Negara Gagal Menjamin Keamanan Rakyat

Oleh: Winda Yusmiati, S.Pd

Sejak diumumkan 2 Maret 2020, kasus infeksi korban virus corona (Covid-19) belum menunjukkan angka penurunan. Sebaliknya, jumlah orang yang terinfeksi terus bertambah. Hingga saat ini korban hampir mencapai 500 orang.

Masyarakat makin cemas. Kecemasan akibat Covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya, masih ditambah dengan kecemasan harta bahkan nyawanya turut terancam.

Betapa tidak cemas, pemerintah melalui Kemenkumham telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan pencegahan penularan Covid-19. (okezone.com)

Pengeluaran dan pembebasan tersebut didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020. (kemenkumham.go.id 02/04/2020)
Pembebasan tersebut mempertimbangkan akan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam lapas/rutan/LPKA di Indonesia yang notabenenya mengalami kelebihan penghuni. Namun perlu dipahami bahwa napi yang mendadak bebas itu tak ada jaminan bahwa mereka tak mengulangi tindak kejahatan lagi.

Program asimilasi dan integrasi Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly yang melepas ribuan napi karena wabah Covid-19 masih menuai polemik. Kebijakan itu dianggap sebagian kalangan bisa menimbulkan persoalan baru, yakni meningkatnya angka kriminalitas.

Pasalnya, sejumlah napi di berbagai daerah kembali ditangkap karena melakukan aksi kejahatan. Padahal, Ditjen PAS mewajibkan napi yang dibebaskan agar menjalani asimilasi di rumah.

Seperti yang terjadi di Surabaya, dua bandit jalanan kembali ditangkap polisi. Pasalnya dua residivis tersebut kembali menjambret setelah menghirup udara bebas pada tanggal 3 April 2020 dari Lapas Lamongan (news.detik.com, 11/4/2020).

Selanjutnya di Blitar, seorang pria berinisial MS ditangkap dan babak belur diamuk massa setelah kepergok mencuri motor warga. MS dibebaskan pada 3 April dan ditangkap tiga hari kemudian.
Hal yang sama juga terjadi di Malang. Wakapolresta AKBP Setyo Koes mengatakan angka kejahatan jalanan alias 3C (Curas Curat Curanmor) semakin meningkat. Dalam sepekan saja sudah ada 11 kasus kejahatan yang dilaporkan ke Polresta Malang Kota. Wakapolresta mengaku telah bersurat pada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) RI untuk meminta data tembusan daftar para napi. Meminta Kemenkumham selektif untuk memberikan asimilasi bagi warga binaan. (radarmalang.jawapos,14/4/2020)

Pemerintah salah kaprah dalam mengambil kebijakan bebaskan para napi, karena bukan hanya mencegah penyebaran Covid-19 di dalam lapas tapi justru yang mengancam keamanan di tengah masyarakat.

Kebijakan pemerintah ini menuai kritik dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Hibnu Nugroho mengatakan pasca napi bebas, lapas tidak menyiapkan sistem kontrol para napi dan hanya sekadar membebaskan.
Ia tak ragu mengatakan bahwa ini menjadi bukti kegagalan Kemenkumham, khususnya Ditjen PAS serta lapas dalam mengawasi para napi yang dibebaskan.

Ditambah lagi gagalnya sistem pemidanaan Indonesia, padahal pemidanaan dalam rangka membuat efek jera, ada sesuatu yang perlu dievaluasi.
Hal yang tidak mungkin dengan kondisi 30 ribu lebih napi yang dibebaskan lapas mampu diawasi, sudah terbukti sekali lagi ini kegagalan pemerintah. Hibnu menilai Kemenkumham harus bertanggung jawab.

Tanggung jawab itu bisa dilakukan dengan menghentikan sementara program pembebasan napi, serta mengevaluasi sistem kontrol para napi yang seharusnya menjalani asimilasi di rumah.

Lantas, bagaimana mungkin pemerintah bisa memberikan rasa aman di tengah rakyat? Rasa aman di dalam lapas bagi para napi saja tidak terjamin. Bahkan pengamat masalah ketatanegaraan, Irman Putra Sidin berpendapat semakin negara membangun banyak lapas, membuktikan negara gagal melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Semakin banyak orang yang dijebloskan ke penjara, secara perlahan membuat seseorang membenci negara.

Dikte Asing dalam Pembebasan Napi
Seperti dilansir cnnindonesia.com salah satu alasan Yasonna membebaskan napi adalah atas saran dan permintaan banyak lembaga Internasional diantaranya Komisi Tinggi PBB untuk HAM, Sub komite bagian pencegahan penyiksaan PBB, WHO dan Unicef. Sebelum Indonesia, negara-negara lain yang lebih dulu terkena wabah Covid-19 sudah membebaskan ribuan napi mereka dengan sejumlah persyaratan.

