DKUPP Fasilitasi Ratusan Pelaku UMKM

DKUPP Fasilitasi Ratusan Pelaku UMKM

PURWAKARTA-Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Purwakarta telah meluncurkan program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). DKUPP juga terus berupaya memfasilitasi ratusan usaha mikro untuk berkembang menjadi usaha kecil.

Salah satunya melalui Program Pengembangan UMKM
Sub-Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi Tahun Anggaran 2023.

Program tersebut didukung melalui realisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2023. Sedikitnya, ada 200 usaha mikro di Purwakarta yang diproyeksikan menjadi usaha kecil.

“Melalui fasilitasi dan pelatihan ini diharapkan tumbuh wirausaha baru. Mereka yang telah dilatih ini kami dorong agar mengembangkan usahanya dan meningkatkan kapasitasnya,” kata Plt Kepala DKUPP Purwakarta Eka Sugriyana kepada wartawan, Selasa (28/11).

Sehingga, sambungnya, sisi perekonomian dan inovasinya terus meningkat yang bermuara pada kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

Disebutkannya, fasilitasi pelatihan keterampilan kerja melalui reasliasi DBHCHT 2023 ini difokuskan mengangkat potensi-potensi wilayah di Kabupaten Purwakarta.

“Ada empat jenis pelatihan yang kami laksanakan. Di antaranya, pelatihan pembuatan gula di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta, pelatihan pembuatan abon di Desa Pasir Jambu Kecamatan Maniis, dan di Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru,” ujar Eka.

Selanjutnya ada dua pelatihan lagi yang baru akan dilaksanakan bulan depan. Yakni pelatihan pembuatan pala dan pelatihan pembuatan teh.

“Kami ingin potensi wilayah yang ada itu terekstraksi menjadi peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya usaha-usaha mikro yang sudah ada ini kami fasilitasi untuk menjadi usaha kecil,” ucapnya.

Tak ketinggalan, DKUPP Purwakarta turut memberikan fasilitasi di wilayah pemasaran, pengepakan dan pengembangan jejaring bisnis lainnya.

“Sehingga para pelaku usaha kecil ini tidak perlu repot lagi memikirkan pasar dan jaringan. Soal pemasaran akan kami bantu baik dari sisi konvensional maupun digital,” kata Eka.

Saat ini jumlah usaha kecil di Purwakarta sudah relatif banyak. Akan tetapi, mereka masih memerlukan bantuan pelatihan lagi untuk inovasi dan jejaring.

“Usaha di zaman sekarang perlu inovasi yang up to date baik dari segi produk dan strategi pemasaran. Dan kami angat terbantu sekali dengan realisasi DBHCHT ini, banyak pemanfaatan bagi masyarakat yang saat ini berstatus sebagai usaha mikro maupun kecil,” ujar Eka.

Output ke depan, lanjut Eka, Purwakarta memiliki banyak produk makanan khas menyebar ke tiap-tiap wilayah kecamatan hingga desa. Semisal ketika ada wisatawan yang datang ke Tegalwaru, secara otomatis mereka akan membeli abon sebagai oleh-oleh khas.

“Sekarang kan sudah terbukti, simping menjadi oleh-oleh khas Purwakarta. Ke depan, kekhasan produk UMKM ini harus melekat hingga tataran kecamatan dan desa di Purwakarta,” ucap dia.

Untuk diketahui, dasar hukum pelaksanaan program ini yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.

Selanjutnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau SE-4/BC/2022 Tentang Pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk Melakukan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum.(add)