Oleh: Ilham Akbar
Mahasiswa Universitas Serang Raya, fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum (FISIKUM) Prodi Sains Komunikasi Konsentrasi Public Relation.
Pada saat ini publik masih dihampiri dengan berita-berita mengenai kerusuhan yang sedang menghampiri wilayah Papua, kerusuhan tersebut pada awalnya disebabkan karena adanya bentrokan yang terjadi antara warga Malang dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada bulan Agustus lalu.
Selain itu, konflik tersebut juga disebabkan karena rasisme di Surabaya, yang dilakukan oleh oknum TNI, oknum Satpol PP, dan oknum organisasi masyarakat. Sehingga pada akhirnya ketika peristiwa tersebut menjadi viral di media sosial, media online, dan media massa, masyarakat Papua pun langsung melakukan demonstrasi besar-besaran, karena mereka sangat merasa marah terhadap ketidakadilan dan rasisme yang menimpah saudara-saudara mereka. Memang rasisme merupakan sesuatu yang diharamkan bagi negara Indonesia, karena tindakan rasis merupakan tindakan yang merusak ideologi pancasila, dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang baik.
Baca Juga:Sisingaan Mulai Menghilang, Elita Sentil Disdikbud dan DisparporaDLHK Jangan Lepas Tangan soal Pencemaran Sungai Cilamaya
Jadi tentu saja sangat tidak mengherankan apabila masyarakat Papua melampiaskan semua kemarahan mereka kepada pemerintah, karena mereka merasa tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi hak bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Namun yang sangat disayangkan, pada saat kerusuhan tersebut masih belum terselesaikan, pemerintah justru seolah-olah melakukan lempar batu sembunyi tangan, karena ditengah-tengah kerusuhan tersebut, justru pemerintah menyalahkan pihak lain yang disebut-sebut sebagai dalang kerusuhan yang terjadi di Papua saat ini.
Pemerintah mencari orang-orang yang menyebarkan hoaks, pemerintah mencari orang-orang yang menjadi provokator, dan yang lebih mengenaskan lagi pemerintah sempat memblokir akses internet yang ada di Papua.
Bahkan ketika Papua sedang mengalami kerusuhan tersebut, kini beberapa instansi-instansi pemerintahan melakukan tindakan yang seolah-olah mencitrakan bahwa mereka telah melakukan toleransi terhadap warga Papua. Beberapa instansi pemerintah tersebut melakukan silaturahmi dengan beberapa warga Papua, dan bahkan ada yang menari bersama dengan beberapa warga Papua.
Selain itu juga, masyarakat ikut melakukan kampanye di media sosial melalui hashtag yang beragam, misalnya #kamibukanmonyet, #kamibersamapapua, dan lain sebagainya. Namun tetap saja, tindakan yang diklaim sebagai toleransi tersebut merupakan toleransi yang sudah terlambat.