PASUNDAN EKSPRES – Presiden Joko Widodo, yang kerap disapa Jokowi, memberikan responsnya terhadap konflik yang terjadi di Pulau Rempang.
Peristiwa bentrokan antara masyarakat setempat dengan tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP pada tanggal 7 September 2023, telah menimbulkan kekhawatiran.
Dalam konteks ini, Presiden Jokowi mengangkat isu pembebasan lahan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City sebagai salah satu akar masalah.
Beliau meminta dengan tegas kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut demi menghindari eskalasi konflik yang lebih parah.
Jokowi juga mencatat bahwa beliau sudah menghubungi Kapolri Listyo Sigit pada tengah malam untuk mendiskusikan penanganan permasalahan di Pulau Rempang.
Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani konflik ini dengan sebaik-baiknya.
Beliau menegaskan pentingnya tidak mengambil pendekatan represif terhadap masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini. Kesalahan komunikasi dan kurangnya pemahaman mungkin menjadi faktor pemicu konflik ini.
Jokowi mengindikasikan bahwa memberikan ganti rugi, lahan, atau rumah kepada masyarakat merupakan langkah yang tepat, tetapi yang perlu diperhatikan adalah lokasi yang sesuai.
Baca juga :
Presiden Jokowi Tanggapi Konflik di Pulau Rempang
Konflik di Pulau Rempang, Pihak Kepolisian Mengamankan 27 Individu
Konflik di Pulau Rempang, Pihak Kepolisian Mengamankan 27 Individu
Dalam acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Kota Kasablanka, Jakarta, pada tanggal 13 September 2023, Jokowi menjelaskan bahwa masalah pembebasan lahan seringkali menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan proyek PSN. Oleh karena itu, proyek tersebut harus dikerjakan secara detail agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Selain itu, Jokowi meminta kepada jajarannya agar selalu transparan mengenai progres dari pengerjaan proyek PSN. Jika ada hambatan atau proyek yang sulit untuk diselesaikan, maka perlu segera dilaporkan agar solusinya dapat dicari.
Beliau menegaskan bahwa tujuan utama dari proyek PSN adalah memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga tidak boleh merugikan masyarakat. Oleh karena itu, persoalan yang berkaitan dengan masyarakat harus diselesaikan dengan pendekatan yang bijak.
Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan ganti rugi yang setimpal dengan dampak yang mereka alami akibat pelaksanaan proyek PSN. Ini tidak hanya sekadar ganti rugi, tetapi juga memberikan peluang atau “ganti untung” kepada masyarakat, mengingat harga yang diberikan adalah yang terbaik.
Sebelumnya, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto, mengungkapkan bahwa warga yang terdampak proyek Rempang Eco-City akan direlokasi. Mereka akan mendapatkan rumah permanen secara gratis. Kawasan relokasi mereka terletak di Dapur Tiga Sijantung, Pulau Galang.
Setiap rumah akan dibangun di atas lahan seluas 500 meter persegi beserta infrastruktur penunjangnya. Selain itu, akan ada pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas sosial dan umum, kawasan pemerintahan, puskesmas, sekolah, hingga dermaga untuk para nelayan.
Namun, saat ini, penyediaan rumah gratis masih dalam tahap pembangunan dan diperkirakan akan selesai tahun depan. Sementara itu, warga yang direlokasi akan ditempatkan sementara dan akan mendapatkan uang sewa rumah serta biaya hidup per bulan.
Demikianlah, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Pulau Rempang dengan cara yang adil dan bijaksana. Semua pihak berharap agar konflik ini dapat segera diselesaikan demi kebaikan bersama.
