Belajar dari Kasus Nice dan Marcon

Oleh: Kang Marbawi

Salam sejahtera untuk kita semua, saudara sebangsa dan setanah air.
Kehidupan kebangsaan yang didasari atas saling menghargai dan menghormati segala perbedaan.harus kita kembangkan Itulah bagian dari pengamalan Pancasila yang kita diskusikan minggu lalu. Yakni, simbol agama di ruang publik, khususnya sekolah. Sekolah yang sudah seharusnya menjadi wahana pengenalan untuk memberi penghargaan dan penghormatan berbagai simbol dan ritual agama yang dianut oleh semua siswa. Tentu saja, tetap dalam proporsi yang wajar.

Saat ini, seluruh dunia, terutama di negara-negara yang berpenduduk muslim, sedang heboh dan marah karena pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Macron “dianggap” menghina Islam. Pernyataannya telah memicu gelombang protes di seluruh dunia . Protes juga terjadi di Indonesia. Bahkan, protes yang terjadi sini, meluas ke ajakan agar kaum muslimin memboikot semua produk Prancis.

Terlepas dari pernyataan Macron yang menyinggung perasaan umat Islam, mari kita lihat asbab (penyebab) serta peristiwa yang mengikutinya. Penyebab pernyataan Macron dipicu peristiwa pemenggalan salah seorang guru di Nice, Prancis, karena menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada siswanya di kelasnya.

Mari kita lihat dan analisis dengan kepala dingin dan jernih. Prancis adalah negara yang menjunjung kebebasan berekspresi. Pemuatan karikatur Nabi di sebuah media Prancis dianggap bagian dari kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi di Prancis tidak melihat atau tidak menghargai simbol agama dan kepercayaan umat Islam. Mereka tidak mempertimbangkan itu.
Tapi, bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW, tidak bisa disimbolkan dalam berbagai bentuk gambar atau apapun. Dalam sirah atau sejarah hidup Nabi Muhammad pun hanya disebutkan ciri-ciri fisik,akhlak, dan kehidupannya. Dengan demikian, penayangan karikatur Nabi Muhammad menyinggung perasaan umat Islam.

Di Indonesia, kehidupan beragama dijamin secara konstitusional. Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan tuntunan kepada pemeluk semua agama. Bahwa kebebasan berekspresi dalam menunjukkan kecintaan kepada simbol agama, tidak boleh mengganggu atau menyinggung simbol, perasaan, keyakinan dan kehidupan pemeluk agama lain. Inilah yang tidak dimiliki oleh ideologi lain dalam soal kebebasan beragama dan berekspresi di ruang publik.
Selain itu, jaminan hukum menyatakan pendapat dan berekspresi diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke-2, yaitu dalam Pasal 28 E ayat (2), yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Selanjutnya, ayat (3) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Turunan UUD 1945 adalah UU, dalam kaitan ini menunjuk kepada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU secara rinci mengatur kebebasan berekpresi. Pasal 22 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Prinsipnya, Indonesia menjamin kebebasan berekspresi, tetapi ada batasan yang harus diperhatikan, yaitu memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Inilah yang membedakan kebebasan berkespresi di Indonesia dengan kebebasan berekspresi di dunia lain. Hanya saja, jika pembelaan terhadap simbol agama dilakukan dengan cara kekerasan dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan, itu sudah dikategorikan melanggar hukum.

Bagi umat Islam yang ada di Indonesia, jika ditanya, “Apakah betul Nabi Muhammad SAW harus dibela dengan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, termasuk menghilangkan nyawa? Tentu tidak! Kita tahu, Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang paripurna dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan sikap yang pantas kita tiru dan teladani pada saat ditolak dan dilempari penduduk Thaif atau dihina oleh pengemis Yahudi di pasar. Nabi tidak membalas sedikit pun dengan kekerasan apalagi dengan melanggar nilai kemanusiaan. Sebaliknya, Nabi membalasnya dengan kasih sayang dan doa.

Dari sini, kita dapat mendiskusikan jenis dan model pembelaan terhadap agama yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang jelas, bukan dengan cara kekerasan! Banyak cara beradab, misalnya mengajukan petisi yang berisi protes terhadap pernyataan Macron. Membela agama, pada prinsipnya, jangan melanggar ajaran agama dan prinsip kemanusiaan, sekaligus menghormati simbol agama dan keyakinan yang lain.

Sila pertama Pancasila menetapkan batasan tersebut secara tersirat. Dalam menjalankan kehidupan beragama di masyarakat, sila pertama memberi kebebasan untuk beragama dan menghormati kepada pemeluk agama lain. Ajaran agama apa pun menempatkan derajat yang tinggi kepada nilai kemanusiaan. Maka tidak dibenarkan berbagai macam bentuk pembelaan terhadap agama dengan melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam agama. Melanggar nilai kemanusiaan adalah melanggar nilai agama.

Marilah kita belajar untuk jernih dalam menyikapi setiap ekspresi keagamaan di ruang publik. Jangan mudah untuk terprovokasi dan juga tidak gampang mengekspresikan keyakinan secara berlebihan. Ekspresi keagamaan juga menuntut tanggung jawab kita terhadap nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap yang lain. Itu yang perlu diutamakan. Mari kita renungkan.
Salam, Kang Marbawi.