Dampak limbah baterai tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan manusia. Pencemaran air dan tanah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem serta membahayakan makhluk hidup. Apabila zat berbahaya masuk ke lingkungan dan mencemari sumber air, masyarakat yang menggunakan air tersebut juga dapat menghadapi risiko kesehatan. Proses pembakaran baterai secara tidak terkendali pun dapat menghasilkan asap dan zat berbahaya. Oleh sebab itu, penanganan limbah baterai harus dilakukan dengan prosedur keselamatan yang tepat.
Selain menimbulkan ancaman, limbah baterai sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi. Baterai bekas mengandung sejumlah material yang dapat diambil kembali melalui proses daur ulang. Material seperti litium, nikel, dan kobalt dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan baterai baru. Dengan demikian, daur ulang dapat mengurangi kebutuhan terhadap penambangan bahan mentah sekaligus menekan jumlah limbah yang harus dibuang. Langkah ini juga mendukung penerapan ekonomi sirkular, yaitu sistem yang berusaha menggunakan kembali sumber daya agar tidak langsung menjadi sampah.
Selain didaur ulang, baterai yang kapasitasnya sudah menurun tetapi masih layak digunakan dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan lain. Pemanfaatan ini dikenal dengan istilah second life battery atau penggunaan baterai untuk masa pakai kedua. Contohnya adalah penggunaan baterai bekas sebagai penyimpan energi listrik dari panel surya atau sumber energi terbarukan lainnya. Namun, sebelum digunakan kembali, kondisi baterai harus diperiksa dan diuji oleh tenaga ahli agar tetap aman.
Baca Juga:Awal Manis Kepemimpinan Baru, Direktur POLSUB Terima Langsung Dua Penghargaan Nasional Anugerah DiktisaintekDulu Mengira Rumit, Kini Pensiunan PNS Mantap Urus Sertipikat Tanah Sendiri
Di Indonesia, pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik telah mendapat perhatian melalui kebijakan pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023, mengatur bahwa penanganan limbah baterai kendaraan listrik dilakukan melalui daur ulang dan/atau pengelolaan oleh pihak yang memiliki izin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa baterai bekas tidak boleh ditangani oleh sembarang pihak. Pengelolaan yang tepat diperlukan untuk melindungi lingkungan sekaligus menjaga keselamatan masyarakat.
Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan limbah baterai masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, menyediakan fasilitas pengumpulan, serta mendorong pembangunan industri daur ulang baterai. Produsen kendaraan listrik juga harus bertanggung jawab terhadap baterai yang telah habis masa pakainya, misalnya dengan menyediakan layanan pengembalian baterai bekas. Selain itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar tidak membuang, membakar, atau membongkar baterai secara sembarangan.
