Jokowi Minta Penyelesaian Pembebasan Lahan Di Pulau Rempang

Jokowi
Jokowi Minta Penyelesaian Pembebasan Lahan Di Pulau Rempang
0 Komentar

PASUNDAN EKSPRES – Presiden Joko Widodo, yang kerap disapa Jokowi, memberikan responsnya terhadap konflik yang terjadi di Pulau Rempang.

Peristiwa bentrokan antara masyarakat setempat dengan tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP pada tanggal 7 September 2023, telah menimbulkan kekhawatiran.

Dalam konteks ini, Presiden Jokowi mengangkat isu pembebasan lahan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City sebagai salah satu akar masalah.

Baca Juga:Zodiak Capricorn: Kepribadian, Karier, dan Kisah Cinta yang Menggigit10 Harga Jam Tangan Richard Mille Terjangkau 2023

Beliau meminta dengan tegas kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut demi menghindari eskalasi konflik yang lebih parah.

Jokowi juga mencatat bahwa beliau sudah menghubungi Kapolri Listyo Sigit pada tengah malam untuk mendiskusikan penanganan permasalahan di Pulau Rempang.

Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani konflik ini dengan sebaik-baiknya.

Beliau menegaskan pentingnya tidak mengambil pendekatan represif terhadap masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini. Kesalahan komunikasi dan kurangnya pemahaman mungkin menjadi faktor pemicu konflik ini.

Jokowi mengindikasikan bahwa memberikan ganti rugi, lahan, atau rumah kepada masyarakat merupakan langkah yang tepat, tetapi yang perlu diperhatikan adalah lokasi yang sesuai.

Selain itu, Jokowi meminta kepada jajarannya agar selalu transparan mengenai progres dari pengerjaan proyek PSN. Jika ada hambatan atau proyek yang sulit untuk diselesaikan, maka perlu segera dilaporkan agar solusinya dapat dicari.

Beliau menegaskan bahwa tujuan utama dari proyek PSN adalah memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga tidak boleh merugikan masyarakat. Oleh karena itu, persoalan yang berkaitan dengan masyarakat harus diselesaikan dengan pendekatan yang bijak.

Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan ganti rugi yang setimpal dengan dampak yang mereka alami akibat pelaksanaan proyek PSN. Ini tidak hanya sekadar ganti rugi, tetapi juga memberikan peluang atau “ganti untung” kepada masyarakat, mengingat harga yang diberikan adalah yang terbaik.

0 Komentar