadap berbagai keluhan kesehatan para peserta BPJS Kesehatan.

Namun fakta di lapangan menunjukkan berbagai masalah yang dialami pasien BPJS Kesehatan. Kasus yang paling marak adalah penolakan pasien BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit. Pada 3 Januari 2018 viral berita seorang polisi di Banyuwangi bernama Aiptu Nengah Sumanasa melaporkan RS Fatimah. Hal itu dilakukannya setelah istrinya yang mengalami pendarahan ditolak. Akibat tidak ditangani, sang istri yang bernama Sri Suprobowati (41), mengalami keguguran.

Sebelumnya pada tahun 2015, seorang pasien BPJS Kesehatan, Mennaria Garingging (77), warga Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut) harus meregang nyawa karena pihak RSUD Djasamen Saragih dituding lamban. Kronologinya, setiba di rumah sakit, pasien diputuskan dokter untuk opname. Namun hingga sore hari pihak rumah sakit seakan menelantarkan pasien, hanya diberi infus dan tidak diberi obat-obatan. Selain itu meski sesak napas, pasien juga tidak diberi oksigen.

Perlu Perbaikan

Buat apa BPJS Kesehatan kalau pelayanan pasien tidak diprioritaskan? Begitulah berbagai keluhan masyarakat. Bagaimana pun, kesehatan adalah hak warga yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Kelambanan, pengabaian, dan diskriminasi yang dilakukan berbagai rumah sakit terhadap pasien tentu akan berakibat pada semakin parahnya penyakit yang diderita pasien bahkan beresiko menyebabkan kematian.

Oleh karena itu, pemerintah selaku pembuat dan eksekutor program BPJS Kesehatan harus melakukan perbaikan di berbagai sisi. Pertama, mengawasi kinerja rumah sakit yang menjadi mitra pelayanan BPJS Kesehatan. Banyak kasus penelantaran pasien BPJS di berbagai daerah menguap dan tak ditindak lanjuti. Pasien BPJS Kesehatan masih sering ditangani dengan lamban. Beda kelas, beda pula tingkat ketanggapan pihak rumah sakit dalam merawatnya.

Kedua, memperbanyak rumah sakit untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat dari sekitar 2.700 rumah sakit dan klinik utama, namun sekitar 400 RS belum menjadi mitra fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKTL) dengan BPJS Kesehatan. Padahal semakin banyak RS bermitra dengan BPJS Kesehatan khususnya yang di daerah, maka semakin mudah masyarakat menjangkaunya.

Ketiga yang tidak kalah penting adalah kualitas dokter, perawat, bidan, dan pegawai rumah sakit harus diperbaiki. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat pasien yang ditangani adalah manusia yang notabene memiliki hak dasar kesehatan dan dilindungi oleh undang-undang. Semoga dengan memasyarakatkan BPJS Kesehatan dengan segala perbaikannya, rakyat Indonesia benar-benar sehat. (*)