PASUNDAN EKSPRES- Pada tanggal 11 Februari 2024, tiga dosen sekaligus pakar hukum tata negara, yaitu B Fitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar, dan Ferry Amsari, muncul dalam film Dirty Vote karya Dandi Laksono. Dalam film ini, ketiganya membahas kecurangan sistematis yang terjadi pada Pemilu 2024.
Proyek film ini diikuti oleh B Fitri, yang mengungkapkan keinginannya untuk menunjukkan bahwa Pemilu saat ini tidak berjalan dengan baik.
Sementara itu, Ferry berharap film “Dirty Fot” dapat memberikan pencerahan mengenai bagaimana politisi memanfaatkan pemilih untuk kepentingan pribadi mereka.
Baca Juga:Resonansi Kritik Melalui Film ‘Dirty Vote’: Maruf Amin Dorong Respon Positif untuk Pemilu yang Jujur dan AdilJusuf Kala Angkat Bicara Soal Film Dirty Vote
Profil B Fitri Susanti
B Fitri Susanti Zainal Arifin, yang akrab disapa sebagai Bibip, lahir pada 5 Oktober 1974, dan saat ini berusia 50 tahun. Ia merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Indonesia tahun 1999. Setelah lulus, B Fitri bersama dengan beberapa rekan mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Bibip melanjutkan studinya di University of Warwick, Inggris, dan lulus pada tahun 2002. Pendidikan doktoralnya diambil di University of Washington School of Law, Amerika Serikat. B Fitri dikenal sebagai dosen, aktivis, dan pakar hukum tata negara yang aktif dalam kegiatan pembaruan hukum.
Selain itu, ia pernah tergabung dalam koalisi konstitusi baru dan memiliki kontribusi signifikan dalam perumusan konsep pembaruan hukum.
B Fitri tercatat sebagai pengajar tetap di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia dan meraih Anugerah Konstitusi M Yamin sebagai pemikir muda hukum tata negara di tahun 2018.
Profil Zainal Arifin Mokhtar
Zainal Arifin Mokhtar lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Desember 1978. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003 dan melanjutkan program magister di University of Northwestern Chicago, Amerika Serikat, lulus pada tahun 2006. Zainal kemudian meraih gelar doktor untuk ilmu hukum dari almamaternya UGM.
Selain menjadi dosen di Fakultas Hukum UGM, Zainal aktif dalam berbagai kegiatan anti korupsi. Ia pernah menjadi anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan dan anggota Komisaris PT Pertamina EP.
Zainal juga terlibat dalam penyelesaian nonjudisial pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 2022. Saat ini, Zainal menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UGM dan Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan.