Ide kesetaraan gender yang merupakan mandat dari berbagai perjanjian ataupun kesepakatan Internasional telah nyata bertabrakan dengan keluarnya RUU Omnibus Law. Sangat membingungkan akan cara kerja pemerintahan di negeri ini. Di satu sisi mereka melaksanakan mandat kesetaraan gender dengan ‘harapan’ kesejahteraan perempuan, namun di sisi lain mereka menyerang perempuan dengan RUU Omnibus Law. Sungguh ironi. Seolah perjuangan kaum feminis melawan korporasi terjadi.
Kesejahteraan perempuan yang dipropagandakan oleh kaum feminis melalui ide kesetaraan gender merupakan sebuah ilusi belaka. Bukan hanya tidak mampu menyejahterakan perempuan bahkan data membuktikan bahwa kian hari kondisi perempuan kian memburuk. Diperparah dengan efek domino lainnya, yaitu kehancuran institusi keluarga dan generasi.
Kesetaraan Gender: Proyek Hegemoni Kapitalisme
Sebuah ideologi pasti akan melakukan berbagai cara untuk tetap eksis dan berkuasa. Tidak terkecuali ideologi kapitalisme. Ideologi ini diemban secara totalistas oleh mayoritas negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat (AS). Diikuti pula oleh negara-negara pengekor lainnya. Negara-negara dunia keempat pun dicekoki agar ikut serta dalam pembentukan negara kapitalisme yang lebih utuh.
Baca Juga:KM- Politeknik STTT Bandung Resmi Tunda PemiluCorona, Distance Learning, dan Pendidikan Karakter
Suatu proses alamiah bagi suatu ideologi untuk melebarkan sayapnya. Penyebarluasan ideologi ini merupakan bentuk eksistensinya di kancah Internasional, khususnya bagi negara adidaya. Menghentikan penyebarluasan ideologi ke seluruh dunia akan menghilangkan vitalitasnya, pada gilirannya akan tersingkir dari muka bumi. Begitupula AS dengan ideologi kapitalisme senantiasa menjaga eksistensinya agar tetap jaya. Metode baku bagi ideologi ini adalah dengan imperialisme (penjajahan).
Kapitalisme memandang perempuan sebagai pasar yang potensial. Penggerak roda perekonomian kapitalisme dengan adanya program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP). Pelanggeng hegemoni ideologi kapitalisme dengan adanya program Pemberdayaan Politik Perempuan (PPP). Peran perempuan dalam ranah politik dan ekonomi ini begitu jelas akan melanggengkan hegemoni kapitalisme.
Bukti lain bahwa perempuan hanya dijadikan alat penggerak perekonomian dunia adalah kesenjangan upah dengan laki-laki. AS memberikan upah 79 sen terhadap perempuan, sedangkan laki-laki 1 dolar (100 sen). Inggris memberikan upah perempuan 20% lebih rendah dari laki-laki. Kesenjangan upah perempuan dengan laki-laki di negara-negara penganut kapitalisme seperti AS dan Inggris merupakan bentuk eksploitasi perempuan dalam bidang ekonomi.