Memaknai Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” Bagian Ke Tujuh Belas Pancasila Way

Seri Belajar Filsafat Pancasila ke 24
Oleh: Kang Marbawi

Salam sejahtera untuk saudara sebangsa setanah air!
Indonesia adalah tanah air kita. Tuhan anugerahkan kepada Bangsa Indonesia untuk dirawat, dipelihara dan dimajukan hingga ahir zaman. Indonesia adalah kita. Kita yang lahir, besar dan beraktivitas demi dan atas nama Indonesia. Mari cintai Indonesia dengan tulus murni, bukan mencintai untuk kepentingan pribadi.

Tak terasa sudah tujuh belas bagian kita mendiskusikan makna sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan tujuh belas kali diskusi tidaklah cukup untuk menjelaskan makna yang dalam dan luas dari sila pertama. Sila pertama tidak saja berkaitan dengan pengamalan keber-agama-an seseorang. Sila pertama berkaitan dengan praktik ritual, interaksi antar umat, perilaku ber-agama, keberagaman, ritual beragama, ekspresi keagamaan, pandangan keagamaan (tafsir) seseorang di ruang publik, serta aspek perilaku yang berkaitan dengan implementasi dari ajaran kitab suci semua agama di ruang publik. Sila pertama menjadi penjaga dari implementasi keyakinan dan ajaran semua agama sekaligus menjadi pelindung dari pengamalan keber-agamaan umat semua agama. Namun kadang, sila pertama berhadapan dengan tafsir sepihak dari para juru bicara kitab suci yang tak tulus.

Juru bicara kitab suci -yang tak tulus, seolah lebih penting dari kitab suci itu sendiri. Ajaran cinta dan kasih sayang dalam kitab suci menjadi lusuh oleh rasa kebencian yang tak pernah ragu untuk tampil dimuka. “Kitab suci di tangan para bigot lebih berbahaya ketimbang wiski yang ditenggak seseorang penolong”. Begitu kata Miss Maudie tua dalam novel To Kill a Mockingbird.

Sila pertama dan juga sila-sila lainnya dari Pancasila, memiliki kelindan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, hak asasi manusia, persaudaraan, dan kebangsaan. Inilah nilai Bonum Honestum yaitu nilai yang patut dikejar dan dihormati karena dirinya sendiri dan memiliki nilai universal dan general. Nilai-nilai universal tersebut menjadi fondasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Janganlah nilai-nilai tersebut tergerus oleh kelompok-kelompok vigilante -penganut kekerasan. Penganut kekerasan juga bisa saja penguasa dan perangkatnya yang melakukan kekerasan atas nama penegakkan aturan dan atau kepentingan penguasa.

Pancasila menjadi alat kritik bagi proses kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila tidak bisa menjadi alat kekuasaan untuk menindas. Nilai universal yang ada dalam Pancasila sama dan sebangun dengan nilai serta ajaran agama yang ada di Indonesia. Termasuk dengan nilai kearifan lokal yang menjadi fondasi dari Pancasila. Namun Pancasila tidak bisa menggantikan agama.

Pancasila memang ideologi terbuka yang memiliki nilai universal yang tak lekang oleh zaman. Sehingga Pancasila menjadi milik bersama dan ditafsirkan bersama tanpa harus terkotak-kotak. Karena milik bersama, maka tafsir Pancasila menjadi terbuka untuk diinterpretasikan. Hal ini -tafsir terbuka Pacasila, memperkaya tafsir, makna baru dan etik luhur dari nilai Pancasila. Tafsir terbuka tersebut sebangun nilai Bonum Utile yang ada dalam Pancasila yaitu nilai kegunaan yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir Pancasila tidak dimonopoli oleh satu institusi tertentu. Tentu dengan tidak melanggar nilai universal dari Pancasila.

Nilai-etik luhur Pancasila tersebut diejawantahkan dalam undang-undang dasar, berbagai peraturan hukum yang dibuat negara dan berbagai undang-undang yang diakui dan digunakan di negeri tercinta ini. Semua perangkat hukum tersebut satu tarikan nafas dengan nilai etik Pancasila. Kita bisa saja melihat satu peristiwa faktual dari kaca mata Pancasila. Hal itu berkaitan dengan nilai dan moralitas yang terkandung dalam sebuah peristiwa faktual tersebut. Sebagai rujukan nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi pintu masuk untuk mengukur sebuah tindakan, kebijakan, narasi, dan interaksi sosial tersebut memiliki nilai atau melanggar moral universal dari nilai Pancasila. Namun Pancasila tidak bisa menindak langsung tindakan, kebijakan, narasi dan interaksi sosial yang dilakukan masyarakat atau pemerintah. Undang-undang dan aturan hukum yang telah ada yang bisa melakukan tindakan tersebut. Inilah Pancasila way.

Pancasila way adalah kerangka besar untuk berperilaku, bertutur, bertindak sekaligus alat kritik terhadap proses sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat serta pemerintah berdasarkan nilai luhur Pancasila. Pancasila way adalah keinginan untuk menjalankan nilai luhur Pancasila. Pembaca boleh menambahkan dan memiliki definisi sendiri. Atau bahkan tidak setuju dengan istilah Pancasila Way. Pancasila Way adalah nilai Bonum Delectable dari Pancasila, yaitu nilai Pancasila yang bersifat futuristik, bisa diimplementasikan dan kontekstual untuk semua zaman.

Namun penganut Pancasila Way juga jangan terjebak seperti apa yang disebut oleh Miss Maudie tua, hanya menjadi para bigot yang mengembangkan stereotype, rasisme, intoleransi, diskriminasi dan konservatif untuk kepentingan sendiri. Sama seperti halnya Pancasila Way menuntut transparansi dan keadilan terhadap penembakan enam pengawal laskar Front Pembela Islam. Atau mengecam keras tindakan koruptif pejabat Kementerian Sosial atau tindak koruptif lainnya dan juga mengecam kasus Sigi. Itulah Pancasila Way. Mari kita renungkan!
Salam, Kang Marbawi.