Corona lalu Banjir Pantura, Kita Bisa Apa?

Petugas gabungan membantu evakuasi warga di bawah flyover Pamanukan.

LEBIH takut Corona atau banjir? Keduanya menakutkan. Bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Keduanya mematikan. Setidaknya saudara kita yang terkena banjir di wilayah Pamanukan dan sekitarnya, menghadapi dua ketakutan itu.

Beruntung tak ada korban jiwa yang hanyut saat banjir. Memang ada yang meninggal, tapi karena kondisinya sakit. Tak berdaya saat mengungsi, ajal menjemputnya.

Betapa hebatnya warga Pantura, khususnya warga Pamanukan dan wilayah dekat ke bibir pantai utara (Pantura) Jawa. Mereka bisa menyelamatkan diri dengan cepat, padahal air datang begitu besar. Lebih besar dari banjir-banjir sebelumnya. Tahun 2014 dan 2020.

Padahal, tidak ada sirine atau alarm yang berbunyi otomatis saat tinggi muka iar (TMA) Sungai Cipunagara melewati batas 7 meter. Mungkin foto ketinggian air cukup disebar melalui media sosial sebagai sirine kekinian. Padahal pengurus masjid misalnya bisa dilatih, saat waspada banjir mereka bergegas mengumumkan di masjid. Belum sempat ada posko yang didirikan sejak awal Februari lalu. Sebaliknya, posko Corona tetap siaga di pusat kota.

Banjir akibat hujan deras pada Minggu 7 Februari lalu tercatat merendam lebih dari 34 ribu rumah, 13 ribu hektare pesawahan, 4 ribu hektare tambak dan lebih dari 46 ribu warga mengungsi. Sebab, banjir tahun ini meluas, terjadi di 18 kecamatan. Paling parah di wilayah Pamanukan.

Apakah kita sudah siap menghadapi banjir? Sulit rasanya menemukan data untuk menyebut bahwa pemerintah sudah mengantisipasi bencana ini dari jauh hari. Sebab anggaran normalisasi sungai utama maupun sekunder dalam dua tahun terakhir tidak ada dalam APBD. Menyandar pada ketentuan, bahwa urusan sungai adalah urusan pusat dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Mirisnya, tahun 2020 lalu pemerintah nyaris sulit melakukan pembangunan fisik karena dialihkan untuk menanggulangi Covid-19.

Selanjutnya, berapa kali pelatihan siaga bencana di wilayah Pantura rawan banjir? Berapa pompa air yang dimiliki pemerintah desa, kecamatan atau kabupaten? Berapa meter tanggul yang dibangun dan diperbaiki sepanjang 2020 dan 2021? Sudah punya prosedur early warning saat terjadi banjir? Berapa saluran retensi yang dibangun? Jika ada, mungkin saya kurang menggali data. Saya menunggu datanya.

Tapi sekali lagi, yang hebat adalah masyarakat Pantura. Masyarakata Pamanukan, Legonkulon, Pagaden, Blanakan, Pabuaran dan daerah lainnya. Mereka siaga. Mungkin saat hujan tidak tidur. Mereka bisa membuat apa saja agar bisa jadi pelampung dan perahu. Selebihnya berdoa kepada Tuhan di setiap malam.

Saat ini, seminggu setelah banjir, mungkin ada daerah yang belum surut. Pemerintah Kabupaten Subang, provinsi hingga pusat, turun memberikan bantuan. Beruntung, Subang punya Lanud Suryadarma. Bantuan logistik untuk daerah terisolir bisa disalurkan melalui helikopter. TNI, Polri, Ormas, relawan semua bekerjasama mengevakuasi warga dan memberikan bantuan.

Lalu apa upaya pencegahan setelah banjir? Sebab ini masih bulan Februari, jadwalnya hujan sehari-hari. Orang tua dulu bilang, jika sudah Maret, ya ret…hujan baru berhenti. Akan memasuki musim panas. Itu kalau normal.

Tapi kawan ngopi saya bilang, bahwa ancaman sekarang dobel: di darat ada air sungai yang meluap karena hujan dan di laut ada ancaman peningkatan volume air laut karena es terus mencair di kutub karena pemanasan global. Otomatis memicu peningkatan ketinggian air laut. Jadi kita menghadapi tiga ancaman: banjir, corona dan air laut pasang. Kalau sudah menghadapi laut, rasanya sulit. Kecuali Belanda yang sudah bisa menjinakkan laut. Nanti kita bahas sedikit.

