Di sisi lain, Zaini turut menyoroti capaian realisasi investasi Jawa Barat tahun 2025 yang tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional dengan nilai mencapai Rp296,8 triliun. Ia mengingatkan, angka fantastis tersebut tidak boleh berhenti sebagai pencapaian statistik semata.
“Kita harus lihat, sejauh mana investasi yang besar ini mampu menyerap tenaga kerja. Nah ini harus disiasati oleh Pemprov, bagaimana realisasi investasi yang tinggi ini juga berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal,” katanya.
Masuknya industri otomotif berbasis listrik seperti BYD dan VinFast juga dinilai belum bisa dijadikan solusi instan. Menurut Zaini, proses perekrutan tenaga kerja dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu panjang.
Baca Juga:Belanja Warga Pangandaran untuk Beli Roko Lebih Besar Ketimbang MakananKreator Konten Sewa Pacar di Tasikmalaya Resmi Jadi Tersangka
“Mereka kan bertahap, enggak sekaligus. Mungkin dalam sekian tahun, baru masuk tenaga kerja yang ribuan itu. Tapi dalam fase itu, jumlah angkatan kerja juga terus bertambah. Nah ini juga harus dipikirkan,” ujarnya.
Zaini berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi segera menghadirkan kebijakan yang lebih konkret, terukur, dan berorientasi jangka panjang untuk menekan laju pengangguran di tengah tren PHK yang masih tinggi.
“Kami Komisi V ya mengharapkan, ada kebijakan nyata yang dilakukan oleh Pak Gubernur untuk mengatasi soal PHK, pengangguran ini,” tandasnya.
MUAMMAR QADDAFI