Bupati Wajibkan Pengusaha Punya NPWP Subang

LAPORAN SPT: Bupati Subang H Ruhimat dan Wakil Bupati Agus Masykur Rosadi, didapimpingi Kakanwil DJP Jabar II Yoyok Satiotomo dan Kepala KPP Pratama Subang Pudi Riana melaporkan SPT Tahunan dengan e-filling. VERRY KUSWANDI/PASUNDAN EKSPRES

KPP Pratama Subang Siap Dongkrak PAD

SUBANG-Pemerintah Daerah Kabupaten Subang bersama Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Subang, bertekad mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menjadi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi masyarakat Kabupaten Subang. Salah satu kebijakan yang akan dipertegas berikut pengawasannya, Peraturan Bupati (Perbup) Subang Nomor 40 Tahun 2013, tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Subang.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat II Yoyok Satiotomo dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang Pudi Riana bersama tim, mengunjungi rumah dinas Bupati Subang untuk memperkuat kerjasama. Tim petugas pajak, menyaksikan Bupati Subang H Ruhimat, S.Pd., M.Si melaporkan SPT dengan menggunakan e-filling, diharapkan diikuti para ASN dan masyarakat Kabupaten Subang. Pada kunjungan tersebut, turut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) H Dadang Kurnianudin dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) H Ahmad Sobari, Jumat (2/3).

Kakanwil DJP Jabar II Yoyok Satiotomo mengatakan, pihaknya datang ke rumah dinas Bupati Subang untuk menyaksikan beliau melaporkan SPT 2018 dengan e-filling. “Bupati mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Subang untuk segera melaporkan SPT Tahunannya melalui e-filling,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga membicarakan potensi-potensi yang bisa digali dari sektor perekonomian Subang. “Sebetulnya potensinya masih banyak dan besar, cuma belum tergali selama ini. Kami mengimbau agar pengusaha-pengusaha dari luar Subang yang melakukan kegiatan perekonomian di Kabupaten Subang, itu terdaftar punya NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang,” katanya.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Subang Pudi Riana mengapresiasi Bupati Subang yang sudah melaporkan kewajiban perpajakannya sebagai orang pribadi. “Ini sangat kami apresiasi, karena ini bisa menjadi panutan bagi masyarakat Subang. Supaya lebih patuh dan dalam hal ini lebih awal membayar atau melaporkan pajaknya,” katanya.

SPT Tahunan orang pribadi, Pudi menjeaskan, harusnya 31 Maret, tetapi Bupati Subang sudah melaporkan pajaknya artinya sebelum ini sudah melaporkan. Bupati juga tadi sudah menunjukkan, bagaimana melaporkan melalui e-filling ternyata mudah dan cepat. “Lebih awal ternyata lebih nyaman, karena jalur servernya masih belum padat. Apresiasi sekali lagi kepada Bupati Subang sudah menjadi figur panutan masyarakat Subang dalam hal pelaporan pajak,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga membicarakan hal-hal penting yang kepentingan bersama yaitu harus bekerja sama. “Kita di sini, kerja samanya harus kuat, untuk sama-sama kita mendapatkan potensi penerimaan kedua sisi. Penerimaan bagi PAD untuk Pemda Subang sendiri dan juga untuk pajak yang ditarik oleh pajak pusat,” katanya.

Pudi menilai, kerjasama ini menjadi penting sekali terutama dalam pertukaran data. Pihaknya akan menghimpun lagi sektor-sektor yang belum terjadi. “Secara khusus dibahas sektor yang mungkin sedang hangat, ya mingkin anak baru itu adalah sektor Pelabuhan Patimban,” tandasnya.

Mengenai target pendapatan pajak, Pudi Riana bersyukur tahun 2018 penuh dengan kesuksesan. “Capaian kita 101 persen atau melebihi target yang dibebankan. Dari target sebesar Rp 979 miliar, kita berhasil mengumpulkan sebesar Rp 991 miliar atau 101 persen. Tahun 2019 kita ditarget kenaikannya dari realisasi kurang lebih 26 persen atau Rp 1,255 triliun, itu yang harus kita kumpulkan,” paparnya.

Bupati Subang H Ruhimat, S.Pd., M.Si., didapimpingi Wakil Bupati Agus Masykur Rosadi, S.Si., MM sempat terkejut melihat potensi Kabupaten Subang yang dipaparkan Kakanwil DJP Jawa Barat II. Menurutnya, potensi Kabupaten Subang sangat luar biasa, jika semuanya sadar akan pajak tentunya bisa menjadi PAD yang baik untuk daerah.

Dalam rangka meningkatkan PAD, Bupati Subang menegaskan, salah satunya siapa pun orang yang bekerja dan berusaha di Kabupaten Subang diharapkan memiliki NPWP di KPP Pratama Subang. Bupati berharap, wajib pajak makin meningkat, yang tentu saja akan berdampak kepada pendapatan di semua sektor.

“Ini sudah ada Peraturan Bupati nya tahun 2013 di BAB II Pasal 2 ditegaskan, Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di daerah, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat. Bahkan, Gubernur Jabar juga sama punya Pergub seperti itu,” tegasnya.

Pemkab Subang ingin menegaskan kembali Perbup tersebut. “Kami juga mempertegas untuk seluruh pengusaha yang ada di kabupaten Subang, mau investasi di Subang, maka harus memiliki NPWP di KPP Pratama Subang. Bagi pemenang tender, ketika pada proses pencairan maka harus memiliki NPWP Subang,” tegasnya.

Menurutnya, tidak rugi bagi pengusaha atau pemenang tender bayar pajak di Subang. “Dia bayar pajak ke Bandung dan sama saja, hanya sekarang dialihkan ke Subang. Jangan sampai, usahanya di Subang tapi bayar pajaknya ke Bandung. Subang bayar pajaknya ke daerah lain, itu kan tidak fair. Ini akan ditegaskan dan ditegakkan, karena sudah ada regulasinya,” tandasnya.(vry)