Tagihan Listrik di Era Pandemi, Minus Empati

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si

Era pandemi telah menciptakan banyak persoalan. Terutama bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang posisinya berada di bawah garis kemiskinan. Kali ini warga menjerit lantaran tagihan listrik yang naik drastis. Sehingga anggapan pemerintah diam-diam menaikan tariff dasar listrik, menjadi keluhan warga baik di portal berita ataupun media sosial milik mereka.

Total pelanggan PT PLN mencapai 70.4 juta di mana pelanggan pascabayar sebanyak 34,5 juta. Dari 34,5 juta pelanggan itu, terdapat 4,3 juta pelanggan PLN yang mengalami kenaikan tagihan.

Pelanggan yang mengalami kenaikan 20%-50% jumlahnya mencapai 2,4 juta pelanggan. Sementara yang mengalami kenaikan di atas 200% dialami 6% dari total pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan. (cncbindonesia.com, 9/6/2020)

Hingga PLN (persero) unit pelaksanaan pelayanan pelanggan (UP3) Purwakarta membuka posko layanan khusus serta menambah petugas pelayanan di kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) di wilayah Purwakarta dan Subang, dalam rangka menanggapi isu dan keluhan masyarakat terkait dengan adannya peningkatan tagihan rekening listrik. (jabar.tibunnews.com 04/06/2020)

Pemerintah sendiri membantah adanya kenaikan tariff dasar listrik saat pandemi. Dari tahun 2017 tarif dasar listrik tidak mengalami kenaikan. Adapun kenaikan listrik yang tinggi saat pandemi, menurut pemerintah semata diakibatkan oleh WFH yang dilakukan masyarakat saat PSBB. Kegiatan yang seluruhnya dari rumah membuat tagihan listrik membengkak.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syahril mengatakan, Perhitungan yang dilakukan PLN sangat transparan. Masyarakat yang tagihannya mengalami kenaikan bukan karena manipulasi atau kenaikan tarif melainkan karena pembatasan sosial. PSBB mengharuskan masyarakat melakukan kegiatan dari rumah baik untuk kegiatan bekerja hingga sekolah. Maka otomatis penggunaan listrik bertambah. (cbcnindonesia.com 07/06/2020)

Benarkah Kenaikan Tagihan Semata Karena PSBB?

Pengamat Kebijakan dan Pemerintahan Gde Siriana Yusuf menilai bahwa kenaikan tagihan listrik bukanlah semata karena PSBB. Dirinya juga mendorong masyarakat yang merasa dirugikan akibat kenaikan tarif listrik ini melakukan class action atau tuntutan penipuan terhadap PLN terkait kenaikan tagihan yang drastis.

BACA JUGA:  Pendangkalan Akidah di Balik Moderasi Agama

Alasannya, PLN tidak bisa berdalih bahwa kenaikan tagihan listrik dikarenakan PLN mengunakan rata-rata tiga bulan terakhir sebagai acuan tagihan bulan Mei. Karena jika demikian, harusnya tagihan bulan Mei tidak melonjak, namun faktanya masyarakat terkagetkan dengan lonjakan tagihan dari PLN di bulan Mei.

“Coba dihitung rata-rata tagihan sejak Februari-April. Logikanya adalah tagihan Mei tidak akan lebih tinggi dari April. Misalnya, tagihan Februari 1 juta, Maret 1,2 juta, April 1,5 juta. Maka bulan Mei adalah rata-rata Februari-April tidak akan lebih dari 1,5 juta. Ini yang terjadi tagihan Mei jauh di atas April,” papar Gde Siriana. (teropongsenayan.com 7/6/2020).

Sebelumnya memang PLN sendiri menyampaikan bahwa di masa PSBB, pihaknya tidak langsung memantau ke rumah-rumah, dengan alasan kesehatan. Sehingga tagihan dihitung berdasarkan rata-rata 3 bulan pemakaian. Artinya, tagihan bulan Mei adalah rata-rata dari penggunaan listrik 3 bulan sebelumnya, februari, maret dan april.

Kebijakan WFH (Work From Home) dan BDR (Belajar dari rumah) yang menyedot banyak listrik adalah kebijakan yang mensuport PSBB. Itu artinya, kebijakan WFH dan BDR bukan keinginan masyarakat, tapi kebijakan pemerintah. Maka wajar sebenarnya jika rakyat meminta keringanan tagihan listrik akibat pemakaian ekstra di era pandemi.

Selain itu, Gde pun menilai bahwa solusi PLN terhadap pembayaran tagihan yang dicicil pun patut dikoreksi. Sebabnya, pertama harus dikaji ulang perhitungan tersebut. Kedua, masyarakat tetap harus membayar tagihan ekstra tersebut. Di tengah kesulitan yang melanda sebagian besar masyarakat Indonesia. Seharusnya pemerintah membantu meringankan beban mereka.

Kebijakan Minus Empati Akibat Liberalisasi

Terlepas apakah pencatatan PLN yang harus dikoreksi ataupun karena meningkatnya aktivitas yang menggunakan listrik, namun faktanya rakyat kesulitan untuk membayar listrik. Seharusnya pemerintah mempunyai kebijakan yang meringankan beban mereka.

BACA JUGA:  Perspektif Islam Terkait Perubahan Iklim

Sudahlah banyak pekerja yang dirumahkan bahkan di PHK, bantuan social banyak yang tak tepat sasaran, kini rakyat harus juga membayar tagihan listrik yang melangit. Kebijakan pemerintah seolah minus empati. Apa sebabnya?

Jika kita telaah lebih dalam, penyebab utamanya adalah Liberalisasi di semua sektor strategis termasuk listrik. Liberaisasi sektor listrik telah menjadikan PLN tak bisa berbuat banyak. Listrik telah menjadi komoditi yang mengiurkan.

Dibolehkannya swasta berpartisipasi dalam pemasokan listrik dalam negeri telah menjadikan tarif dasar listrik terus naik. Karena begitulah para pengusaha, motifnya adalah profit bukan social.

Padahal, listrik adalah kebutuhan pokok masyarakat sehingga liberalisasi dan privatisasi di sektor tersebut akan menyebabkan kesengsaraan pada rakyat. Tak bisa dipungkiri bahwa liberalisasi di sektor energi, khususnya listrik adalah desakan asing.

Menurut pengamat ekonomi Dr. Handri Saparini, 90 persen energi negeri ini sudah dikuasai oleh pihak asing. Akibatnya, sumber energi seperti minyak dan gas menjadi sangat mahal.

Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa biaya tagihan listrik yang terus meroket adalah buah dari diberlakukannya liberalisasi di sektor energi.

Mengapa terjadi liberalisasi di sektor hajat hidup orang banyak? semua itu diakibatkan oleh platform negara kita yang bersistemkan ekonomi neoliberal. Inilah yang melegalkan liberasisai di segala sektor.

Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang mengharamkan liberalisasi di sektor energi. Islam memandang bahwa energi adalah salah satu barang kepemilikan umat.

Adapun pengelolaanya dimandatkan pada negara dan negara tak boleh mengambil keuntungan. Negara hanya boleh memungut tarif sebagai kompensasi biaya produksi dan distribusi barang-barang tersebut (Abdurahman al-maliki, As-Siyasah al-iqtishadiyah al-Mutsla )

“Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal : padang gembalaan, air, dan api.” (HR Ibn Majah)

BACA JUGA:  Pesan Kedamaian Nagasaki

Oleh karena itu, jika telah terbukti liberalisasi listrik menyengsarakan rakyat, kita harus segera beralih pada sistem yang dapat mensejahterakan manusia, yaitu sistem Islam. (*)