Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Dipangkas untuk Pilkada

BANDUNG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat, Ade D Hendriana menuntut pemerintah untuk segera mencairkan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

Dikatakan dia, seharusnya FKSS menerima bantuan sebesar Rp 350 ribu per siswa untuk semester satu dan Rp 250 ribu per siswa untuk semester dua. Namun, FKSS hanya menerima pencairan BPMU untuk semester satu saja lantaran anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp 30 miliar. Anggaran tersebut dinilai kurang dari seharusnya, yakni Rp 347 miliar.

Menurut Ade, anggaran sebesar Rp 30 miliar dinilai kurang jika harus dibagi jumlah siswa SMA/SMK maupun MA/MAN di Jawa Barat. Sebab, jika dibagi pada siswa yang berjumlah satu juta lebih, maka hanya mendapatkan Rp 24.480 per-semester.

”Kita berteriak karena BPMU untuk membayar honor guru dan tenaga karyawan dari sana uangnya. Selama ini kita diiming-imingi, jika siswa tidak diterima negeri disalurkan ke swasta, maka akan mendapat BPMU dan BOS, tetapi kenyataannya BPMU 2017 tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,” kata Ade di Bandung, kemarin.

Diungkapkan dia, BPMU tersebut adalah anggaran tahun 2018 yang telah ditentukan sejak 2017. Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar), ungkap Ade, menganggarkan dana sebesar Rp 700 miliar dan disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jawa Barat pada 13 Agustus 2017 sebesar Rp 347 miliar.

”Itu sudah dibayarkan ke kita untuk semester satu, tetapi untuk semester dua itu ada di APBD perubahan. Ternyata ketika APBD perubahan ada, uangnya cuma Rp 30 miliar,” kata dia.

Sebelumnya, FKSS Jawa Barat telah melakukan audiensi dengan pihak perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Namun, FKSS kemudian diminta untuk menemui Disdik Jabar hingga mendapatkan jawaban jika anggaran tersebut terpangkas lantaran digunakan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

”Saya ada rekaman karena bukan saya yang bicara. Kalau BPMU Rp 350 miliar bisa dipangkas untuk Pilkada, tetapi kenapa ketika sekarang kita minta kesedian Disdik untuk membayar uang tersebut justru tidak mengambil dari pos lainnya juga,” kata dia.

Ade menegaskan, FKSS Jawa Barat akan menempuh langkah-langkah lainnya sebagai upaya memperjuangkan hak seluruh kepala sekolah di Jawa Barat. Bahkan, FKSS Jawa Barat siap menempuh jalur hukum jika Disdik Jabar tidak mengindahkan aksi Unras yang dilakukan pihaknya.

”Kalau hari ini gak ada jawaban, saya tunggu selama tiga hari dan kalau tidak mendapat tanggapan juga kita akan ajukan secara hukum dan konstitusional,” kata dia.

Senada dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa. Dia mengatakan, keterlambatan pencarian dana BPMU karena adanya beberapa pertimbangan pada era pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, Disdik Jabar memiliki pertimbangan lain dan memilih menglokasikan anggaran BPMU untuk agenda Pilkada 2018.

”Bukan tidak bisa dicairkan, memang dari Disdik juga ada skala prioritas lain. Sebetulnya ini kan tidak wajib, karena di Jawa Timur pun tidak ada, tetapi bukan berarti tidak kita perhatikan,” kata Iwa.

Dikatakan Iwa, pengurangan anggaran BPMU untuk tahun 2018 tersebut juga lantaran adanya keterbatasan. Sebab, Pemprov Jabar memiliki prioritas penggunaan anggaran 2018 untuk dialokasikan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat.

”Maka dengan sangat terpaksa di 2018 kita ada sedikit pengurangan, tapi di 2019 kita akan usulkan untuk sama dengan anggaran 2017,” kata dia. (mg1/ign)