PASUNDAN EKSPRS – Pada hari Kamis (14/9/2023), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil langkah tegas menyusul kericuhan yang terjadi di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, yang berasal dari unjuk rasa penolakan relokasi Pulau Rempang.
Dalam upaya untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi potensi eskalasi ancaman, Kapolri telah memerintahkan penambahan personel kepolisian sebanyak 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK), yang setara dengan 400 personel.
Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap keadaan yang semakin memanas di Pulau Rempang.
Baca juga:
Terapkan Syariat Islam, Pejudi Online di Aceh Dihukum Cambuk
Polres Karawang Tangkap 12 Tersangka dari 11 Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Keras Tertentu
Masyarakat yang Akan Direlokasi Mendapatkan Prioritas Utama
Saat menghadiri acara di The Tribata, Jakarta Selatan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa meskipun penambahan personel merupakan langkah penting,
prioritas utama yang diupayakan oleh kepolisian adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi dari Pulau Rempang.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini dengan cara damai dan melalui dialog dengan warga yang terdampak.
“Kerusuhan Pecah Akibat Gagalnya Dialog” Ungkap Sigit Prabowo
Jenderal Sigit Prabowo menjelaskan bahwa kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang bermula dari kegagalan dialog antara massa demonstran dan BP Batam.
Meskipun upaya telah dilakukan untuk mencapai kesepakatan, titik temu belum berhasil ditemukan.
Akibatnya, kericuhan pun pecah dan bahkan mengarah pada penyerangan terhadap kantor BP Batam.
Keputusan yang Lebih Komprehensif Diperlukan
Sigit Prabowo menyadari bahwa situasi ini memerlukan keputusan-keputusan yang lebih komprehensif untuk menyelesaikannya.
Hal ini menunjukkan bahwa penanganan konflik ini tidak dapat dilakukan secara instan dan memerlukan pendekatan yang lebih cermat.
Mengamankan Keadaan yang Tidak Terduga
Akibat kericuhan yang terjadi, kepolisian yang berjaga saat itu terpaksa melakukan pengamanan lebih lanjut.
Dalam upaya untuk menjaga keamanan, sejumlah anggota polisi mengalami luka-luka saat berusaha mengendalikan situasi.
“Saat itu, kita harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan melindungi anggota kita dari penyerangan yang terjadi,” ujar Jenderal Sigit Prabowo.
Aksi Anarkis Massa dan Dampaknya
Demonstrasi di depan kantor BP Batam ternyata diwarnai oleh aksi anarkis massa yang menolak relokasi warga Pulau Rempang.
Massa tersebut bahkan melempari polisi dengan batu berukuran besar dan melakukan penganiayaan terhadap mereka.
Video yang menampilkan pelemparan batu kepada polisi menjadi viral di media sosial, menggambarkan tingkat eskalasi kekerasan yang terjadi dalam demonstrasi tersebut.
Presiden Jokowi: Kurangnya Komunikasi yang Baik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga angkat bicara terkait demonstrasi warga yang menolak proyek pengembangan Pulau Rempang, Batam.
Menurut Jokowi, kurangnya komunikasi yang baik dengan warga merupakan akar permasalahan yang memicu kericuhan tersebut.
“Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” ujar Jokowi dalam pernyataannya di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9).
Kesepakatan yang Tidak Dikomunikasikan Dengan Baik
Jokowi menekankan bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi warga Pulau Rempang. Namun, kesepakatan tersebut tidak disampaikan dengan baik kepada warga, sehingga terjadi kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan mereka.
“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” tambah Jokowi.
