WFB Demi Pemulihan Ekonomi Rakyat, Dusta Belaka

Oleh: Wity

Demi menyelamatkan pariwisata Bali, pemerintah mencanangkan program Work from Bali (WFB). Program ini akan mewajibkan 25 persen aparatur sipil Negara (ASN) di tujuh kementrian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari bali (work from Bali/WFB). Hal ini rencananya akan direalisasikan pada kuartal III 2021.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo R.M. Manuhutu, salah satu alasan utama menggulirkan rencana WFB adalah kondisi perekonomian Bali yang masih tertekan. Odo pun menyampaikan bahwa adanya program WFB akan memberikan kontribusi untuk perkembangan pariwisata di Bali perlahan bangkit. (kompas.com, 30/05/2021)

Sebagaimana diberitakan dalam kompas.com (29/05/2021), bahwa pemerintah telah memutuskan bahwa lokasi WFB atau program ASN kerja dari Bali adalah kawasan Nusa Dua. Adapun, The Nusa Dua Bali merupakan kawasan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC).

Tak Efektif Pulihkan Ekonomi

Tak dapat dipungkiri, sejak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian di Bali seakan mati suri. Namun, apakah program WFH ini akan mampu mengatasi masalah hingga ke akarnya?

Sayangnya, banyak pakar menyangsikan efektifitas program ini. Ketua Indonesian Chef Association (ICA) Badan Perwakilan Cabang (BPC) Badung, I Made Suarsa menilai bahwa dampak WFH tak akan signifikan terhadap sektor pariwisata. Pasalnya, pariwisata Bali mengandalkan kunjungan dari wisatawan mancanegara. (bali.suara.com, 25/05/2021)

Hal senada juga disampaikan pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara. Menurutnya, dampak dari anjloknya turis asing di Bali tak bisa digantikan oleh 25 persen ASN di tujuh kementerian yang bekerja dari Pulau Dewata. Kunci pemulihan Bali adalah pengendalian Covid-19 dan perbaikan mobilitas. (cnnindonesia.com, 23/05/2021)

Tak hanya itu, acara pemerintah pun biasanya lebih banyak diselenggarakan di hotel bintang tiga ke atas. Sementara hotel bintang tiga ke bawah tak akan dapat merasakan manfaat dari program WFH ini. Berharap UMKM mendapat efek dari belanja dinas pun rasanya sulit. Lagi-lagi pengusaha besarlah yang mendapat untungnya.

Alih-alih untuk membiayai perjalanan dinas ASN ke Bali, bukankah akan lebih tepat sasaran jika alokasi dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata atau memberikan bentuk stimulus langsung ke pengusaha yang terdampak?

Menggerogoti APBN, Membahayakan Rakyat

Di samping tak efektif untuk memulihkan ekonomi rakyat, WFH pun dinilai sebagai pemborosan. Sebagaimana disampaikan oleh pakar kebijakan publik, sekaligus Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Yogyakarta, Prof. Wahyudi Kumorotomo.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tetap berhemat mengingat anggaran yang dikeluarkan untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) terus mengalami lonjakan hingga menginjak angka Rp 971,2 triliun. (kompas.com, 27/05/2021)

WFH pun beresiko terhadap penularan Covid-19. Meski telah menjalani vaksinasi, tak ada jaminan 100 persen aman dari Covid-19. Analis medis CNN Dr Leana Wen mengatakan bahwa ada kemungkinan seseorang yang telah mendapatkan vaksin lengkap tetapi masih bisa menjadi pembawa tanpa gejala. (health.detik.com, 04/02/2021)

Alih-alih memulihkan ekonomi, WFB hanya menggerogoti anggaran dan mengancam keselamatan rakyat akibat penyebaran Covid-19.

Tanggulangi Covid-19, Pulihkan Ekonomi

Berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh sistem buatan manusia takkan pernah mampu mengatasi masalah dengan sempurna. Karena tak mampu melihat permasalahan dari akarnya.

Bukankah sudah jelas bahwa resesi ekonomi yang terjadi saat ini adalah dampak pandemi Covid-19 yang berlaut-larut? Bukankah sudah jelas pula, bahwa untuk memulihkan ekonomi adalah dengan mengatasi pandemi terlebih dahulu? Sayangnya, pemerintah tak mampu mengatasi pandemi dengan tuntas dan sibuk mengurusi kepentingan korporasi.

Menggenjot pariwisata di tengah-tengah pandemi jelas beresiko terhadap penyebaran Covid-19. Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan keselamatan rakyat. Mengatasi pandemi adalah hal utama dan harus diutamakan. Baru kemudian mengupayakan pemulihan ekonomi.

Segala kebutuhan untuk menuntaskan pandemi, mulai dari biaya obat-obatan, vaksin, rumah sakit, hingga kebutuhan rakyat yang dikarantina ditanggung oleh negara. Namun, hal itu tak mungkin dilakukan dalam sistem kapitalisme. Karena kapitalisme tak memiliki sistem pengaturan anggaran yang mumpuni.

Lihatlah Indonesia. Negeri yang kaya akan sumber daya alam (SDA) ini memiliki utang yang begitu besar. Bahkan masih banyak pembiayaan yang seharusnya ditanggung negara tapi malah dibebankan pada rakyat. Hal ini karena dalam Kapitalisme, pengelolaan SDA boleh diserakhan pada swasta bahkan asing. Sehingga, kekayaan yang seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan rakyat, justru masuk ke kantog-kantong asing.

Sungguh, umat sudah muak dengan sistem yang demikian. Umat membutuhkan sistem yang mampu mengatasi pandemi dan segala persoalan lainnya dengan tuntas hingga ke akarnya. Itulah Islam. Sistem yang lahir dari Dzat yang Maha Pencipta lagi Maha Pengatur.

Wahai kaum Muslimin, tidakkah kalian rindu hidup di bawah naungan Sistem Islam yang sempurna?

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa…” (QS An-Nur: 55).