OPINI  

Utang Aman, Negara dan Rakyat Aman?

Oleh: Eka Purwaningsih, S.Pd
(Aktivis Muslimah, Pegiat Literasi)

Sehat, satu kondisi yang di inginkan semua orang termasuk sebuah Negara. Banyak indikator yang bisa digunakan utuk menilai apakah kondisi suatu negara itu sehat ataukah sakit. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah dengan melihat kondisi perekonomian Negara tersebut. Salah satunya terkait dengan hutang Negara.

Mari kita tengok Indonesia. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia hingga akhir kuartal ketiga tahun ini mencapai US$ 423,1 miliar atau sekitar Rp 6.008 triliun, naik 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan ULN antara lain didorong oleh utang luar negeri pemerintah yang bertambah seiring penerbitan global bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta euro.

Berdasarkan data BI, Utang luar negeri pemerintah per akhir kuartal III mencapai US$ 205,5 miliar, tumbuh 4,1% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal II sebesar 4,3%. Sementara utang swasta hanya tumbuh 0,2% secara tahunan, setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 0,3% (Kompas.com, 15/11/2021).

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Leonard Tampubolon menuturkan rasio utang pemerintah pada kondisi pandemi saat ini mencapai 34,9 persen per akhir 2020.

“Secara proporsi utang itu mayoritas rupiah 66,5 persen di tahun 2020 sehingga risiko utang terhadap fluktuasi nilai tukar itu bisa kita jaga,” kata Leonard dalam webinar bersama PPPI dan Bappenas, Kamis (29/7/2021).

Lebih lanjut, debt to service ratio dari sisi ekspor dan penerimaan negara masih relatif aman untuk Indonesia. (Bisnis.com 30/11/2021).

Indonesia adalah Negeri yang dijuluki Jamrud Khatulistiwa. Dihadiahi tanah yang subur, kakayaan alam yang melimpah. Dari kekayaan laut, hutan, energi, minyak, gas, barang tambang seperti emas, perak, tembaga, besi, dan masih bayak lagi.

Namun sayangnya karena sistem Kapitalisme yang secara langsung maupun tidak langsung dijalankan di Indonesia, maka berlaku prinsip kepemilikan dalam Kapitalisme, bahwa apapun bisa di miliki oleh Individu baik asing, maupun swasta.

Sementara negara hanya bertugas sebagai regulator, menyerahkan perekonomian pada mekanisme pasar (Neo liberal) sementara Negara berlepas tangan.

Persoalan ekonomi yang ada, harus ditambah dengan defisit anggaran negara, jebakan hutang yang semakin menggunung dan sebagian akan jatuh tempo dalam periode dua tahun kedepan.

Sumber daya alam terus menerus dikeruk oleh Asing, sementara untuk pembiayaan dan pendanaan kebutuhan negara, diambil jalan dengan terus berhutang dan memungut pajak dari Rakyat.

Rakyatlah yang lagi-lagi harus menelan pil pahit. Pasalnya akibat dari itu semua, subsidi baik itu listrik, pupuk, BBM, dan lain-lain terus dikurangi atau bahkan dihapus sama sekali.

TDL jadi naik, BBM naik, harga pupuk naik sehingga harga bahan pokok kebutuhan sehari-haripun ikut melonjak naik.

Akhirnya terjadilah penurunan daya beli masyarakat dan akan berujung pada kemiskinan, kesegsaraan yang akan menimbulkan permasalahan yag kompleks dan bahaya jika terus dibiarkan.

Melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi rakyat, tentu persoalan hutang bukan hanya masalah apakah hutang itu masih aman atau tidak aman. Karena itu merupakan pola pikir yang salah dari sistem ekonomi Kapitalisme neolib.

Sudah seharusnya semua pihak berfikir bijak dan mempertimbangkan lebih jauh tentang hutang. Bukankah lebih baik mengoptialkan pengelolaan SDA oleh Negara yang kemudian hasilnya digunakan untuk kemaslahatan bersama daripada harus terus menumpuk hutang?

Apalagi Hutang di dalam sistem ekonomi Kapitalisme merupakan riba yang menjerat, melilit, mencekik dan itu diharamkan dalam Islam.

Hutang merupakan bentuk ketidak mandirian, terlebih hutang adalah bentuk penjajahan. Tidak ada makan siang gratis. Di balik baiknya negara yang meminjamkan hutang, sudah barang tentu ada deal-deal antara dua belah pihak. Entah itu atas nama investasi, kerjasama, dan lain sebagainya.

Kalau kita cermati sebenarnya itu semua merupakan bentuk penjajahan. Karena yang berhutang lazimnya akan lebih mudah utuk disetir oleh yag memberikan hutang. Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Indonesia sedang tidak sehat, sedang sakit, bahkan kritis.

Tiada harapan perbaikan kondisi ekonomi bila tetap dalam pemberlakuan ekonomi Kapitalisme. Solusi atas problem ini adalah pemerintahan yg mandiri secara politik dan mengembalikan pengelolaan SDA dan Ekonomi pada aturan Islam.

Islam sangat luar biasa. Sampai peroalan hutang pun diatur di dalamnya. Baik hutang individu apalagi hutang Negara. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan akan dibagi menjadi 3, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara.

Sumber daya alam atau apapun yang hajat hidup orag banyak bergantung padaya tidak akan dibiarkan dikuasai oleh individu, kelompok atau korporasi tertentu. Negara akan mengoptimalkan pengeloaannya dan mendistribusikan hasilnya untuk kemaslahatan umat.

Menutup rapat celah penjajahan termasuk berhutang dengan negara Asing apalagi Negara yang jelas-jelas memusuhi Islam. Dengan begitu Negara akan menjadi negara yang mandiri, Independen, tidak mudah dipengaruhi apalagi disetir oleh negara lain.

Sudah saatnya campakkan sistem ekonomi kapitalistik buah dari sistem kapitalisme yang bobrok dan carut marut. Mari kembali kepada sistem ekonomi Islam yang lahir dari penerapan Islam kaffah. Sistem ekonomi yang kuat yang akan mampu mensejahterakan umat. Itulah cerminan negara yang sehat sesungguhnya.

Wallahu’alam bishawwab..