PASUNDANEKSPRES.CO – Pengamat politik, Rocky Gerung menyoroti pentingnya peran kalangan akademisi dan mahasiswa dalam menguji serta mengkritik kebijakan pemerintah.
Hal itu disampaikannya dalam sebuah forum diskusi di kampus Institut Teknologi Bandung.
Dalam paparannya, Rocky menilai ruang diskusi akademik harus menjadi tempat untuk menguji gagasan politik dan ekonomi yang muncul dari pemerintah, termasuk konsep yang ia sebut sebagai ‘Prabowonomics’.
Baca Juga:Seluruh Korban Longsor Sampah Bantar Gebang Ditemukan, SAR Hentikan Operasi PencarianBareskrim Tangani Laporan Dugaan Kekerasan Seksual di Pelatnas Panjat Tebing!
Menurutnya, setiap kebijakan negara seharusnya terbuka terhadap kritik dan interupsi publik agar tidak berkembang menjadi kekuasaan yang bersifat monolitik.
“Setiap kebijakan harus bisa diuji dan diinterupsi oleh publik. Tanpa kritik, kebijakan bisa berubah menjadi kekuasaan yang tidak terbuka,” ujar Rocky.
Konsep Prabowonomics Perlu Uji Akademis
Rocky menilai istilah Prabowonomics, yang merujuk pada pendekatan ekonomi Presiden Prabowo Subianto, seharusnya tidak hanya menjadi jargon politik.
Menurutnya, konsep tersebut perlu diuji secara akademis untuk mengetahui dasar ideologinya.
Ia mempertanyakan apakah pendekatan ekonomi tersebut lebih dekat dengan tradisi ekonomi klasik ala Milton Friedman atau memiliki kecenderungan lain yang lebih bersifat sosial.
Bagi Rocky, perdebatan akademik penting agar konsep tersebut tidak hanya menjadi slogan politik tanpa landasan teori yang jelas.
“Begitu sebuah istilah ekonomi muncul dalam politik, maka tugas intelektual adalah membongkar metodologi dan ideologinya,” katanya.
Baca Juga:Awal Mula Kasus Mayat Wanita Mengering di Depok, Ternyata Dihabisi Suami SiriJadwal One Way dan Contraflow Arus Mudik Lebaran 2026 di Tol Trans-Jawa dan Tangerang-Merak
Dalam penjelasannya, Rocky menyinggung bahwa sistem ekonomi Indonesia sebenarnya telah diatur dalam konstitusi melalui tiga pilar utama.
Pertama adalah korporasi yang berfungsi menciptakan akumulasi ekonomi melalui mekanisme pasar.
Kedua adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang berperan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Ketiga adalah koperasi yang bertujuan memperkuat solidaritas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Rocky, ketiga elemen tersebut seharusnya berjalan seimbang untuk mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keadilan sosial.
“Konstitusi kita sebenarnya sudah memberi arah yang jelas. Korporasi untuk akumulasi ekonomi, BUMN untuk kemandirian nasional, dan koperasi untuk solidaritas sosial,” jelasnya.
Kritik terhadap Cara Kabinet Menafsirkan Kebijakan
Rocky juga mengkritik cara sebagian anggota kabinet dalam menafsirkan kebijakan ekonomi pemerintah.