Minim Sense of Crisis, Mental Penguasa Sekuler

Oleh Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd.
Praktisi Pendidikan

Kondisi pandemi semakin mengganas. Kementerian Kesehatan melaporkan kasus harian Covid-19 di Indonesia pada hari Kamis (22/7/2021) hingga pukul 12.00 WIB, bertambah sebanyak 49.509. Dengan penambahan tersebut, maka total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 3.033.339. Pekan sebelumnya, Indonesia menempati posisi satu dunia untuk peningkatan kasus Covid-19 terbanyak pada periode 12-18 Juli 2021. Hal ini mengacu pada data Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Saat itu tercatat peningkatan kasus mingguan sebanyak 350.273. Ini artinya dalam pekan 12-18 Juli 2021 terjadi kenaikan kasus 44 persen mengutip Channel News Asia. Lalu, disusul Inggris (296.447 kasus, naik 41 persen) dan Brazil (287.610, turun 14 persen).

Sementara itu, untuk kasus meninggal dunia pada Kamis (22/7) bertambah 1.449 sehingga menjadi total meninggal menjadi 79.032. Angka 1.449 kematian ini memecahkan rekor dibandingkan yang terjadi pada Rabu (21/7/2021) sebanyak 1.383 orang meninggal dunia (beritasatu.com,22/7/2021).

Tak heran kita melihat dan mendengar begitu banyak berita duka di kanal-kanal sosial media kita.
Di tengah kegentingan kondisi saat ini, rakyat merasakan minimnya sense of crisis dari penguasa dan para pejabat. Beberapa waktu lalu, seorang pejabat membuat cuitan aktivitasnya di Twitter yaitu menonton sinetron yang sedang hits saat PPKM diberlakukan. Bahkan, ia sampai mengomentari detail alur ceritanya. Bukti bahwa dirinya menonton dengan seksama. Hal ini kemudian disindir oleh seorang komika muda bahwa sikap pejabat tersebut sebagai menteri adalah tidak pantas dilakukan di saat rakyat sedang mengalami kesusahan akibat dampak diberlakukannya PPKM darurat.
Ada pula pejabat lainnya yang membidangi pariwisata. Ia meminta para komedian dalam negeri berkolaborasi menghibur masyarakat untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh di tengah meningkatnya angka kasus Covid-19. (tempo.co, 14/7/2021).

BACA JUGA:  Bazar Buku yang Dirindukan

Belum lagi ketika ternyata sejumlah menteri masih melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah PPKM Darurat. Tak pelak, hal ini mengundang kritik. Pasalnya, perilaku para menteri ini belum menunjukkan adanya sense of crisis (tempo.co, 18/7/2021). Bahkan baru-baru ini pun, anak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Audi Pratama, dihujat gegara diduga keluar negeri saat PPKM Darurat (suara.com, 16/7/2021).

Menanggapi hal itu, Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi, justru menyinggung tidak adanya rasa kepekaan atau empati para menteri Presiden Joko Widodo terkait rakyat yang sedang kesusahan menghadapi pandemi covid saat ini. Beragam fakta tersebut menggambarkan mentalitas buruk para penguasa di sistem kapitalisme. Tidak berorientasi melayani pemenuhan kebutuhan rakyat. Mereka berusaha untuk memperkaya dan menyelamatkan diri sendiri tanpa sedikitpun tersentuh perasaan dengan derita masyarakat.
Tentu ini sangat berbeda dengan apa yang dicontohkan Rasulullah saw. Beliau merupakan manusia terpilih, disebut dalam Alqur’an sebagai uswatun hasanah, jelas memiliki prototipe terbaik dalam mengelola pemerintahan. Mulai dari memilih para pejabat hingga menetapkan kebijakan. Inilah yang seharusnya dicontoh oleh para penguasa saat ini.