Kini Pemkab Subang setidaknya akan menghadapi dua ‘PR’ besar sekaligus, yaitu pemulihan ekonomi karena hantaman Corona dan pemulihan wilayah Pantura usai banjir. Kerusakan infrastruktur paling kasat mata terlihat. Jalanan hancur, jembatan putus, tanggul jebol dan lainnya. Ditambah situasi sulit karena minimnya APBD. Semoga ini jadi amal ibadah para pemangku kebijakan. Mari kita bantu dan doakan.

Lalu bagaimana kita menghadapi semua ini? Khususnya persoalan banjir. Beberapa negara pernah dilanda banjir hebat dengan korban jiwa luar biasa banyaknya. Misal Belanda, tahun 1953 pernah disapu banjir hingga menewaskan sekiar 1.800 warga. Apalagi 2/3 wilayah Belanda memang berada di bawah permukaan laut.

Kejadian mengerikan juga pernah dialami Cina. Luapan Sungai Yangtze tahun 1931 menewaskan sekitar 3,7 juta jiwa. Akibat hanyut, tenggelam, kelaparan dan penyakit endemis setelah banjir hebat itu. Peristiwa banjir hebat juga pernah melanda Korea Utara tahun 2016 lalu yang menewaskan hampir 500 warga. Ratusan ribu warganya mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.

Kita pun punya ibu kota Jakarta yang langganan dilanda banjir. Subang punya wilayah Mayangan, Kecamatan Legonkulon yang hampir tenggelam ‘ditelan’ laut. Tidak perlu hujan deras, saat rob melanda, air laut merendam jalanan dan pemukinan. Kita juga perlu menyadari Pamanukan berada di cekungan yang diapit dua sungai besar: Sungai Ciasem dan Cipunagara. Jalan raya Pamanukan pun akan jadi sungai besar saat banjir. Permukaan jalan lebih rendah dari bangunan. Padahal Pamanukan berjarak sekitar 16 Km dari bibir pantai laut Jawa. Semua itu perlu perhatian dan keseriusan pemerintah untuk menanganinya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga Bupati Ruhimat mendesak agar pemerintah pusat turun tangan membantu menangani banjir. Bendungan Sadawarna yang dibangun di cekungan antara Subang-Sumedang-Indaramayu disebut bisa menjadi solusi. Setidaknya sungai dari wilayah selatan bisa masuk ke bendungan, lalu dipecah. Sebagian mengalir ke Indramayu. Tidak seluruhnya masuk ke Cipunagara. Selanjutnya pembangunan tanggul dan normalisasi bisa menjadi solusi mencegah banjir.

Lalu bagaimana cara Belanda menjinakkan air? Mereka membangun pintu air raksasa terbua dari baja dengan sistem buka tutup otomatis, membangun tanggul raksasa, sistem polder, kincir dan membentuk Dewan Air yang tugasnya mengawasi air dan mengoperasikan semua teknologi canggih penakluk air itu. Mereka sudah membangun dan memikirkan solusinya sejak tahun 1920-an bahkan ‘pertarungan’ mereka dengan air sudah sejak abad ke-11 lalu. Kini Belanda bebas banjir. Semua teknologi itu untuk melindungi sekitar 4 juta warganya di daerah rawan banjir.

Mungkin dari sisi teknologinya kita belum bisa mengejar. Jakarta pun belum menemukan solusi jitu. Tapi setidaknya kita sadar bahwa ada jutaan warga Pantura yang terancam banjir setiap saat. Diawali dari kebijakan, maka akan memicu inovasi, inisiatif dan kesadaran kolektif. Kalau perlu, buka ruang sayembara gagasan kepada publik. Siapa yang punya ide jitu mencegah banjir Pantura. Semoga banjir tidak terjadi lagi, Corona pun pergi. Supaya bersemangat berteriak ‘Jawara’ di Pantura!

Penulis: Lukman Enha, Pimpinan Redaksi Pasundan Ekspres