Pencapaian yang diraih Pemerintah Kabupaten Bandung selama ini tidak terlepas dari kontribusi dan sinergisitas yang dibangun antara Pemkab Bandung dengan berbagai pihak seperti seluruh lapisan masyarakat, akademisi, dan para pengusaha. Pencapaian yang diraih saat pandemi dapat dijadikan motivasi dan inspirasi bagi seluruh masyarakat, prestasi hanyalah bonus dari upaya dan karya nyata yang ditujukan jajarannya bersama seluruh pihak terkait.
Namum pencapaian yang diraih saat ini tidaklah menjadi sebuah keberhasilan yang gemilang dan menyeluruh, kenyataannya masih banyak daerah yang miskin. Ditambah lagi saat pandemi, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung meningkat selama dua bulan terakhir ini. Akibat dari pengaruh banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pendapatan juga pengurangan pendapatan, hal ini menimbulkan adanya masyarakat miskin baru (misbar).
Tiga perempat jumlah penduduk jika dihitung dari jumlah penduduk hampir 70 persen menjadi miskin baru di Kabupaten Bandung. Yang sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) warga miskin Kabupaten Bandung tahun lalu hanya 5,94 persen. Meskipun IPM tinggi tapi tidak sebanding dengan data real per individu bahwa masih banyak masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan.
Baca Juga:Kasus COVID-19 Melonjak, Prokes Kembali DigalakkanMetode Mind Mapping, Solusi Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Pada Saat Pandemi Covid-19
Kemajuan suatu wilayah tidaklah cukup hanya dengan pembangunan-pembangunan semata. Selama sistemnya masih menerapkan aturan manusia yaitu sekuler-kapitalisme maka pembangunan dirasakan hanya untuk kelompok tertentu saja yang memiliki modal besar. Keuntungan-keuntungan yang memihak para pemodal dengan mengedepankan kepentingan mereka sungguh jauh dengan ketimpangan kesejahteraan rakyat. Sebagian rakyat hanya bisa merasakan kemajuan yang tidak setimpal dengan para pemodal.
Aturan manusia yang membuat rakyat menderita apalagi di tengah pandemi saat ini, dibutuhkan rakyat perhatian dari pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Seharusnya pemerintah mementingkan kebutuhan mendasar (primer) rakyat ketimbang memikirkan pembangunan-pembangunan daerah. Inilah buah hasil adopsi sistem yang diemban saat ini, sistem kufur yang menyengsarakan rakyat. Sehingga pemerataan dan kesejahteraan tidak mungkin didapat apabila diatur oleh aturan manusia.
Aturan yang sempurna dan menyeluruh hanyalah ada dalam aturan Islam, aturan yang datang dari Allah Swt. adalah untuk kemaslahatan umat dan mampu menyejahterakan kehidupan, sehingga umat hidup dengan kebahagiaan dan kenyamanan. Ini hanya akan terwujud di bawah naungan Daulah Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah.