WFB Demi Pemulihan Ekonomi Rakyat, Dusta Belaka

Oleh: Wity

Demi menyelamatkan pariwisata Bali, pemerintah mencanangkan program Work from Bali (WFB). Program ini akan mewajibkan 25 persen aparatur sipil Negara (ASN) di tujuh kementrian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari bali (work from Bali/WFB). Hal ini rencananya akan direalisasikan pada kuartal III 2021.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo R.M. Manuhutu, salah satu alasan utama menggulirkan rencana WFB adalah kondisi perekonomian Bali yang masih tertekan. Odo pun menyampaikan bahwa adanya program WFB akan memberikan kontribusi untuk perkembangan pariwisata di Bali perlahan bangkit. (kompas.com, 30/05/2021)

Sebagaimana diberitakan dalam kompas.com (29/05/2021), bahwa pemerintah telah memutuskan bahwa lokasi WFB atau program ASN kerja dari Bali adalah kawasan Nusa Dua. Adapun, The Nusa Dua Bali merupakan kawasan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC).

Tak Efektif Pulihkan Ekonomi

Tak dapat dipungkiri, sejak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian di Bali seakan mati suri. Namun, apakah program WFH ini akan mampu mengatasi masalah hingga ke akarnya?

Sayangnya, banyak pakar menyangsikan efektifitas program ini. Ketua Indonesian Chef Association (ICA) Badan Perwakilan Cabang (BPC) Badung, I Made Suarsa menilai bahwa dampak WFH tak akan signifikan terhadap sektor pariwisata. Pasalnya, pariwisata Bali mengandalkan kunjungan dari wisatawan mancanegara. (bali.suara.com, 25/05/2021)

Hal senada juga disampaikan pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara. Menurutnya, dampak dari anjloknya turis asing di Bali tak bisa digantikan oleh 25 persen ASN di tujuh kementerian yang bekerja dari Pulau Dewata. Kunci pemulihan Bali adalah pengendalian Covid-19 dan perbaikan mobilitas. (cnnindonesia.com, 23/05/2021)

BACA JUGA:  Literasi Membangun Peradaban Gemilang

Tak hanya itu, acara pemerintah pun biasanya lebih banyak diselenggarakan di hotel bintang tiga ke atas. Sementara hotel bintang tiga ke bawah tak akan dapat merasakan manfaat dari program WFH ini. Berharap UMKM mendapat efek dari belanja dinas pun rasanya sulit. Lagi-lagi pengusaha besarlah yang mendapat untungnya.

Alih-alih untuk membiayai perjalanan dinas ASN ke Bali, bukankah akan lebih tepat sasaran jika alokasi dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata atau memberikan bentuk stimulus langsung ke pengusaha yang terdampak?

Menggerogoti APBN, Membahayakan Rakyat

Di samping tak efektif untuk memulihkan ekonomi rakyat, WFH pun dinilai sebagai pemborosan. Sebagaimana disampaikan oleh pakar kebijakan publik, sekaligus Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Yogyakarta, Prof. Wahyudi Kumorotomo.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tetap berhemat mengingat anggaran yang dikeluarkan untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) terus mengalami lonjakan hingga menginjak angka Rp 971,2 triliun. (kompas.com, 27/05/2021)