PASUNDANEKSPRES.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka.
Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 yang ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin.
Baca Juga:Segera Daftar! Disnakertrans Jabar Buka Pendaftaran Uji Kompetensi TIK di Sejumlah Kabupaten/KotaCara Isi Saldo E-money di Livin by Mandiri, Lewat HP Jadi Mudah
Pencabutan suket tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Diketahui, MA mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan Palal terkait surat keterangan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka.
Kasis ini diajukan oleh Subhan terkait gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT dengan tergugat dalam perkara ini adalah Kemendikdasmen.
Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan gugatan kasus Subhan Palal terkait keabsahan dokumen tersebut dan menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang dikutip dari situs resmi MA, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Prof. Atip Latipulhayat, mengonfirmasi bahwa SK pencabutan tersebut telah diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam persidangan pada Kamis, 12 November 2026.
PTUN kemudian menyatakan gugatan tersebut gugur karena objek sengketa berupa suket penyetaraan pendidikan telah dicabut pemerintah.
Baca Juga: Gibran Ungkap Alasan Mundur dari Wapres, Singgung Kepentingan Negara hingga Isu IjazahGibran Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Fasilitas dan Tunjangan yang Didapat!
Dengan adanya pencabutan tersebut, surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, mengatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran telah dicabut berdasarkan putusan MA.
“Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).