Satu Pekan PSBB, Jabar Berhasil Tekan Angka Penularan Kasus COVID-19

Satu Pekan PSBB, Jabar Berhasil Tekan Angka Penularan Kasus COVID-19
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menggelar konferensi pers usai ratas evaluasi pelaksanaan PSBB bersama Presiden RI Joko Widodo, dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (12/5/20). (Foto: Yogi P/Humas Jabar)
0 Komentar

Meski begitu, terkait transportasi publik, Kang Emil berujar bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jabar masih memiliki kekhawatiran akan adanya penularan. Pasalnya, saat dilakukan tes masif di terminal dan stasiun, hasilnya 1 persen di antaranya positif COVID-19.

“Kami khawatir untuk relaksasi di transportasi publik, karena takut (transportasi) ditunggangi oleh pemudik-pemudik dan oleh para OTG (Orang Tanpa Gejala), karena data menunjukkan dari terminal dan stasiun yang kami tes ada 1 persen mereka yang dites ini positif,” katanya.

Jabar Ikut Arahan Presiden Terkait Pelaksanaan Salat Idul Fitri
Sebelum menggelar konferensi pers, Kang Emil lebih dulu mengikuti video conference rapat terbatas (ratas) evaluasi pelaksanaan PSBB bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.

Baca Juga:Tes Swab Masif Mulai Berjalan, Pemda Prov Jabar Bagikan 15.500 Tes Kit ke 10 Kab/KotaDampak Corona Gelandangan Baru di Karawang Meningkat

Dalam ratas tersebut, Kang Emil menyebutkan bahwa Presiden berpesan agar pemerintah daerah melakukan diskusi lebih lanjut dengan para ulama untuk menentukan kriteria urgensi pelaksanaan salat Idul Fitri 1441 H atau Lebaran 2020.

Kang Emil pun menegaskan, pihaknya akan mengikuti arahan Presiden RI tersebut. Jika hasil diskusi menunjukkan penurunan situasi kedaruratan, maka tidak menutup kemungkinan beberapa daerah di Jabar diperbolehkan melaksanakan salat Idul Fitri dan kegiatan ibadah lainnya, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Arahan presiden terkait Idul Fitri, meminta daerah melakukan diskusi dengan ulama untuk menentukan kriteria-kriteria (situasi kedaruratan) ini. Lebaran bisa berlangsung normal berbasis jarak atau tetap tidak dilakukan dengan alasan kedaruratan,” ujar Kang Emil.

“Tapi kalau sudah secara ilmiah tidak ada ancaman kedaruratan lagi, ibadah bisa disarankan kembali ke normal dengan protokol kesehatan,” ujarnya. (rls)

Laman:

1 2
0 Komentar