Debat Berakhir tanpa Apresiasi

DEBAT PERTAMA: Kedua pasangan capres dan cawapres saat mengikuti debat pertama para capres bertema HAM, terorisme, dan korupsi. Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAKARTA – Sesi perdana debat kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Makruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berakhir tanpa statmen apresiasi. Kedua pasangan calon, lebih mengutamakan argumen penutup untuk meyakinkan publik, bahwa keduanya siap memimpin bangsa ini lima tahun kedepan.

Ya, debat yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, berakhir pukul 22. 30 WIB, tadi malam (17/1) tanpa closing statmen. Padahal Ira Kusno sebagai pemandu debat, sudah menyampaikan hal ini.”Jadi kelihatan fair Mam (Imam Priono, red) karena sama-sama tidak ada penilaian apresiasai dari kedua pasangan calon,” tandas mantan reporter ini.

Ditambhahkan Ira, masih ada empat sesi lagi debat. “Semoga ini membantu pilihan rasional. Tetap menghormati perbedaam. Jangan sampai mencabik-cabik perbedaan. Gunakan hak pilih Anda, karena Indonesia adalah rumah kita,” timpalnya.

Sementara, Imam Priono, yang juga mendapat kesempatan menjadi pemandu debat, menyampaikan pesan dari seorang rekan yang telah berpulang. “Ada pesan dari rekan yang sudah berpulang. Media sosial adalah jendela. Maka bijaklah, dalam mengunakan jari-jari Anda,”tukas Imam mengakhiri sesi perdana debat tersebut.

Seperti diketahui dalam pernyataan penutupnya, Capres 01 Joko Widodo menegaskan, dirinya dan Cawapres Makruf Amin telah memahami keinginan bangsa ini. Dirinya meyakinkan publik dengan rekam jejak yang dimiliki.

“Kami tahu keinginan bangsa ini. Kami tidak memiliki potongan diktator, kami tidak memiliki rekam jejak melakukan kekerasan dan korupsi. Reputasi dan jabatan kita pertaruhkan, untuk perbaikan bangsa. Kami ingin bekerja!” tegas pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961 itu.

Sementara dalam clossing statmennya, Prabowo menegaskan, pentingnya kepastian hukum, penegakan hukum, institusi-institusi hukum termasuk rasio pendapatan bangsa.

“Terutama jaksa dan hakim adalah prasayarat. Jika mendapat mandat ini, yang akan kami perkuat. Kami tidak akan cari kesalahan kecil-kecil. Kami ingin menyelesaikan permasalah. Terutama dari kebocoran-kebocoran kekayaan negara karena elite. Ini karena kesalahan masa lalu,” terangnya.

Di pertengahan debat, Jokowi sempat menyinggung kasus Ratna Sarumpaet. Awalnya, Jokowi menjawab pertanyaan soal penegakan hukum yang dikaitkan dengan hak asasi manusia.

Jokowi mengatakan, penindakan hukum sesuai prosedur bukan pelanggaran HAM. Penegakan hukum dilakukan untuk melindungi masyarakat. “Jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur, silahkan ada mekanisme yang bisa ditempuh lewat praperadilan, misalnya,” kata Jokowi.

Setelah itu, calon presiden Prabowo Subianto diberi kesempatan menanggapi. Prabowo mengatakan, masyarakat merasakan adanya penegakan hukum yang berat sebelah. Prabowo memberi contoh, ada kepala daerah yang menyatakan dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin, namun tidak mengalami permasalahan. “Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, tapi sekarang ditahan, ditangkap,” kata Prabowo.

Jadi, lanjut Prabowo hal ini perlakuan tidak adil. “Saya rasa pelanggaran HAM. Penyampaian pendapat dijamin UUD. Siapapun boleh menyatakan pendapat dukungan siapapun,” tegasnya Prabowo.

Jokowi tidak terima dengan pernyataan Prabowo tersebut. “Jangan menuduh seperti itu, Pak Prabowo, jawab Jokowi. Ia menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Jika ada bukti seperti yang disampaikan Prabowo, maka sebaiknya disampaikan ke penegak hukum.

Jokowi kemudian memberi contoh kasus. Namun, ia tidak secara gamblang menyebut kasus hoaks penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet.

“Kita ini sering grusa grusu menyampaikan sesuatu. Misalnya, jurkamnya pak Prabowo, misalnya ini, katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konfrensi pers bersama-sama,” kata Jokowi.

“Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Ini negara hukum, kalau ada bukti-bukti silahkan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti, gampang sekali. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu,” timpal Jokowi disambut aplaus.

Tak mau kalah dengan Jokowu, Prabowo Subianto juga melempar beberapa hal. Ia menyinggung kesejahteraan gubernur di Indonesia yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang ditanganinya.

Dalam pernyataannya tersebut, Prabowo juga menyebutkan bahwa luas wilayah Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia. Padahal, gaji yang didapat terbilang kecil.

“Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp8 juta? Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar,” tanda Prabowo.

Meski demikian ada beberapa hal menarik dan akan menjadi kontroversi di jagat media. Ini terkait dengan pernyataan Prabowo yang menyebut Jawa Tengah sama luasnya dengan Malaysia.

Lalu Bbenarkah pernyataan Prabowo tersebut? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2017 adalah 32.544, 12 km persegi.

Sementara, dilansir dari Britanica, Malaysia terdiri dari dua wilayah, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur, yang berada di Pulau Kalimantan. Luas Malaysia seluruhnya adalah 330.323 km persegi. (ful/fin)