“Kebijakan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas serta rutan over kapasitas juga dilakukan atas rekomendasi PBB untuk seluruh dunia,” kata Yasonna lewat keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (16/4).

Ada enam negara yang membebaskan napi saat pandemi covid-19 diantaranya: Pertama; Iran. Iran menjadi negara pertama yang membuat kebijakan tersebut. Pada 9 Maret, dilaporkan bahwa untuk sementara Iran membebaskan sekitar 80 ribu tahanan untuk menekan penyebaran virus corona di penjara. Hal tersebut disampaikan langsung oleh otoritas peradilan setempat.

Kedua; Amerika Serikat 5.500 napi di dua negara bagian dan satu di daerah. California: 3.500 napi. New York: 1.000 napi dan Harris County, Texas: 1.000 napi.

Ketiga; Brasil melepaskan 24 ribu napinya setelah dua orang dipastikan meninggal karena terkena Covid-19 pada 28 Maret lalu.

Keempat; Afganistan mengikut langkah membebaskan 10 ribu napi. Tahanan yang mendapat pembebasan umumnya adalah wanita, remaja, dan napi yang sakit. Bahkan napi yang berusia lebih dari 55 tahun juga bebas dari kungkungan.

Kelima; Polandia. Negara berbendara mirip dengan Indonesia ini diketahui turut membebaskan para napi hingga 10 ribu orang. Mereka menjalani sisa masa hukuman di rumah.

Keenam; Tunisia. Presiden Tunisia, Kais Saied, memberikan pengampunan khusus kepada 1.420 narapidana, untuk mengurangi populasi penjara negara itu di tengah penyebaran virus corona.
Dalam perkembangannya, Yasonna berencana merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Di Indonesia setidaknya empat kriteria napi yang bisa dibebaskan dalam proses asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut. Pertama, narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan. Mereka akan mendapat asimilasi di rumah. Jumlah mereka sesuai data, 15.442 orang. Kedua, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Jumlahnya, sebanyak 300 orang. Ketiga, narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Untuk itu harus dinyatakan oleh pihak rumah sakit pemerintah.
Kriteria terakhir, keempat, kata Yasonna, untuk narapidana WNA asing, sejumlah 53 orang. Ia mengatakan, akan melaporkan masalah itu dalam rapat terbatas kabinet. Ia akan minta persetujuan Presiden soal revisi emergency itu. (cnnindonesia.com 02/04/2020)

Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan negara menghemat anggaran sebanyak Rp 260 miliar dari pembebasan 30 ribu lebih narapidana dan anak guna menekan penyebaran Covid-19 di lapas dan rutan yang overcrowding. (cnnindonesia.com).

Mengapa Pemerintah Membebaskan para Napi di saat Wabah Covid-19?

Jika menelisik lebih dalam, ada faktor kesengajaan membebaskan para napi. Ada upaya pemerintah untuk membuat kondisi rakyat tidak aman. Pemerintah berupaya untuk mengalihkan isu. Di saat rakyat menginginkan karantina atau lockdown, justru pemerintah sebaliknya menginginkan penerapan darurat sipil. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan keliru agar rakyat tidak fokus ke lockdown.

Presiden Jokowi bersikeras menolak lockdown atau karantina wilayah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Garhal, pemerintah masih mempertimbangkan budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia.

“Lockdown berakibat seluruh kebutuhan hidup rakyat harus ditanggung oleh pemerintah pusat. Selain itu, kebijakan tersebut berpotensi mengakibatkan kelangkaan logistik yang berpotensi memunculkan social unrest (ketidakstabilan sosial). Oleh karena itu, perlu ada perhitungan yang matang.” (Ujar Donny 28/3).

Akhirnya, Presiden Jokowi mengemukakan wacana untuk menerapkan darurat sipil dalam menghadapi wabah covid-19. Ia meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini disertai darurat sipil.

Ahli hukum dari UGM Yogyakarta, Oce Madril, tidak habis pikir atas rencana pemerintah menerapkan darurat sipil sebagai langkah terakhir mengatasi penyebaran corona. Padahal, sudah ada UU kekarantinaan kesehatan sebagai payung hukum menanggulangi wabah penyakit. Bahkan UU itu ditandatangani sendiri oleh Jokowi. (Medi Umat 03/4/2020).

Ide penerapan darurat sipil oleh rezim Jokowi, dalam pandangan ahli hukum tata negara Refly Harun adalah tindakan melepaskan diri dari kewajiban pemerintah menanggung kebutuhan dasar rakyat. “Kalau Cuma darurat sipil saja, ya hilang kewajiban pemerintah (untuk menanggung kebutuhan dasar warga),” kata Refly seperti dikutip kompas.com senin (30/3).
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam langkah pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia. Sesuai undang-undang ini, salah satu kewajiban pemerintah adalah memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat, termasuk makanan bagi hewan-hewan ternak milik warga.

