Menghapuskan Pernikahan Dini Akankah menjadi Solusi?

Oleh Ummu Raisya

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

Tingginya angka pernikahan dini di wilayah Kabupaten Bandung menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Bandung. Karena selama pandemi Covid-19 mengalami peningkatan hingga mencapai 44,46 persen. Lonjakan ini dikhawatirkan bisa memperburuk terhadap indeks pembangunan manusia. Sementara menurut Emma Dety Dadang Supriatna, selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bandung, anak merupakan potensi dari keberlangsungan suatu bangsa, jika anak berkualitas maka akan menghasilkan bangsa yang berkualitas. Karenanya dibutuhkan peran orang tua dalam pengasuhan anak di usia tumbuh kembang agar mampu mengendalikan pernikahan dini. (dialogpublik.com, 19/10/2021)

Nampaknya perkawinan anak ini menjadi persoalan yang kompleks dan sulit terurai. Angkanya bukan mengalami penurunan, malah kian meningkat. Padahal beberapa upaya telah dilakukan pemerintah seperti pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Sebagaimana perubahan peraturan tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan usia minimal untuk menikah 19 tahun bagi kedua mempelai. Sementara UU sebelumnya, UU Nomor 1 tahun 1974, yang menyebutkan usia nikah minimal 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki.

Jika dicermati, ada beberapa hal yang memicu perkawinan anak di usia dini, yakni ekonomi, pendidikan serta interaksi sosial. Alasan ini, banyak terungkap karena pemahaman orang tua yang kurang tepat. Mereka menganggap anak perempuan adalah beban ekonomi. Sehingga agar tidak menjadi beban keluarga, memilih menikahkan anak-anak mereka di usia belia. Artinya, pernikahan dini menjadi pilihan pragmatis di tengah himpitan ekonomi. Solusi instan seperti ini disebabkan begitu sulitnya menjalani kehidupan dalam sistem kapitalisme. Biaya sekolah anak sulit terjangkau yang berpotensi putus sekolah. Akhirnya, solusi tercepat adalah menikahkan mereka yang dipandang bisa menghilangkan beban keluarga. Fenomena seks bebas yang berujung kehamilan di luar nikah pun ikut menaikkan angka pernikahan usia dini karena dipandang sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sosial ini.

BACA JUGA:  Upgrade Bioremediasi Kontaminasi Minyak Bumi Menggunakan Rapeseed Oil Terozonisasi

Hal ini semestinya menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Jangan sampai propaganda pencegahan pernikahan dini dan perkawinan anak ini tidak sejalan dengan penyikapan terhadap realitas maraknya dekadensi moral, budaya permisif, serta kemiskinan massal yang menimpa generasi.   Kenyataan ini jauh lebih penting untuk dipersoalkan dibanding dengan pernikahan dini.

Terjadinya krisis moral dan mental, serta krisis ekonomi yang menyebabkan anak tidak mendapatkan haknya secara utuh dan benar sebenarnya merupakan akibat penerapan sistem sekuler liberal. Paham kebebasan inilah yang menghantarkan generasi pada jurang kehancuran.

Kondisi seperti ini tidak akan terjadi jika Islam yang diterapkan secara paripurna. Karena Islam memiliki seperangkat aturan yang lengkap tentang kehidupan personal maupun komunal. Dan negara berperan sebagai pelaksana dan pengontrol agar hukum Islam diterapkan secara menyeluruh.

Dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, maka negara akan memenuhi kebutuhan dasar setiap rakyat, baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan maupun keamanannya. Dengan adanya jaminan inilah, maka tidak akan ada bagi orang tua berpikir pragmatis menikahkan anak perempuannya karena alasan beban keluarga. Di saat pemberian pendidikan gratis, beban orang tua untuk menyekolahkan anak pun akan menjadi ringan. Pendidikan yang diterapkan berbasis pada akidah Islam, akan membentuk generasi yang memiliki kepribadian Islami, bukan sekuler liberal.