PASUNDANEKSPRES.CO – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah temuan beserta rangkaian peristiwa dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Pemaparan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Kamis (12/11) pagi.
Hingga saat ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Presiden (KS) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kadivkum Irjen Pol Ahrie Sonta (AS), mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).
Baca Juga:Prabowo Akan Kumpulkan Partai Koalisi untuk Bahas Dua Kandidat Pengganti GibranGibran Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Fasilitas dan Tunjangan yang Didapat!
Dari keempat tersangka, hanya SU yang menjalani tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatannya. Sementara itu, tiga tersangka lainnya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, untuk kepentingan penyidikan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPR, termasuk melalui kesimpulan rapat, meminta Polri menelusuri pihak yang diduga menjadi dalang penyadapan sekaligus mengungkap tujuan pengumpulan informasi tersebut. Komisi III juga mendesak kepolisian mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar dalam perkara penyadapan itu.
Menanggapi desakan tersebut, Suyudi menyampaikan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi baru sebagai dasar untuk menyelidiki dugaan tindak pidana makar.
Berikut sejumlah fakta terbaru yang disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR terkait perkara tersebut.
1. Sosok Brigjen TK Ikut Terseret dalam Kasus
Dalam pemaparan kronologi perkara yang berlangsung secara terbuka di hadapan Komisi III DPR, Suyudi mengungkap adanya sosok berinisial TK yang turut diperiksa dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
TK disebut sebagai pihak yang diduga menerima perintah dari tersangka Irjen Ahrie Sonta untuk melakukan pemantauan atau surveilans.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.