Terkait karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah merupakan salah satu dari empat opsi yang bisa diambil pemerintah bila ingin menerapkan kebijakan karantina dalam menyikapi suatu masalah kesehatan di tengah masyarakat, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar.

Berikutnya, di Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang kewajiban pemerintah selama kebijakan karantina wilayah diterapkan. Disebutkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina proses karantina wilayah berlangsung.

Dinyatakan juga bahwa pemerintah pusat dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Oleh karena itu, hal yang sangat berat ketika negara harus lockdown. Karena negara harus menanggung kebutuhan rakyat, dan dalam kapitalis hal ini wajar terjadi karena rakyat tidak menjadi prioritas.

Semakin jelas inilah sistem kapitalisme. Faktor ekonomi menjadi faktor utama. Untuk menyelamatkan nyawa manusia saja masih menimbang-nimbang. Begitupun alasan membebaskan para napi faktor ekonomi adalah yang utama tanpa memperhatikan faktor keamanan bagi rakyat. Negara hindari kewajiban kepada rakyat.

Semakin jelas, akibat corona beragam fakta terbuka. Wabah corona telah membuka fakta rendahnya tingkat kepedulian negara dalam melindungi rakyatnya. Selain itu juga, wabah corona ini menunjukkan fakta lambatnya respon negara dalam menjaga keselamatan warganya. Ada kesan lebih memperhatikan kondisi ekonomi daripada keselamatan warganya.

Keberhasilan Khilafah Menjamin Rasa Aman
Realitas merajalelanya kriminalitas menunjukkan bahwa eksistensi hukum barat telah gagal memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Aparat penegak hukum pun tidak sungguh-sungguh dan maksimal memberantas segala bentuk kejahatan. Walhasil, masyarakat bersikap apatis dengan pelaksanaan hukum di negeri ini.
Masyarakat menilai hukum yang ada tidak mampu menjadi terminal akhir untuk memperoleh keadilan dan rasa aman. Hal ini kontras tatkala hukum dipandu dengan syariat Islam.

Dengan panduan syariat Islam, para pejabat pada masa Khilafah mempunyai sifat dan karakter baik. Di antaranya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu tugas gubernur atau pejabat yang utama.

Dalam merealisasikan hal ini, mereka harus melakukan beberapa hal. Salah satunya menerapkan hukum had atas orang-orang yang fasik dan berbuat zalim. Jika perbuatan mereka dibiarkan, maka akan membahayakan kehidupan manusia dan harta miliknya.

Dalam buku Sistem Sanksi dalam Islam dijelaskan bahwa penjara ialah tempat untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan. Penjara adalah tempat di mana orang menjalani hukuman yang dengan pemenjaraan itu seorang penjahat menjadi jera dan bisa mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.

Di dalamnya harus ada pembinaan kepada para napi agar mampu meningkatkan rasa takut kepada Allah dan memperkuat ketakwaan. Diberikan hak hidup sesuai syariat misalnya makanan yang layak, tempat tidur yang terpisah, serta kamar mandi yang tetap melindungi aurat dan menjaga pergaulan antarnapi.

Bahkan di masa Khalifah Harun al-Rasyid, para napi dibuatkan pakaian secara khusus. Jika musim panas tiba, dipakaikan pakaian yang terbuat dari katun, sedangkan pada musim dingin dibuatkan pakaian dari wol. Dan secara berkala, kesehatan para napi diperiksa. Hal-hal semacam ini diperbolehkan.

Jika kondisinya seperti di atas, barulah dapat disebut sebagai kebijakan yang manusiawi. Membina napi dengan sepenuh hati, setelah bebas dari penjara, ia kembali menjadi masyarakat yang dapat bermanfaat untuk agamanya dan sesama manusia. Takkan ada kejahatan yang terulang lagi.

Sementara negara – lewat pemimpinnya saat ini tak benar-benar memikirkan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Mereka mengkhianavti amanah rakyat. Kekuasaan yang diberikan pada mereka bukan perkara main-main. Seharusnya mereka mengingat sabda Rasulullah saw,
“Bagi setiap pengkhianat ada bendera di hari kiamat, ia akan diangkat sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya dari pemimpin masyarakat umum.” (HR Muslim).

Jangan korbankan keamanan rakyat demi kepentingan tertentu. Rakyat terus menerus hidup dalam kesulitan, sudah hidup tak tenang karena penyebaran virus jangan ditambah lagi dengan kejahatan ulah napi yang dibebaskan. Semakin jelas melihat bobroknya sistem kapitalisme yang dianut negeri ini. Yaitu ketidakmampuan negara mengurusi rakyat serta menjamin rasa aman dalam setiap kondisi.

Apalagi dalam kondisi di tengah wabah. Setelah rakyat diminta jaga diri sendiri dari penyebaran virus, kini juga menjaga diri sendiri dari tindakan kriminal ulah napi yang dibebaskan. (*)