OPINI  

PROMOSI JABATAN: UPETI atau INOVASI

Oleh: Rahman Tanjung

(Widyaiswara/Dosen)

Setiap orang baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta pasti ingin mendapatkan promosi jabatan. Melalui promosi jabatan, seseorang akan diberikan kenaikan kedudukan dan jabatan dari posisi sebelumnya oleh atasannya.

Agar seorang pegawai bisa mendapatkan promosi jabatan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana syarat-syarat tersebut tentu berbeda antara satu tempat kerja dengan tempat lainnya.
Dalam hal promosi jabatan, mungkin kita pernah mendengar di beberapa daerah tentang kasus jual-beli jabatan yang melibatkan ASN dan bahkan Kepala Daerahnya. Hal ini diperkuat dengan adanya catatan sejumlah kasus jual beli jabatan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga melibatkan Kepala Daerah sebagai salah satu pelakunya.

Sebagaimana yang telah diberitakan oleh kompas.com (07/01/2022), bahwa sejak 2021 KPK telah menangani sekitar empat kasus jual-beli jabatan yang melibatkan Kepala Daerah. Kasus tersebut terjadi ketika sang Kepala Daerah meminta sejumlah “upeti” agar seorang ASN bisa menempati jabatan tertentu, atau sebaliknya, dimana seorang ASN dengan sukarela memberikan “upeti” kepada sang pemberi keputusan dengan sejumlah uang demi jabatan yang diingikannya.

Sejumlah penelitian dan literatur menyebutkan berbagai penyebab munculnya kasus upeti untuk mendapatkan promosi, diantaranya: tingginya biaya Pilkada, kurangnya pengawasan OPD pengelola kepegawaian daerah, belum optimalnya fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), ketidakselaran antara harapan dengan kompetensi kinerja ASN serta adanya intervensi politik dalam birokrasi pemerintahan.

Bagi seorang ASN, hal-hal terkait promosi jabatan telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang salah satunya menyebutkan bahwa Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.

Sistem merit merupakan suatu prinsip dalam manajemen ASN yang memberikan kesempatan seorang ASN untuk mengembangkan kariernya berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi Pemerintah tanpa membedakan latar belakang ASN tersebut.

Jika sistem merit diterapkan dengan sebagaimana mestinya serta dilakukan pengawasan yang efektif atas penerapannya, maka tak perlu lagi seorang ASN memberikan upeti berupa sejumlah uang atau barang agar bisa mendapatkan promosi jabatan.

Ada yang menarik atas apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang terkait promosi jabatan ASN. Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana memerintahkan bagi ASN yang mendapatkan promosi jabatan harus memberikan sesuatu atas promosinya tersebut.

Sesuatu yang harus diberikan tersebut bukanlah uang, melainkan sebuah ide atau gagasan kreatif yang dituangkan menjadi sebuah inovasi daerah. Bupati mengamanatkan bahwa bagi mereka yang promosi wajib untuk merancang suatu inovasi daerah yang sesuai dengan tugas dan kewenangan di jabatan barunya guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di unit kerja pegawai tersebut.

Kebijakan membuat inovasi daerah bagi pegawai yang promosi telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, tepatnya di pasal 32.

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa PNS yang mendapat promosi jabatan wajib membuat inovasi di jabatan barunya dan atasan langsung PNS tersebut melakukan mentoring pelaksanaan inovasi dan akan dibimbing oleh Widyaiswara. Kewajiban membuat inovasi tersebut juga sejalan dengan tema kebijakan Inovasi Daerah Kabupaten Karawang tahun 2021-206, yaitu: Karawang Inovatif, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Berdasarkan data dari BKPSDM Kabupaten Karawang, bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan Mei 2022 terdapat sekitar 262 pegawai yang telah mendapatkan promosi jabatan dan diharuskan untuk segera membuat inovasi daerah. Dalam pelaksanaannya, para pegawai yang dipromosikan tersebut terlebih dahulu diberikan materi seputar inovasi daerah dan penyusunan proposalnya dari para Widyaiswara. Selanjutnya dilakukan coaching oleh Widyaiswara serta mentoring oleh atasan langsungnya.

