Belum Dapatkan Hasil Positif, BPN Periksa Kelengkapan Keberatan Warga

MUSYAWARAH LAGI: Tim Pengadaan Tanah mengundang warga yang masih menolak nilai ganti rugi lahan, Rabu (26/6). YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Kendala proses pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban terus ditindaklanjuti Pemerintah. Tim Pengadaan Tanah mengundang warga yang masih menolak nilai ganti rugi lahan, sebagai tindak lanjut hasil musyawarah di Aula Kecamatan Pusakanagara, Rabu (26/6).

PPK Pengadaan Tanah Kemenhub mengatakan, proses pembebasan lahan tanah untuk pelabuhan Patimban terus menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Saat ini progres pekerjaan Pelabuhan Patimban Tahap I telah mencapai 29 persen.

“Senin lalu sudah disampaikan oleh Presiden bahwa Patimban ini jadi konsen pemerintah, tak terkecuali soal pembebesan lahan, semoga pertemuan ini membawa hasi positif,” jelasnya.

Kasi Pengadaan Tanah BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Subang Obar Sobarna menuturkan hasil pertemuan tersebut masih akan dievaluasi oleh tim. “Saat ini, BPN akan memeriksa kelengkapan dan keberatan dari warga soal perbedaan luasan lahan serta pendataan tanaman yang lainnya,” katanya.

BACA JUGA:  Target Ekspor 180.000 Unit Kendaraan, KSOP Kelas II Patimban Optimis Tercapai

Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Rustam mengatakan, Tim TP4D dalam kaitanya dengan pembebesan lahan Pelabuhan Patimban, selalu memantau dan melakukan monitoring terkait progres dan perkembanganya. “Kami mendorong percepatan, mencegah terjadinya tindak pidana atau kebijakan yang bertentangan dengan hukum, agar pelaksanaanya sesuai aturan,” ucap Rustam.

Ketua Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) Arim Suhaerim menuturkan, hingga saat ini sikap PTBJ masih tetap menolak nilai ganti rugi hasil penilaian Tim appraisal. Arim menyebut, saat ini PTBJ masih ingin menunggu respon dari Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub serta Komisi V DPR RI.