Tarif yang diambil dari rakyat juga dalam nilai yang wajar, tidak berlebih-lebihan hingga membuat rakyat sulit untuk membayar tagihannya. Negara juga haram menyerahkan kepemilikan umum kepada pihak swasta atau asing. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.: “Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: padang gembalaan, air, dan api.” (HR Ibn Majah)
Maka, untuk menyelesaikan masalah yang terus terjadi di tubuh PLN hingga merugikan rakyat sendiri dengan menghentikan liberalisasi energi dan mengembalikan seluruhnya pada tangan negara sebagai pengelola utama.
Liberalisasi energi terjadi disebabkan masih bercokolnya sistem kapitalisme-sekularisme di negeri ini.
Baca Juga:Panglima Santri Subang Kunjungi 5 Ponpes, Dorong Dibentuk Satgas Covid-19 di PesantrenPendemi Covid-19, Linda Megawati Tetap Melaksanakan Reses
Liberalisasi (komersialisasi) energi ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Maka, tak heran bila tarif dasar listrik melambung tinggi. Negara ibarat korporasi besar yang menjual listrik dengan harga selangit. Bukan sebagai pengurus rakyat yang berkewajiban menyediakan listrik dengan harga murah bahkan gratis.
Listrik murah dan berkualitas, hanya ada dalam sistem Islam yang menjamin ketersediaannya bagi rakyat baik miskin ataupun kaya, baik muslim ataupun nonmuslim.
Jika rakyat merindukan kehidupan yang tenang, penerangan yang terang benderang, itu hanya didapatkan dalam naungan Islam. Sebagai contoh, bukti majunya peradaban Islam yakni pada masa Khilafah Bani Umayyah, Cordova sebbagai ibukota Andalusia, pada malam harinya diterangi dengan lampu-lampu, sehingga para pejalan kaki memperoleh cahaya sepanjang sepuluh mil tanpa terputus. Ada sebuah masjid dengan 4.700 buah lampu yang menerangi, yang setiap tahunnya menghabiskan 24.000 liter minyak. (al-waie.id, 1/12/2017)
Masyaallah. Negara khilafah sedemikian memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Saatnya mencampakkan kapitalisme-sekularisme, berganti pada Islam kafah dalam naungan khilafah.
Wallahu a’lam bishshawab.