PASUNDANEKSPRES.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait isu pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.
Isu yang berkembang menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melepas saham bandara tersebut.
Namun, Dedi menegaskan kabar itu tidak benar.Ia menyatakan tidak ada rencana penjualan saham BIJB Kertajati.
Baca Juga:Posko Pengungsian Longsor Cisarua Membludak, Warga dari Zona Hijau akan Dipulangkan.Banjir Subang Meluas, Dewi Terendam Air Saat Tidur
Wacana yang tengah dibahas adalah opsi skema tukar guling aset (ruislag) antara Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat.
Skema tersebut muncul dari hasil pembahasan bersama pemerintah pusat, menyusul besarnya beban fiskal yang harus ditanggung APBD Jawa Barat setiap tahun untuk mendukung operasional BIJB Kertajati
“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional,” kata Dedi, Jumat (23/1/2026).
Operasional Kertajati Dinilai Belum Optimal
Dedi menjelaskan, hingga kini operasional BIJB Kertajati belum mampu berjalan secara mandiri. Aktivitas penerbangan yang belum stabil membuat bandara tersebut masih memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
“Kepastian Kertajati bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional itu sampai sekarang belum terlihat,” ujarnya.
ondisi ini menjadi salah satu alasan perlunya pembahasan lanjutan dengan pemerintah pusat terkait arah pengelolaan bandara tersebut.
Selain persoalan fiskal, Dedi juga menyinggung kebijakan transportasi yang dinilainya belum sepenuhnya berjalan selaras. Menurutnya, dorongan untuk memaksimalkan Kertajati belum sejalan dengan kondisi transportasi yang ada saat ini.
Baca Juga:Ikan Mabuk di Waduk Jatiluhur Dijual Murah, Langsung Diserbu WargaDPRD Â Jabar Dorong Penataan Lingkungan Menyeluruh Dari Hulu Hingga Hilir
“Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” tegasnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, Dedi mengusulkan agar kawasan Kertajati dialihkan menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Usulan ini disebut telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ungkap Dedi.