Dikisahkan bahwa sejak Rasulullah saw. tiba di Madinah, beliau memerintah kaum muslim, memelihara semua kepentingan mereka, mengelola semua urusan mereka, dan mewujudkan masyarakat Islam. Abu Bakar dan Umar adalah dua orang mu’awwin beliau. Beliau juga mengangkat para wali untuk berbagai wilayah setingkat provinsi dan para amil untuk berbagai daerah setingkat kota.
Ketika mengangkat para pejabatnya, beliau saw. memilih mereka yang paling dapat berbuat terbaik dalam kedudukan yang akan disandangnya, selain hati yang telah dipenuhi dengan keimanan. Beliau juga bertanya kepada mereka tentang tata cara yang akan mereka jalani dalam mengatur pemerintahan. Beliau saw. selalu mengirim para wali dari kalangan orang yang terbaik dari mereka yang telah masuk Islam, memerintahkan mereka untuk membimbing orang-orang yang telah masuk Islam dan mengambil zakat dari mereka.

BACA JUGA:  Herd Imunity Seleksi Alam ala Abad ke-21 ?

Dalam banyak kesempatan, beliau melimpahkan tugas kepada para wali untuk mengurus berbagai kewajiban berkenaan dengan harta, memerintahkannya untuk selalu menggembirakan masyarakat dengan Islam, mengajarkan Al-Qur’an kepada mereka, memahamkan mereka tentang agama dan berpesan kepada para stafnya supaya bersikap lemah lembut kepada warga masyarakat dalam kebenaran, serta bersikap tegas terhadap kezaliman.

Beliau saw. juga mengangkat para Qadhi yang bertugas menetapkan keputusan hukum di tengah-tengah masyarakat. Beliau mengangkat seorang pencatat atau kepala untuk setiap urusan kemaslahatan yang ada, sebanyak apa pun jumlahnya.
Beliau saw. banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya. Beliau selalu bermusyawarah dengan para pemikir dan orang yang berpandangan luas, berakal, memiliki keutamaan, kekuatan, dan keimanan, serta yang telah teruji dalam penyebarluasan dakwah Islam. Rasulullah saw. juga mengelola perekonomian dengan mendistribusikan zakat kepada delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan tidak diberikan kepada selain golongan tersebut, serta tidak digunakan untuk mengatur urusan negara. Beliau membiayai pemenuhan kebutuhan masyarakat dari fai, kharaj, jizyah, dan ganimah.

Pada saat ada wabah, beliau saw. pun bersabda, “Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.” (HR Muslim). Inilah yang dikenal dengan istilah karantina atau lockdown. Solusi sahih menangani wabah.

Sepeninggal Rasul saw, Abu Bakar ra. menggantikan beliau menjalankan roda pemerintahan. Dan seterusnya, pemerintahan ini dilanjutkan oleh Umar bin Khaththab ra., Utsman bin Affan ra., dan Ali bin Abi Thalib ra. Estafet kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya. Yang mereka semua ini sangat memahami sabda Rasulullah saw. bahwa, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

BACA JUGA:  Menakar Eksistensi Sekolah Satu Atap

Jelas sekali bahwa dalam sistem Islam, jabatan bukanlah sarana memperkaya diri, apalagi mencari kehormatan dan reputasi fatamorgana. Kepemimpinan adalah tanggung jawab yang besar. Terlebih di tengah pandemi, tanggung jawab itu memerlukan strategi berlapis dalam menetapkan kebijakan. Tidak bisa sembarangan tanpa perhitungan.
Rasulullah saw. sangat mencintai umatnya. Beliau mewanti-wanti agar setiap pemegang amanah kepemimpinan untuk mengurusi umat beliau dengan sebaik-baiknya. Karenanya, beliau pernah berdoa, “Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia; dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia.” (HR Muslim dan Ahmad).

Melihat semua fenomena yang terjadi, hendaknya sistem sekuler yang rusak ini segera dicampakkan. Sistem rusak pasti melahirkan para pemimpin cacat pola pikir, serakah, minim empati, dan segala sifat buruk makhluk. Maka hanya sistem Islam-lah satu-satunya sistem sahih yang melahirkan pemimpin amanah, menyayangi rakyatnya dan menjadikan rakyat sebagai prioritas untuk mencapai rida Allah di dunia dan di akhirat kelak.

Wallahu’alam bishshawab