PASUNDAN EKSPRES– Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespons penolakan sejumlah organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), terhadap tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Bahlil menegaskan bahwa tawaran tersebut ditujukan kepada pihak yang berminat, dan menghargai penolakan dari yang tidak membutuhkan.
“Kami akan menawarkan. Jika ada yang menolak, itu berarti mereka tidak membutuhkan. Kami akan memberikan kepada yang membutuhkan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (7/6).
Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat. Penolakan ini, menurutnya, mungkin disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif. Ia menekankan pentingnya dialog untuk menyelesaikan masalah yang muncul. “Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjelaskan dengan baik, nanti kita jelaskan,” tambahnya.
Baca Juga:Mahfud MD: Putusan MA Tunjukkan Sistem Peradilan Indonesia Semakin BurukKPU Enggan Komentari Tudingan Terkait Putusan MA soal Batas Usia Cagub-Cawagub
Beberapa organisasi keagamaan menyikapi tawaran ini dengan hati-hati. Muhammadiyah, misalnya, sedang mempertimbangkan aspek positif dan negatif serta kapasitas mereka untuk menerima tawaran tersebut. Ketua PP Muhammadiyah bidang Tabligh, Dakwah Komunitas, Kepesantrenan, dan Pembinaan Haji-Umrah, Saad Ibrahim, mengatakan bahwa tawaran ini masih dalam pembahasan.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, bahkan bersikap skeptis terhadap tawaran ini, menyebutnya sebagai jebakan. Bahlil yakin bahwa dengan penjelasan yang baik, keraguan ini bisa diatasi. “Pak Din juga kan adalah senior saya, guru bangsa. Bisa lah kalau kita jelaskan baik-baik, bisa kok,” ujarnya penuh percaya diri.
Di pihak lain, KWI melalui Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan, Marthen Jenarut, menegaskan bahwa organisasi mereka berfokus pada tugas-tugas kerasulan seperti pelayanan, pewartaan, ibadat, dan semangat kenabian, bukan pada pengelolaan tambang. Bahlil menghormati pandangan ini dan berharap melalui komunikasi yang baik, penjelasan bisa diterima.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom, juga menyatakan bahwa PGI masih mengkaji tawaran pemerintah tersebut. PGI menegaskan bahwa tambang bukanlah bidang pelayanan mereka dan tidak memiliki kemampuan di bidang ini. “Masalah tambang ini bukanlah bidang pelayanan PGI dan tidak juga memiliki kemampuan di bidang ini. Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI,” kata Gomar dalam keterangan terbarunya.