Pemerintah desa setempat dengan sabar memilah dan memilih data yang ada agar data yang sama tidak masuk 2 kali karena akan menyebabkan terjadinya dobel anggaran. Bahkan beberapa orang menilai bahwa bantuan tersebut tidak tepat sasaran, karena ada masyarakat yang dirasa mampu pun ikut mendapatkan bantuan tersebut. Memang bantuan tersebut terkesan kurang tepat sasaran, akan tetapi merata kepada seluruh masyarakat.
Semua mendapatkan bantuan, kecuali peserta PKH/BPNT aktif/BPNT perluasan. Dikarenakan sumber dari bantuan tersebut juga berbeda-beda ada yang sembako, ada yang bantuan sosial tunai dari Kemensos, serta BLT DD, dsb.Tumpang tindihnya data yang ada menunjukkan ketidak selarasan data baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Agaknya hal tersebut perlu dikaji ulang agar tidak terjadi kesalahan serupa di kemudian hari.
Terlebih saat hari raya iedul fitri seperti sekarang ini, diharapkan bantuan tersebut dapat cair sehingga dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Banyak masyarakat yang merantau menyayangkan bantuan pemerintah yang tak kunjung cair/turun sehingga mulai kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.Oleh sebabnya, anjuran pemerintah untuk tidak melakukan mudik lebaran tahun 2020 pun masih dilanggar oleh masyarakat yang membandel dan nekat untuk melakukan mudik lebaran. Beberapa diantaranya mengaku bahwa sudah tidak memiliki penghasilan lagi di kota tempatnya merantau. Oleh sebab itu, mereka nekat melakukan mudik meskipun secara sembunyi-sembunyi.
Baca Juga:Sidang DPRJabar Siap New Normal, Pemprov Fokus Pemulihan Ekonomi
Padahal sudah seharusnya bantuan seperti itu menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Terlebih di saat pendemi seperti ini, dimana banyak orang terutama masyarakat kecil yang mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Memang tidak sedikit dana yang digelontorkan negara guna mengatasi pandemi Covid-19, mulai dari bidang perekonomian dan kesehatan yang terus digenjot agar tidak tumbang.Kedua bidang tersebut menjadi fokus utama pemerintah di saat pandemi yang tak kunjung mereda seperti ini. Apabila pemerintah hanya mengedepankan sektor kesehatannya saja, maka dapat dipastikan sektor ekonomi akan mengalami kelumpuhan seperti yang terjadi saat ini.
Agar tetap terhindar dari pandemi Covid-19 masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah termasuk dalam bekerja, otomatis penghasilan mereka akan berkurang sangat signifikan dan dapat melemahkan perekomonian di Indonesia. Pemerintah pun tidak bisa terus-terusan menanggung biaya hidup seluruh masyarakat Indonesia yang mana kita ketahui jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.