UU Cipta Kerja terhadap Polemik Pertambangan Semen di Kawasan Lindung Pegunungan Kendeng

Oleh : Halim Fatwala

“Jateng ijo royo-royo”

Sebuah ungkapan yang tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa tengah. Ungkapan tersebut juga bukan kiasan atau isapan jempol belaka. Bahkan “Jateng ijo royo-royo” merupakan bagian dari kampanye Ganjar Pranowo yang menjadikannya mendapat simpati publik dengan terpilihnya menjadi gubernur. Visi tersebut sekaligus sebgai ujian besar yang harus dihadapi mengingat Jawa Tengah menjadi ancaman kerusakan lingkungan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada alam. Ungkapan “Jateng ijo royo-royo” sepertinya akan tidak relevan dengan keadaan yang ada pada saat ini jika kerusakan alam terus menerus terjadi.

Kekayaan Alam di Indonesia memang tidak ada habisnya untuk dibahas, salah satunya yaitu ekosistem karst yang tersebar hampir setiap wilayah di Indonesia dengan luasan kurang lebih 15,4 juta hektar. Karst adalah suatu kawasan yang memiliki karakteristik relief dan drainase yang khas, terutama karena derajat pelarutan batuan-batuannya yang intensif (Ford dan Wilian, 1989).

Fenomena bentang alam karst dapat kita lihat dengan banyaknya bukit-bukit kapur yang berbentuk kerucut, adanya mata air pada rekahan batuan, sungai-sungai bawah tanah yang mengalir melalui gua. Karst mempunyai fungsi strategis sebagai penyimpanan cadangan air terbesar di bawah permukaan bagi wilayah di sekitar kawasan karst dan juga sebagai tempat tinggal bagi jutaan flora dan fauna yang tinggal disana.

Kawasan Karst juga menjadi ruang kajian oleh para ahli dari berbagai keilmuan karena berbagai fenomena yang ada di ekosistem karst. Pegunungan Kendeng yang ada di jawa Tengah merupakan salah satunya, Pegunungan ini membentang di pesisir utara Pulau Jawa mulai dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Bagian selatan Kabupaten Rembang merupakan deretan pegunungan karst yang memanjang dari arah barat hingga timur yang ditetapkan dalam Permen ESDM No 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, atau yang lebih dikenal sebagai Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara.

Pada kawasan ini juga terdapat daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang merupakan kawasan resapan air untuk menyuplai kebutuhan air masyarakat sekitar Kabupaten Rembang.

Sesuai dengan fungsinya sebgai pengimbuh air terbesar di Rembang membuat Kawasan Watuputih ditetapkan sebagai Cekungan Air tanah lewat Keputusan Presiden No.26 Tahun 2011, Kawasan watuputih sebagai Cekungan Air tanah(CAT) yang termasuk sebagai wilayah konservasi.. Lampiran Keppres No.26 Tahun 2011 poin 124, Kawawan Watuputih termasuk CAT B yaitu CAT yang berada di antara Kabupaten Rembang dan Blora.

Di Dalam Perda No.6 Tahun 2010 tentang CAT Watuputih telah disebutkan bahwa CAT watuputih sebagai kawasan lindung geologi, Hal tersebut diperkuat Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2007 tentang RTRW Nasional pasal 53-60. Selain itu, Perda No.14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang, CAT Watuputih sebagai kawasan lindung geologi yang harus dilestarikan. Sebagai kawasan lindung geologi, kawasan CAT Watuputih menyupali air bagi masyarakat Rembang di 14 kecamatan.

Penetapan kawasan lindung ini harus menjadi perhatian utama dalam menentukan keberlanjutan ekologi di dalamnya. Salah satunya yaitu dengan asas pengelolaan yang baik agar terhindar dari kerusakan ekosistem yang ada di dalamnya. Selain itu, pegunungan kendeng adalah kawasan karst terakhir di Pulau Jawa yang masih belum terjamah oleh perusahaan tambang berskala besar. Oleh karena itu, adanya informasi tentang kawasan lindung perlu dikampanyekan ke berbagai pihak sehingga dapat dilakukan praktek pembangunan dan pengembangan yang baik dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam.

