Ulama Wajib Lantang Menentang Kezaliman dan Menolak Arus Moderasi

Oleh : Putriyana

Aktivis Pemerhati Sosial

Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring pengumuman Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025. Misalnya, nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik dikaitkan dengan Aksi 212 terdepak dari kepengurusan. Nama Din digeser Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI itu kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Dari susunan kepengurusan yang dibuka ke publik, selain nama Din yang hilang, raib juga nama mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan Wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan Sekretaris Wantim Bachtiar Nasir. Keempatnya dikenal sebagai ulama yang identik dengan keras mengkritik pemerintah. Din aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan tiga nama terakhir merupakan pentolan Aksi 212.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai dominasi dan kekuatan Ma’ruf Amin di MUI sangat kentara. Membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut. “Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma’ruf Amin kan Wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11). (CNNIndonesia.com)

Menyambut kepengurusan MUI yang baru, Menag mengajak bersama-sama meningkatkan pemahaman dan pengamalan umat terhadap Islam wasathiyah. Menurutnya, peran MUI dan Ormas keagamaan lainnya sangat strategis dalam memperkuat moderasi beragama yang termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Kementerian Agama selaku leading sector akan bersinergi dengan MUI dan Ormas keagamaan serta lembaga keagamaan lainnya dalam program penguatan moderasi beragama. Seolah ingin mengatakan periode lalu MUI tidak mau bersinergi dalam program penguatan moderasi Islam.

Memang program moderasi Islam terus diaruskan di dunia Barat maupun di negeri-negeri kaum Muslimin. Di Barat, Islamofobia terus menguat dari Prancis hingga Austria. Seruan yang diusung sama, yakni menolak ekstremisme dan politik Islam. Maka, washatiyatul Islam tidak boleh sekadar dibaca menunjukkan kepada dunia wajah Islam ramah bukan Islam marah. Tujuannya sangat jelas, yakni memberangus bibit kekuatan politik umat yang semakin lantang menolak imperialisme, kezaliman sistem maupun rezim.

Kita ketahui bahwa politik Islam adalah  jalan kemuliaan. Menilai ajaran Islam perlu kembali kepada pandangan ulama-ulama salafushshalih yang digali dari sumber hukum Islam baik Al-Qur’an, Sunah, Ijmak Sahabat, dan Qiyas syar’i, termasuk dalam memaknai politik (siyasah). Meskipun Islam adalah ajaran yang benar, namun jika dipahami dengan sudut pandang sekularisme, memuja hawa nafsu tentu bisa memunculkan persepsi yang salah terhadap Islam. Ini harus dihindari.

Politik atau siyasah adalah pengaturan urusan umat (ri’ayah syu’un al-ummah). Penekanannya pada aspek pengurusan, pelayanan dan pengaturan urusan rakyat. Kekuasaan merupakan sarana yang diperlukan semata-mata untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu politik Islam dapat dimaknai sebagai pengaturan urusan umat (rakyat) dengan hukum-hukum Islam. Maka, politik Islam sesungguhnya ajaran yang agung, salah bila dimaknai secara negatif.

Definisi siyasah diantaranya diambil dari sabda Rasulullah Saw,

Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat dan dia tidak benar-benar mengurus mereka, dia tidak akan mencium bau surga.” (HR. Al-Bukhari)

Dulu, Bani Israil selalu diurus (tasusuhum) oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan ada nabi sesudahku. Yang akan ada adalah para khalifah.” (HR. Muslim).

Para ulama pun telah mengkaji permasalahan kepemimpinan, kenegaraan, pidana, dan politik Islam. Imam Abul Hasan Al Mawardi menyusun kitab al Ahkam as Sulthaniyah (Hukum-hukum Kekuasaan). Begitu pula Imam Abu Ya’la dengan judul yang sama. Imam al Haramain menyusun kitab al Ghiyats. Imam Ibnu Taimiyah menyusun kitab as Siyasah asy Syar’iyyah. Sedangkan muridnya, Imam Ibnul Qayyim menyusun kitab ath Thuruq al Hukmiyah (metode-metode pemerintahan). Imam as Suyuthi menyusun kitab al Asathin fi ‘Adamil Muji’ as Salathin. Ibnu Syidad menyusun kitab an Nawadir as Sulthaniyah, dan masih banyak yang lainnya. Aneh ketika politik justru dipisahkan dari Islam.

Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif untuk sekulerisasi ajaran Islam merupakan bentuk kemungkaran yang nyata. Dan ajaran Islam tentang kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar (dakwah) sangatlah kuat. Ulama sebagai pewaris para nabi dalam hal ini menjadi pihak yang secara langsung dibebani tanggung jawab mulia dakwah menjaga ajaran Islam.

Para ulama di sini bukan sekadar orang yang berilmu namun lancang kepada Allah Swt, memutarbalikkan hukum-hukum-Nya dan bersekutu dengan kezaliman. Ulama bukan semata faqih fiddin (paham agama), tetapi pribadi-pribadi yang punya rasa takut paling tinggi kepada Allah ‘Azza wa Jalla sebagaimana ayat,

Sungguh di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama.” (TQS. Fathir [28]: 28)

Ibn al-Jauzi dalam Shaid al-Khatir menyebutkan, “Perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat adalah: ulama dunia haus kekuasaan di dalam dunia dan suka mendapatkan harta serta gila pujian. Sebaliknya, ulama akhirat tidak mendahulukan itu semua. Mereka sangat takut dan sangat menyayangi siapa saja yang diuji oleh dunia.” (Ibn al-Jauzi, Shaid al-Khathir, hlm. 14).

Sesungguhnya Allah Swt akan menjaga ad Diin ini dengan menjaga para ulama akhirat di setiap masa. Meski demikian, kezaliman akibat sistem bukan ulama yang mampu menghentikannya. Sebab ulama tidak memiliki kekuasaan politik untuk memangkas akar kezaliman modern yakni sekularisme.

Adanya fakta ini membuktikan rezim yang berusaha mengebiri peran MUI yaitu menyingkirkan yang kritis atau yang dianggap main politik, adalah bukti bahwa sistem sekuler makin kuat dan dominan mewarnai pengambilan kebijakan

Seharusnya, para ulama tak boleh gentar, justru harus ada kesadaran bahwa MUI wajib mencontohkan sikap menentang kezaliman dan muhasabah lil hukkam (makna politik dalam Islam). Ulama juga wajib mewaspadai arus moderasi yang memanfaatkan posisi mereka untuk  menyesatkan umat. Itulah fokus kiprah ulama, sedangkan  menghentikan kerusakan akibat sistem rusak ini tak bisa diserahkan pada umat (Ormas) tapi hanya bisa dijalankan sempurna oleh negara (Khilafah Islam)

Ulama akhirat bisa dikriminalisasi tanpa Khilafah hadir di dunia. Namun, ulama akhirat akan didukung penuh dan dilindungi oleh negara Khilafah melakukan tugasnya amar makruf nahi mungkar. Bahkan Khilafah hanya akan mencetak ulama-ulama akhirat yang jumlahnya sangat banyak untuk diutus ke berbagai penjuru dunia. Khilafah dan ulama akan bersatu menyebarkan risalah agung Laa Ilaaha Illallaah, Muhammad Rasulullah.

Wallaahu a’lam biashshawab.