Menurutnya, kesalahan sering kali bukan terletak pada teori ekonomi itu sendiri, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan oleh para pengambil keputusan.
“Ilmu ekonomi tidak pernah berbohong. Yang sering keliru adalah para ekonom atau pembuat kebijakan yang menafsirkannya,” ujarnya.
Ia menilai perbedaan pemahaman di dalam kabinet berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.
Baca Juga:Seluruh Korban Longsor Sampah Bantar Gebang Ditemukan, SAR Hentikan Operasi PencarianBareskrim Tangani Laporan Dugaan Kekerasan Seksual di Pelatnas Panjat Tebing!
Selain membahas konsep ekonomi, Rocky juga menyinggung potensi masalah ekonomi yang dapat muncul akibat gangguan pasokan energi global.
Ia mencontohkan situasi geopolitik seperti ketegangan di kawasan Strait of Hormuz yang dapat mempengaruhi distribusi energi dunia.
Menurut Rocky, jika pasokan energi terganggu dan daya beli masyarakat melemah, kondisi tersebut bisa memicu ketegangan ekonomi dan politik di dalam negeri.
Ia bahkan menyebut situasi tersebut sebagai fase awal dari potensi krisis yang lebih besar jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Pentingnya Percakapan Publik dalam Demokrasi
Rocky menekankan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan sehat jika percakapan publik tetap terbuka.
Ia mengingatkan bahwa republik dibangun atas dasar penggunaan nalar publik, bukan sekadar komunikasi politik yang dipenuhi propaganda, influencer, atau algoritma media sosial.
Menurutnya, masyarakat sipil harus menjadi ruang utama bagi perdebatan ide dan kebijakan.
Baca Juga:Awal Mula Kasus Mayat Wanita Mengering di Depok, Ternyata Dihabisi Suami SiriJadwal One Way dan Contraflow Arus Mudik Lebaran 2026 di Tol Trans-Jawa dan Tangerang-Merak
“Republik hidup dari percakapan publik. Tanpa diskusi terbuka di masyarakat sipil, demokrasi akan kehilangan rohnya,” tegas Rocky.
Kampus Diminta Uji Integritas dan Intelektualitas Calon Pemimpin
Dalam kesempatan itu, Rocky juga mengajak perguruan tinggi untuk berperan aktif menguji kualitas calon pemimpin nasional.
Ia mengusulkan agar kampus membuat standar penilaian yang mencakup tiga aspek utama:
- Etikabilitas atau integritas moral
- Intelektualitas yang diuji melalui forum diskusi akademik
- Elektabilitas yang baru diuji melalui survei politik
Menurutnya, urutan tersebut penting agar pemimpin yang muncul tidak hanya populer secara politik, tetapi juga memiliki integritas dan kemampuan intelektual.
“Pemimpin harus lulus etikabilitas dan intelektualitas terlebih dahulu sebelum bicara elektabilitas,” kata Rocky.
RENDIKA MARFIANSYAH.