Kegiatan pertambangan berskala besar akan memberikan dampak pada pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun sumberdaya manusia. Selain itu, penyerapan tenaga manusia juga menjadi pertimbangan yang kuat bagi para korporasi untuk mensukseskan aktivits penambangan. Kenyataan ini disetujui oleh pandangan ekonomi neoklasik yang memahami pertambangan sebagai fungsi produksi suatu Negara. Secara teknis, fungsi tersebut akan menghasilkan output berupa tenaga kerja, modal, energy, dan material (Davis dan tilton, 2002: 5). Argumen-argumen tersebut merupakan klaim yang sering digunakan pemerintah atas pemberin izin-izin pertambangan, termasuk pendirian pabrik semen milik PT Semen Gresik (sekarang PT Semen Indonesia) yang berada di Pegunungan Kendeng.

Ekosistem Karst dengan fungsi yang sangat penting baik dalam kaitannya dengan lingkungan hidup maupun nilai sosial, budaya dan ekonomi. Melihat keunikan dan fungsi strategisnya tersebut, maka tidak salah apabila ekosistem ini dikategorikan sebagai kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun sayangnya, hingga saat ini operasionalisasi status “kawasan lindung” tersebut belum jelas, sehingga berakibat sebagian besar ekosistem karst di Indonesia berpotensi untuk dieksploitasi. Salah satunya yaitu eksploitasi kawasan karst di pegunungan kendeng oleh perusahaan-perusahaan tambang semen.

PT Semen Gresik (sekarang PT Semen Indonesia) merupakan salah satunya, Perusahaan tersebut awalnya berencana mendirikan usahanya di di Kecamatan sukolilo Kabupaten Pati yang termasuk juga dalam rangkaian Pegunungan Kedeng Utara. Namun, pertengahan tahun 2009 masyarakat sekitar menolak dan melakukan gugatan kepada PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) hingga Mahkamah Agung yang akhirnya dimenangakn masyarakat Pati.  Setelah mengalami kegagalan, pihak pabrik tidak juga menyurutkan niatnya untuk tetap mendirikan usaha.

Setelah kejadian itu, PT Semen Indonesia masuk ke Rembang dan mulai mendirikan pabrik 16 Juni 2016 di Desa Tegaldowo dan Timbrangan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Pada saat peletakan batu pertama untuk pembangunan, terjadi kericuhan di sekitar gerbang masuk pabrik. Masyarakat melakukan aksi penolakan terhadap pendirian pabrik semen dengan mendirikan tenda dan menyuarakan tolak pabrik semen. Menurut masyarakat di daerah tersebut, Penolakan bermula ketika Masyarakat mendengar kabar dari mulut ke mulut tentang akan dibangunya pabrik semen di daerah mereka.

Masyarakatpun bingung sehingga mempertanyakan kepada kepala desa setempat namun dari pihak desa merespon dengan tidak tahu adanya hal tersebut. Masyarakat pada saat itu juga mengaku belum di adakanya sosialisasi oleh pihak semen dan juga belum adanya persetujuan dari masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat akhirnya melakukan gugatan dan meminta dilakukan Peninjauan Kembali (PK) terkait pendirian pabrik semen. Dalam gugatan yang diajukan pada 1 September 2014 itu, warga Rembang meminta PTUN mencabut surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 pada 7 Juni 2012 tentang izin penambangan PT Semen Gresik (kini PT Semen Indonesia) di Kabupaten Rembang.

Mahkamah Agung memutuskan menerima peninjauan kembali (PK) gugatan warga pegunungan Kendeng di Rembang soal surat keputusan Gubernur Jawa Tengah atas izin lingkungan kepada PT Semen Indonesia. Namun demikian, para aktivis lingkungan yang tergabung dalam lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) harus menelan pil pahit saat mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bertempat di ruang sidang utama PTUN, dalam sidang akhir gugatan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng bernomor 660.1/4 tahun 2017, Ketua Majelis Hakim PTUN Diyah Widiastuti menolak semua gugatan Walhi. Hakim Diyah menyebut izin tambang untuk Semen Indonesia di Kabupaten Rembang diputuskan sah secara hukum. Izin lingkungan pertambangan itu sebelumnya diterbitkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo sesuai dengan putusan peninjauan kembali (PK) bernomor 99 PK/TUN/2016.

Menurut hakim proses gugatan dari Walhi tidak cukup mempunyai kekuatan hukum. Tarik ulur peraturan yang dibuat pemerintah malah semakin membingunkan masyarakat terkait dengan perizinan kawasan lindung yang di manfaatkan oleh tambang khususnya pabrik semen yang ada di Rembang. Hingga akhirnya, Presiden Joko Widodo secara resmi meneken Undang-Undang Cipta Kerja setebal 1.187 halaman yang diundangkan dalam No 11 tahun 2020.

