PASUNDANEKSPRES.CO – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menemukan 11 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik.
Hal ini terungkap berdasarkan hasil pengawasan rutin BPOM periode Juli hingga September 2026 terhadap produk kosmetik yang beredar di masyarakat, baik peredaran langsung maupun kanal daring yang dilakukan bersama seluruh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM.
“Dari total temuan tersebut, 4 produk merupakan kosmetik impor tanpa nomor notifikasi/ilegal, 5 produk merupakan kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, dan 2 produk merupakan kosmetik lokal tanpa nomor notifikasi/ilegal,” ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam keterangan resminya, dikutip dari laman BPOM, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga:Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan SMA GibranSegera Daftar! Disnakertrans Jabar Buka Pendaftaran Uji Kompetensi TIK di Sejumlah Kabupaten/Kota
Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, produk tersebut terbukti tidak memenuhi aspek keamanan yang berlaku. Produk-produk tersebut diketahui mengandung merkuri, asam retinoat, mometason furoat, pewarna merah K3 dan pewarna merah K10, yang merupakan bahan berbahaya dan/atau bahan dilarang dalam kosmetik.
Kepala BPOM menjelaskan bahwa penggunaan bahan-bahan tersebut dalam kosmetik sangat berisiko terhadap kesehatan.
Penggunaan merkuri dalam kosmetik dapat mengakibatkan bintik-bintik hitam pada kulit, iritasi kulit, hingga kerusakan ginjal.
Sedangkan asam retinoat berpotensi mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi organ janin pada wanita hamil (bersifat teratogenik).
Selain merkuri dan asam retinoat, bahan lainnya yang ditemukan dalam kosmetik tersebut juga berbahaya bagi tubuh. Mometason furoat dapat menyebabkan atrofi kulit atau penekanan sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA), sedangkan pewarna merah K3 memiliki potensi mutagenik dan bersifat karsinogenik berdasarkan hasil studi. Pewarna merah K10 dapat menyebabkan kanker dan mengganggu fungsi hati.
Menindaklanjuti temuan tersebut, BPOM telah mengambil langkah tegas melalui pencabutan izin edar serta penghentian sementara kegiatan (PSK), termasuk penghentian produksi, distribusi, dan impor produk tersebut.
Tak hanya itu, BPOM juga melakukan penertiban pada fasilitas produksi dan sarana peredaran, termasuk retail yang dilakukan bersama UPT di seluruh Indonesia.
Baca Juga:Cara Isi Saldo E-money di Livin by Mandiri, Lewat HP Jadi MudahSinopsis If Wishes Could Kill, Drakor Horor Tayang di Netflix
BPOM juga menelusuri rantai produksi dan distribusi guna mengidentifikasi sumber permasalahan serta mencegah produk serupa beredar kembali di masyarakat.