Bupati memberikan batas waktu sekitar tiga bulan untuk pembuatan inovasi tersebut dan bagi yang tidak atau belum menyelesaikan inovasinya sampai batas waktu yang diberikan akan ditangguhkan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) nya.

Di era revolusi industri 4.0 saat ini dan bahkan akan menuju era society 5.0, tentunya inovasi merupakan hal yang sangat diperlukan dan harus dilakukan, mengingat perubahan yang terjadi saat ini harus diikuti oleh sikap adaptif dari semua pihak. Apabila kita tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia saat ini, tentunya baik individu ataupun organisasi akan tertinggal atau bahkan tergilas oleh perubahan tersebut.

Menurut Everett M. Rogers, inovasi adalah suatu ide, gagasan, objek, dan praktik yang didasari serta diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang maupun kelompok tertentu yang dapat diterapkan atau diadopsi.

Kebijakan terkait inovasi daerah ini pun sebenarnya bukanlah suatu kebijakan yang baru di lingkup Pemerintahan Indonesia, karena telah banyak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undanga. Inovasi daerah tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana inovasi daerah sendiri diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Bentuk inovasi daerah yang diamanatkan dalam PP nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah inovasi yang menyangkut tata Kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik dan inovasi lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi daerah yang dirancang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah.

Menilik dari hasil Survei World Competitiveness Yearbook (WCY) tahun 2021 yang dilakukan oleh Institute Management Development (IMD) menyebutkan bahwa daya saing Indonesia ada di peringkat 37 dari 64 negara yang didata. Daya saing erat kaitannya dengan inovasi, maka melalui inovasi daerah yang dilakukan oleh setiap ASN diharapkan juga mampu meningkatkan daya saing Indonesia.

Upaya untuk menggalakan inovasi daerah pun sebenarnya sudah dilakukan beberapa Lembaga pemerintahan, seperti Kementerian PAN-RB melalui Kompetisi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), Kementerian Dalam Negeri melalui Program Innovative Government Award (IGA), dan Kompetensi Inovsi Daerah yang diselenggarakan oleh BRIN.

Program-program kompetisi inovasi tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan peluang bagi para ASN untuk berinovasi dan menghasilkan suatu ide kreatif yang dapat bermanfaat bagi unit kerjanya serta pemerintah daerah setempat.

Membayar promosi jabatan dengan sebuah inovasi yang dilakukan oleh pegawai yang dipromosikan, menurut saya adalah kebijakan yang cukup baik dalam merangsang ide dan keratifitas para ASN, dan juga menjadi bentuk terima kasih mereka atas jabatan yang diembannya melalui sebuah karya inovatif yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah serta terlebih lagi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansinya dan masyarakat di wilayah kerjanya.

Selain itu, mewajibkan pegawai yang promosi jabatan untuk membuat inovasi merupakan salah satu cara untuk dapat mengurangi kasus pemberian upeti untuk promosi. Hal tersebut mungkin bisa jadi dasar pertimbangan bagi mereka yang ingin promosi harus berpikir dua kali untuk membeli jabatan tersebut, karena harus merancang suatu inovasi daerah. Namun, perlu juga pengawasan yang optimal agar inovasi yang dibuat pejabat baru tidak inovasi yang asal-asalan.

Kebijakan inovasi bagi ASN yang promosi saya rasa dapat juga direplikasi di daerah-daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pada akhirnya Indonesia dapat memiliki daya saing yang cukup tinggi di dunia Internasional. Terlebih lagi karya inovatif yang bermanfaat yang dihasilkan oleh seorang ASN, dapat menjadi ladang ibadah dan menjadi ciri sebagai manusia yang baik, sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW, “Khoirunnas anfauhum linnas” yang artinya “Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya”.(*)