Mabes Polri kemudian memberikan penjelasan mengenai identitas sosok jenderal berinisial TK tersebut. Pihak kepolisian menyebut yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir menjelaskan bahwa TK merupakan perwira tinggi Polri yang masih aktif dengan pangkat Brigadir Jenderal atau jenderal bintang satu. Kendati demikian, pihaknya belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan TK saat ini di lingkungan kepolisian.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny melalui keterangannya.
Baca Juga:Prabowo Akan Kumpulkan Partai Koalisi untuk Bahas Dua Kandidat Pengganti GibranGibran Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Fasilitas dan Tunjangan yang Didapat!
Lebih lanjut, Isir menyampaikan bahwa TK juga menjalani pemeriksaan internal terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi. Selain itu, penyidik turut mendalami keterangannya untuk mengusut dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan empat tersangka sebelumnya.
2. Perintah Penyadapan Diduga Berasal dari Listyo Sigit
Dalam penjelasannya, Suyudi menguraikan bahwa dugaan praktik penyadapan tersebut bermula dari instruksi Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Kapolri kepada Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU,” ujarnya.
Instruksi tersebut selanjutnya diteruskan oleh Slamet Uliandi kepada Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Menurut Suyudi, permintaan untuk melakukan penyadapan disampaikan melalui komunikasi lisan maupun grup WhatsApp. Dalam prosesnya, tidak ditemukan surat permohonan dari penyidik ataupun dokumen laporan polisi yang menjadi dasar pelaksanaan penyadapan.
Selanjutnya, Tim Supporting Unit (TSU) memasukkan nomor telepon yang menjadi sasaran ke dalam sistem LIMS tanpa terlebih dahulu memverifikasi apakah nomor tersebut berkaitan dengan suatu perkara pidana.
Proses penyadapan kemudian berlangsung melalui tiga tahapan. Pada tahap pertama, nomor target dimasukkan ke sistem LIMS. Tahap kedua, penyadapan dilakukan menggunakan perangkat PenLink’s X (PLX).
Baca Juga:Wahana Bermain Taman Arimbi, Tempat Wisata Cikaum Subang yang Cocok untuk Liburan KeluargaWisata Purwadadi Subang Terbaru 2026: Destinasi Menarik untuk Liburan Santai
Adapun pada tahap ketiga, petugas mendengarkan sekaligus mengekspor rekaman percakapan yang diperoleh. Rekaman tersebut kemudian diolah menjadi dokumen transkrip.
“Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP,” jelasnya.