Seri Belajar Ringan Filsafat Pancasila ke 53

marham marbawi

Memaknai sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” Bagian ke 7

OLEH: Kang Marbawi

Industri Demokrasi

 

“Demokrasi Pancasila, seperti makhluk hidup. Dia akan tumbuh subur dari falsafah kearifan lokal masyarakat. Demokrasi Pancasila dilandasi nilai kemanusiaan dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan.  Demokrasi akan hadir jika hukum berdiri tegak, menjulang kokoh. Hukum yang tak goyang oleh industri demokrasi yang hanya menyodorkan pragmatism demi kepentingan diri sendiri atau sekelompok. Hukum akan tegak lurus bila mampu mewujudkan keadilan. Keadilan tak akan hadir dalam demokrasi yang diisi oleh orang-orang idiot!”

Idiot menurut muasalnya dari Yunani, bukan ditujukan kepada soal kecerdasan akal. Idiot ditujukan kepada orang yang tidak mengambil bagian dalam urusan publik/kemasyarakatan atau kehendak rakyat. Dia hadir hanya untuk kepentingan dirinya, bisnisnya dan keuntungannya. Dengan memengaruhi kebijakan yang sesuai dengan kepentingan pragmatisnya. Tak idiot artinya tak mementingkan diri sendiri.

Kehendak rakyat menjadi dasar dalam tegaknya sistem demokrasi. Kehendak rakyat itu juga menjadi sumber kewenangan negara menjalankan pemerintah yang berdaulat. Kehendak rakyat adalah kepentingan publik yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Demokrasi sebagai ejawantah keterlibatan  masyarakat (partisipasi publik) dalam proses demokrasi hanya mewujud dalam proses pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Setelah itu, hampir tak ada lagi partisipasi publik dalam proses demokrasi parlementer. Toh semua sudah terwakili dan diwakili. Jadi terserah yang mewakili. Satu-satunya sandaran yang diwakili hanya kepada civil society. Bukan kepada yang mewakilinya.

Faktanya, demokrasi politik, justru menjadi tontonan perebutan kekuasaan dan atau pengamanan kepentingan sekelompok orang melalui kebijakan yang dibuat. Demokrasi politik bertujuan untuk mewujudkan kehendak rakyat. Kehendak rakyat yang tak ditumpangi sikap pragmatism dan idiot. Parasit pragmatism yang mengabaikan nilai moral. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan mengarungi cara praktis yang mudah. Asal tujuan pribadi tercapai. Pragmatism adalah parasit dari nilai Pancasila. Parasit untuk kearifan gotong royong.

Demokrasi bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi yang mengutamakan falsafah kekeluargaan dan gotong royong. Dimana tak ada kepentingan oligarkhi yang pragmatism-idiot.

Demokrasi yang dikangkangi kepentingan oligarkhi, maka demokrasi tersebut sudah menjadi industri demokrasi. Yaitu sistem politik yang dipenuhi oleh transaksi kepentingan, mengejar kekuasaan dan mewujudkan perwakilan oligarkh. Alatnya adalah berita bohong-hoaxs, bisnis konflik komunal antar suku, agama dan golongan. Core business dari industri demokrasi adalah money politics dan korupsi sesuai dengan kepentingan para plutocrat (pemilik modal besar).

Demokrasi politik dalam konsepsi sila ke empat, “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”, adalah menghadirkan ketertiban dan kebahagian segenap warga negara Indonesia. Bukan demokrasi politisasi, dipolitisasi atau diakali.

Demokrasi politik kita berdasarkan pada asas kerakyatan. Yaitu segala tujuan politik didasari untuk memerjuangkan cita-cita rakyat dan kecintaan terhadap rakyat. Musyawarah untuk mufakat dalam memerjuangkan kemaslahatan/kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Inilah demokrasi politik yang memiliki jiwa kerakyatan. Kerakyatan adalah bagian dari proses demokrasi yang mewujudkan proses politik yang tak pragmatis, tak idiot dan tak mengabaikan nilai hikmah dan kebijaksanaan.

Hikmah mengharuskan demokrasi politik yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual, kemanusiaan dan keadilan. Kebijaksanaan adalah tanggungjawab untuk mewujudkan rakyat yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur. Demokrasi perwakilan adalah mewujudkan tujuan “hikmah” dan “kebijaksanaan” dalam sila ke empat. Bukan justru menjadi pemain dalam lingkaran pragmatism yang idiot-oligarkhi-plutocrat. (090721)