NU: Antara Khittah dan Godaan Politik

Oleh: Anzar Abdullah
*) Dosen FKIP Universitas Islam Makassar

Mengamati perjalanan sejarah NU, sangatlah menarik. Apalagi sejak organisasi masyarakat Islam yang dipimpin oleh para kiai ini menyatakan kembali ke “Khittah 1926” pada tahun 1984 di Muktamar Situbondo, Jawa Timur. Apa pengaruh dan dampaknya, selama kurang lebih empat dasawarsa terakhir ini terhadap warga NU dan perjalanan sejaranya? Bagaimana kiprah NU di dalam memelihara Khittah 1926 untuk tidak tergoda dan kembali ke panggung politik praktis? Apakah mampu bertahan untuk tetap menjadi oraganisasi sosial keagamaan? Jawabannya, ternyata tidak. Fakta membuktikan sejak Pemilu 1999, 2004, 2014, dan suksesi untuk tahun 2019 ini, NU dengan Kiyai Ma’ruf Amin telah mengulangi kembali kesalahan-kesalahan masa lalu, dan tidak mampu menahan derasnya godaan politik.

Dari segi massa, NU yang sekarang ini sebagai ormas, adalah merupakan massa mengambang. Karena itu, wajarlah perilaku massa NU yang bisa lentur alias elastis, sesuai dengan sifat mengambang. Tetapi lebih penting, dalam kelenturan itu dapat diperoleh keuntungan bagi komunitas NU. Organisasi ini tidak harus beuntung asal komunitas memperoleh manfaat. Dalam posisi yang lentur, tokoh-tokoh NU dapat melakukan tawar-menawar politik, misalnya penyusunan daftar calon legislatif menjelang pemilihan umum, bahkan sebagai calon Wakil Presiden. NU sebagaimana dalam perjalanan sejarahnya, sangat lentur dan akomodatif. Oleh karena itu sudah pantas memperoleh imbalan suara pemilih massa NU. Ini wajar-wajar saja dalam konteks meminta dan memberi.

Ketika para elite NU berpikiran bahwa, untuk menggapai kemaslahatan umat pada konteks Indonesia, akan lebih baik menggunakan cara-cara politik. Maka seketika itu pula NU akan kembali berpolitik praktis. Adanya sistem politik yang terbuka, bebas, dan memberi jaminan kebebasan berpolitik, merupakan faktor kondisi yang merangsang NU kembali terjun ke dunia politik praktis, di samping pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hanya saja, NU pada umumnya dijadikan sebagai pendulang suara. Meskipun demikian, NU selalu saja tidak menyadari bahwa dirinya hanya menjadi incaran untuk perolehan suara mencapai kekuasaan politik. Kasus di dalam pemilihan umum tahun 2004, antara Megawati (PDIP) dan Hasyim Muzadi (NU) sebagai Capres dan Cawapres, ternyata tidak terpilih? Mengapa karena tidak ada jaminan nyata, bahwa kalau orang NU yang tampil, maka otomatis anggota dibawahnya praktis ikut mendukung. Akhirnya yang terjadi adalah kekalahan telak. Mudah-mudahan analisis sejarah ini, pada kasus Jokowi-Ma’ruf Amin tidak terulang kembali seperti kasus Megawati-Muzadi. Kalaupun terulang kembali, itu sudah biasa dan tidak mengagetkan masyarakat, terutama warga Nahdiyyin.

NU itu memang organisasi yang pandai mencari dukungan massa, tetapi tidak cerdas mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya. Akibatnya NU terkesan sebagai pendulang suara dan pendukung saja. Walaupun demikian, karena kuatnya godaan politik, sehingga Khittah 1926, hanyalah sebuah retorika dan tidak berarti bagi kepentingan konsistensi untuk sebuah komitmen menjadikan NU sebagai jam’iyyah diniyyah (organisasi sosial-keagamaan).

Secara internal, paling tidak ada empat faktor yang menjadi pendorong munculnya kembali keinginan NU berpolitik (S. Ecip, 1994). Pertama, ketidakjelasan arah Khittah 1926. Seperti yang bisa disaksikan, selama kurang lebih empat-dasawarsa terakhir ini, tidak tampak perbedaan mendasar antara NU sebelum dan sesudah Khittah. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya wilayah yang menjadi garapan NU sebagai jam’iyyah diniyyah. Satu-satunya faktor pembeda yang jelas antara NU sebelum dan sesudah Khittah ialah terputusnya ikatan organisatoris NU dengan Partai Persatuan Pembangunan sejak Muktamar 1984 di Situbondo, Jawa Timur. Hal ini berarti, keputusan NU kembali ke Khittah 1926, lebih didorong oleh factor kekecewaan poltik, ketimbang sebagai suatu ide yang tumbuh dari keprihatinan kultural, sebagaimana diklaim oleh sebagian elite NU.

Kedua, merosotnya karisma para ulama, khususnya Lembaga syuriah (dewan agama), menyusul wafatnya para kiai sepuh paling berpengaruh, seperti K.H. As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), K.H. Achmad Shiddiq (Jember), dan K.H. Ali Ma’shum (Krapyak). Padahal syuriah bukan sekadar pembimbing spiritual bagi NU, melainkan juga pemberi legitimasi atas segala kebijakan yang diambil Lembaga tanfidziah (dewan eksekutif). Lebih penting lagi, ketika ulama senior tersebut merupakan pembimbing NU untuk kembali ke “semangat” Khittah 1926. Ketiga, beragamnya orientasi politik maupun kultural yang makin berkembang di lingkungan NU. Seperti terlihat di dalam pemilihan umum 1992, 1987, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Massa NU menyebar, tidak hanya di PPP, PKB, Golkar, tetapi juga di PDIP. (*)