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang tersebut di setujui DPR RI  pada 5 Oktober 2020 yang menimbulkan banyak  kontroversial di berbagai kalangan masyarakat dan masih menimbulkan berbagai tafsir termasukk pengaturan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.. Salah satu contohnya yaitu pada Pasal 1 angka 35 UU 32/2009 yang berbunyi “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Mengalami perubahan dalam UU Cipta kerja menjadi “Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat”. Perizinan yang sebelumnya dilakukan Komisi penilai AMDAL sekarang mengalami perubahan dengan diganti tim uji kelayakan AMDAL yang dalam pelaksananaanya nanti masyarakat akan lebih dibatasi karena hanya masyarakat terdampak yang diikut sertakan dalam pengambilan keputusan.

Masyarakat akan lebih dipersulit lagi dalam melakukan gugatan karena untuk industri besar kewenangan perizinannya ada di pemerintah pusat. Bahkan, hal ini akan lebih terasa di daerah khususnya Rembang. Penghapusan syarat kawasan hutan yang sebelumnya 30% dari luasan wilayah juga dihilangkan. Keadaan hutan di wilaah Jawa Tengah yang telah memprihatinkan, akan semakin parah apabila peraturan terkait perlindungan kawasan hutan tidak bias menjadi pelindung yang kuat dengan semakin maraknya “defortasi”.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) mencatat, laju deforestasi Indonesia pada 2018-2019 mencapai 465,5 ribu hektar. Meskipun luasan hutan Indonesia 94,1 juta hektar dari 50,1% total luas daratan, deforetasi hutan yang terus menerus akan menyebabkan kawasan hutan yang semakin sempit. Keadaan tersebut yang membuat peran dari masyarakat dalam mengawal kerusakan lingkungan akan semakin sulit kalau kita memang sudah tidak peduli lagi terhadap kelestarian lingkungan untuk anak cucu kita nanti.

Masyarakat Rembang khususnya di desa terdampak juga mengalami berbagai permasalahan selain kerusakan alam, yaiitu konflik horizontal antar masyarakat desa. Masyarakat desa Tegaldowo dan Timbranagn seolah-olah terpisah menjadi 2 kudu, yang pro dengan berdirinya pabrik semen dan kontrak dengan berdirinya pabrik semen. Masyarakat yang pro beranggapan bahwa dengan berdirinya pabrik di daerah mereka, maka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, membuka lapangan pekerja baru dan meningkatkan perekonomian sesuai dengan apa yang dijanjikan perusahaan.

Disisi lain, masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai petani mereka menolak dengan tegas adanya pendirian pabrik semen didesa mereka. Berkurangnya Mataair sebagai kebutuhan utama dalam pertanian membuat mereka khawatir akan terjadi jika pabrik semen sudah beroperasi, Debu-debu dari aktivitas pabrik juga membuat masyarakat desa merasa tidak nyaman meski lokasi pabrik semen PT Semen Indonesia jauh dari pemukiman penduduk.

Bahkan, ketika waktu lebaran yang biasanya mereka saling bertamu dan bersilaturahmi seakan telah hilang dan hanya menjadi formalitas belaka. Masyarakat sebetulnya juga tidak menginkan hal semacam itu terjadi, mereka ingin hidup rukun bertetangga seperti saat pabrik semen datang ke desa mereka. Selain itu, proses pembangunan tambang dan pabrik semen di Rembang telah memicu konflik sosial akibat perampasan tanah dan perpecahan antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh proses pembebasan lahan yang tidak adil dan transparan (Responsi Bank, 2015).

Dengan demikian, ekosistem karst yang harusnya dilestarikan agar dapat bertahap dari generasi ke generasi lain sesuai dengan fungsinya akan mengalami percepatan kerusakan yang akan menambah berbagai permasalahan keagrariaan di Indonesia.

Selain itu, jika perizinan penambangan semen berskala besar tanpa mempertimbangkan kerusakan alam khususnya kawasan Karst selalu disukseskan, maka tidak ada alasan lagi untuk menolak praktik pertambangan di seluruh kawasan karst yang ada di Indonesia baik itu di Perbukitan Kendeng, Perbukitan Gembong, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bahkan Papua. Karena dalam hal ini, penambangan di Pegunungan Kendeng Rembang jelas berada di kawasan CAT Watuputih yang merupakan kawasan lindung geologi yang harusnya di konservasi. (*)