Penanganan PDP Covid-19, Tanggung Jawab Siapa?

Oleh : Wenny Suhartati, S.Si

Pandemi wabah virus corona atau Covid-19 masih terus berlangsung hingga saat ini. Di Kabupaten Karawang sendiri, jumlah pasien positif corona masih terus bertambah dari hari ke hari. Diberitakan hingga Sabtu (28/3) malam, jumlah pasien positif corona bertambah dari lima menjadi tujuh orang. Sedangkan yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) meningkat signifikan, dari 563 orang pada Jumat (27/3) lalu sehari berikutnya naik menjadi 706 orang. Sedangkan untuk orang yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP), jumlahnya naik dari sebelumnya sembilan orang menjadi sepuluh orang (NewsJabar, 29/3/2020).

Meningkatnya jumlah pasien positif corona ini tentu menimbulkan keresahan bagi masyarakat Karawang dan sekitarnya. Kurangnya edukasi ke masyarakat tentang apa itu corona dan mahalnya biaya kesehatan, serta masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap corona sebagai aib menyebabkan jumlah penderita positif semakin meningkat. Ditambah lagi, ternyata pembiayaan pencegahan virus corona ini dibebankan kepada pasien pribadi, termasuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Negara hanya membiayai pasien positif corona. Hal inilah yang menjadi persoalan utama, termasuk di Karawang.

Sebagaimana dilansir dalam Radar Karawang (20/3/2020), Plt Kepala Dinkes Karawang Nurdin Hidayat mengatakan bahwa meskipun ada pembiayaan dari negara terhadap penanganan dan pengobatan virus corona, namun hal itu hanya berlaku untuk pasien yang positif saja. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya yang mengatakan bahwa pembiayaan yang ditanggung oleh negara hanya kepada pasien yang dinyatakan positif corona. Sementara untuk pasien yang dinyatakan negatif tidak dibiayai oleh negara.

Padahal orang-orang dengan status PDP ini, kebanyakan adalah orang yang tidak mempunyai keluhan apapun, misalpun ada itupun hanya keluhan yang ringan saja. Ditambah dengan mahalnya biaya tes identifikasi corona yang harus ditanggung pasien sendiri, akibatnya untuk masyarakat bawah yang tidak mempunyai simpanan untuk kesehatan tentu akan semakin menambah beban hidup mereka saja. Akhirnya kebanyakan masyarakat pun enggan untuk melakukan tes identifikasi corona. Dan hanya melakukan perawatan mandiri di rumah.

Seharusnya, jika negara menginginkan wabah ini tak memakan korban kematian yang terus meningkat, negara harus siap mengalokasikan dana untuk PDP. Sehingga pada akhirnya, PDP, orang yang tanpa keluhan atau dengan keluhan ringan bisa segera ditangani oleh rumah sakit dan diisolasi. Namun, lepasnya tanggung jawab negara ini mengakibatkan dampak buruk terbesar bagi orang-orang miskin. Selain itu, sistem kesehatan saat ini yang telah dikomersilkan, menyebabkan pelayanan kesehatan hanya bersifat individual, bukan lagi sebagai sebuah gerakan kolektif untuk menyehatkan bangsa.

Pemberian layanan kesehatan kepada rakyat saat ini, di tengah merebaknya pandemi virus corona, tetap saja masih belum menyentuh yang menjadi dasarnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan yang dihasilkan dari sistem ekonomi yang diterapkan pada saat ini, yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi yang hanya berbasiskan pada profit oriented semata ini telah melahirkan ‘wabah kemiskinan global’ yang menjadi induk bagi berkembang biaknya segala jenis penyakit mematikan di negeri-negeri berkembang dikarenakan ketidakmampuan rakyat miskin mendapatkan obat dan perawatan medis yang berkualitas dan gratis. Pemerintah pun hanya berperan sebagai regulator dan fasilisator semata bagi kepentingan negara maju dan perusahaan farmasi multinasional untuk meraup keuntungan.

Seharusnya, dalam kondisi wabah pandemi negara memegang peran utama untuk menjaga kesehatan warganya. Rakyat butuh perlindungan optimal dari negara/penguasanya. Penguasa tidak boleh abai. Dan hal ini tidak akan pernah didapat selama sistem kapitalisme masih diterapkan. Lain halnya yang akan diperoleh jika Islam yang dijadikan sebagai solusi permasalahan manusia. Konsep jaminan kesehatan di dalam Islam adalah konsep yang berasal dari Allah SWT, rabbul’aalamiin. Terpancar dari mata air pemikiran yang bersumber dari Al Quran dan As Sunnah (Hadist).

Islam memandang kesehatan/pelayanan kesehatan bagi rakyat merupakan kebutuhan pokok, dan negara bertanggungjawab langsung dalam pemenuhan pelayanan kesehatan ini. Pelayanan kesehatan merupakan jasa sosial secara totalitas oleh negara kepada rakyat. Mulai jasa dokter, obat-obatan, penggunaan peralatan medis, pemeriksaan penunjang, hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas harus diberikan gratis kepada rakyat dan diatur sesuai dengan hukum syariat Islam. Tidak boleh dikomersialkan, walaupun hanya secuil kapas, apapun alasannya.

Selain itu, negara juga bertanggung jawab penuh bagi terwujudnya keterjaminan kesehatan untuk seluruh rakyatnya. Karena sejatinya negara adalah pelindung dan pengayom bagi rakyatnya. Negara harus memastikan satu pos pengeluaran pada baitul maal untuk pembiayaan kesehatan bagi masyarakat, dengan pengeluaran yang bersifat mutlak. Artinya, harus selalu tersedia dana untuk pemenuhan kesehatan masyarakat kapan pun itu. Oleh karena itu, negara juga harus memastikan sumber-sumber pemasukan kas untuk pos pembiayaan kesehatan rakyat. Yang bisa didapat dari sumber daya alam yang jumlahnya berlimpah. Seperti misal tambang batu bara, gas bumi, minyak bumi, hingga tambang emas dan berbagai logam mulia lainnya, yang bisa digunakan sebagai sumber dana pada kas baitul maal negara.

Demikianlah, hanya dalam sistem kehidupan Islam secara keseluruhan, negara akan mampu menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab dan pelindung atas segala persoalan yang mendera rakyatnya, diantaranya dalam kasus menghadapi wabah penyakit menular seperti corona. Karena Islam selalu menunjukkan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap. Islam mengatur semua hal dan memberikan solusi atas segenap persoalan manusia sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Allah. Dan hanya dengan Islam rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, bahkan alam semesta bisa terwujud. Wallahu‘alambishowab. (*)