Ditulis oleh, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Subang, Muhammad Riefky Alfathan
Agustus 2025 kembali menghadirkan ironi. Di saat bangsa ini merayakan kemerdekaan, rakyat justru berbaris di jalan-jalan, mengangkat poster dan suara lantang. “Kebijakan yang serampangan, rakyat menunggu di persimpangan.”
Serampangan, itulah kata kunci yang paling tepat menggambarkan arah negara hari ini. Kebijakan berganti secepat cuaca, tanpa pijakan yang kokoh, tanpa keberpihakan yang jelas.
Baca Juga:Menanti Seragam Gratis Bupati SubangPerjalanan Moka Subang Sampai 30 Besar Dipenuhi Pembekalan, Grand Final Akan Dilaksanakan 12 September 2025
Subsidi ditarik lalu dipasang kembali, aturan pendidikan diubah seakan anak didik hanyalah kelinci percobaan, proyek infrastruktur digadang sebagai pencapaian namun menyingkirkan ruang hidup rakyat kecil. Apakah ini kebijakan, atau sekadar eksperimen besar yang menjadikan rakyat sebagai korbannya?
Rakyat menunggu di persimpangan. Persimpangan antara harapan dan keputusasaan. Antara percaya bahwa negara masih bisa diselamatkan, atau menyerah pada kenyataan bahwa kekuasaan kini hanya alat segelintir elit untuk mengamankan kepentingannya. Harga bahan pokok kian mencekik, lapangan kerja tak kunjung pasti, sementara demokrasi diperlakukan bak formalitas tahunan.
Apa yang ditunjukkan oleh aksi Agustus 2025 bukan sekadar protes jalanan. Itu adalah alarm keras,bahwa bangsa ini sedang kehilangan arah. Pemerintah tampak sibuk membangun citra diri,namun lupa akan evaluasi diri.
Sibuk berbicara soal visi besar, tapi abai pada dapur rakyat yang tak lagi berasap.Tagline 17+8 tuntutan kini kian merebak dikalangan masyarakat dan aktivis yaitu 17 tuntutan jangka pendek, dan 8 tuntutan jangka panjang.
Banyak kritik yang dilontarkan untuk pemerintah diantaranya :
- Meminta Pemerintah memisahkan mengenai kebijakan/trias politica (Legislatif,Eksekutif,Yudikatif) tanpa mengintervensi ataupun melemahkan salah satunya.
- Evaluasi dan Pecat seluruh Anggota DPR RI yang tidak Pro dan Mendiskreditkan rakyat.
- Meminta DPR membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat,tidak membuat kebijakan yang serampangan.
- Sahkan UU Perampasan Aset dan bersihkan Kabinet, Parlemen, dan Peradilan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Evaluasi dan Pecat seluruh Menteri dan Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN dan Ketua Umum Partai Politik.
- Cabut PP Nomor 35 Tahun 2021,Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) Sahkan RUU Ketenagakerjaan baru(tanpa skema Omnibus Law).
- Mengutuk keras seluruh aparat kepolisian atas segala tindakan yang bertendensi menghalang-halangi hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas informasi, Mendesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional, dan Pecat Kapolri.
- Meminta DPR RI melaksanakan Proses legislasi inklusif & terbuka (terhadap rancangan undang-undang). libatkan publik, civil society, ahli hukum, dan tidak membuat keputusan tertutup.
- Meminta DPR dan pimpinan partai harus beri sanksi kepada anggota DPR yang jadi simbol ketidakpatutan dan pemicu kemarahan publik
- Cabut segala tunjangan Fantastis Menteri, Wakil Menteri, Direksi, Komisaris BUMN.
- Tolak Kenaikan Pajak terhadap Rakyat miskin dan Tolak Efesiensi Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan pertahanan sesuai dengan Amanat Konstitusi UUD 1945.
- Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan turunkan harga Pangan.
- Penguatan KPK dan hukum antikorupsi.
- Penguatan lembaga HAM di Indonesia.
- Bangun Industri Nasional dengan Jalan Landreform Sejati.
- Usut tuntas penembakan yang dilakukan oleh aparat.
- Usut tuntas tindakan refresif aparat dan pelaku atas hilangnya nyawa ojol dalam aksi demonstrasi.
- Bebaskan para aktivis sebanyak 3.195 yang ditahan.
- Negara bertanggung jawab atas meninggalnya 10 orang yang meninggal dalam demonstrasi.